Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Erick Thohir. Foto: IST

Erick Thohir. Foto: IST

Memikat Relokasi Pabrik

Kamis, 11 Juni 2020 | 10:55 WIB
Investor Daily

Pandemi Covid-19 yang menyebar dari Tiongkok memicu relokasi pabrik besar-besaran dari negeri komunis itu, terutama yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Selain RRT ditengarai tidak transparan terkait penyebaran virus mematikan tersebut, investor kini disadarkan bahaya menaruh semua investasi di satu negara saja.

Momentum yang bagus ini harus bisa ditangkap dengan cepat oleh Presiden Joko Widodo, guna menarik masuk investasi baru dan mewujudkan program industrialisasi.

Itulah sebabnya, langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan memindahkan pengembangan kawasan industri untuk relokasi pabrik AS dan Jepang di Brebes --yang susah pembebasan lahannya-- ke Batang patut diapresiasi. Apalagi, Erick yang berlatar belakang pengusaha lintasnegara ini memastikan proyek strategis BUMN bekerja sama dengan asing itu juga akan mendorong peran serta pengusaha lokal.

Jumlah kawasan industri dalam konstruksi, jumlah KI sudah operasional, investasi sektor industri, dan pertumbuhan industri.
Jumlah kawasan industri dalam konstruksi, jumlah KI sudah operasional, investasi sektor industri, dan pertumbuhan industri.

Selain masalah pembebasan lahan yang belum selesai, pemindahan lokasi dari Brebes dikarenakan infrastrukturnya kurang memadai. Padahal, investor dari Jepang dan AS sudah bersiap membangun pabrik di kawasan tersebut 6 bulan ke depan.

Berlokasi berdekatan dan sama-sama di Provinsi Jawa Tengah, Batang lebih unggul karena sudah memiliki infrastruktur yang lebih lengkap. Selain itu, pengembangan kawasan industry besar di Batang bisa menggunakan lahan milik BUMN PT Perkebunan Nusantara (Persero) seluas 4 ribu hektare dan sudah ada rel kereta api serta pelabuhan peninggalan Belanda.

Artinya, bisa jauh menghemat waktu dan biaya, dibanding dengan di Brebes yang harus membangun dari nol. Langkah taktis tersebut memungkinkan pemerintah Indonesia bergerak cepat mengembangkan kawasan industry untuk menggaet investor global yang lagi butuh lokasi baru.

Realisasi PMA.
Realisasi PMA.

Pasalnya, selain pembebasan lahan butuh waktu lama, pembangunan infrastruktur juga butuh waktu 2 tahun baru jadi, sehingga dipastikan sudah telat jika dipaksakan bertahan di lokasi awal Brebes. Lahan PTPN yang dikonversi menjadi kawasan industri untuk percepatan investasi pemindahan pabrik AS dan Jepang dari Tiongkok itu merupakan terobosan jitu, brilliant, dan visioner.

Pasalnya, hal ini akan membuat Indonesia masuk dalam rantai pasok global (global value chain/ GVC) yang bernilai tambah tinggi. GVC adalah rantai kegiatan bisnis mulai dari produksi barang atau jasa, pasokan, distribusi, dan pasca penjualan lintasnegara untuk efisiensi. Hal ini dipastikan akan meningkatkan competitiveness kita.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus benar-benar sigap memanfaatkan momentum relokasi pabrik dari Tiongkok untuk menarik masuk investasi multinational company.

Dalam hal ini, kita akan bersaing dengan sesame negara Asean seperti Vietnam dan Thailand, yang produktivitasnya lebih tinggi, biaya logistik murah, dan bunga kreditnya rendah. Selain itu, sejauh ini, mereka lebih bisa mengendalikan ledakan pandemi Covid-19.

Peringkat daya saing Asean, Produktivitas negara-negara di Asean, Skor kemudahan berbisnis di Asean.
Peringkat daya saing Asean, Produktivitas negara-negara di Asean, Skor kemudahan berbisnis di Asean.

Namun demikian, di sisi lain, Indonesia juga memiliki keunggulan pasar domestik yang sangat besar dan sumber daya alam lumayan beragam. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, yang menyumbang 40% populasi dan lebih dari 35% produk domestic bruto (PDB) Asean.

Selain itu, letak geografisnya sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia. Saat pandemi Covid-19 sekarang, ekonomi Indonesia juga masih bisa tumbuh meski tak sebesar target awal, target pra- Covid. Pabrik-pabrik juga tetap jalan, mulai dari pabrik minyak sawit, baja, keramik, hingga tekstil dan produk tekstil (TPT).

Bahkan, kini Indonesia siap mengekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai negara yang permintaannya melonjak karena pandemi Covid-19. Jumlah produksi sudah melebihi kebutuhan dalam negeri.

Bila kebutuhan APD di Indonesia saat ini berdasarkan perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai 4 juta unit, industry kita sudah bisa menyediakan 7 juta unit dari total kapasitas 17 juta per tahun.

Dari sisi kualitas juga oke. APD yang diproduksi industri lokal sudah mampu memenuhi persyaratan medis menurut standar WHO. Bahkan, beberapa produk dalam negeri juga telah lulus uji ISO 16604 standar level tertinggi WHO (premium grade), yang dilakukan di lembaga uji di Amerika Serikat dan Taiwan.

APD Sritex lolos standar WHO
APD Sritex lolos standar WHO

Tercatat baju APD berbahan baku dalam negeri dan diproduksi oleh industry nasional yang sudah mencapai standar internasional antara lain dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Leading Garment, serta PT Asia Pacific Fibers Tbk (APF). Artinya, produk kita ini diakui aman digunakan oleh tenaga medis di seluruh dunia.

Oleh karena itu, sudah benar kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap membangun infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan memangkas biaya logistik.

Selain itu, tentu saja pemerintah perlu memperbaiki produktivitas sumber daya manusia (SDM), termasuk untuk siap mengantisipasi era new normal karena Covid-19.

Tak kalah penting, pemerintah Indonesia harus serius memberi solusi untuk kebutuhan restrukturisasi utang korporasi swasta yang kini terdampak pandemi Covid-19, sebagaimana dilakukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah tidak perlu menganaktirikan korporasi swasta, yang juga berperan penting dalam pengembangan UMKM, penyerapan tenaga kerja sektor formal, ekspor, hingga pembayaran pajak.

Sebagaimana dilakukan pada UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), restrukturisasi utang korporasi swasta itu tentunya juga dibarengi dengan penempatan dana pemerintah di bank untuk kebutuhan korporasi, dengan dananya berasal dari pembelian obligasi pemerintah di pasar perdana oleh Bank Indonesia.

Selain itu, diberi pinjaman modal kerja baru, penjaminan, dan subsidi bunga kredit, agar swasta bisa beroperasi kembali. Langkah tanpa diskriminasi kepada korporasi swasta itulah yang menjadi best practice negara-negara maju, mulai dari Korea Selatan, Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat.

Dengan demikian, korporasi swasta yang terdampak pandemi dan pembatasan sosial untuk penanganan Covid-19 bisa kembali beroperasi, kemudian membayar lagi utangnya.

Mereka juga bisa menjadi mitra para pengusaha asing yang melakukan relokasi industri, sekaligus menyerap kembali tenaga kerja yang kini banyak kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Negara juga diuntungkan dengan struktur industri kita yang makin kokoh, nilai tambah lebih tinggi, dan peningkatan devisa yang juga dibutuhkan untuk stabilisasi rupiah. Hal ini tentu saja juga berdampak memikat banyak investor secara berkesinambungan, baik di sektor riil maupun pasar keuangan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN