Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional.

Menanti Efektivitas Badan Pangan Nasional

Jumat, 10 September 2021 | 22:15 WIB
Investor Daily

Badan Pangan Nasional yang sudah lama ditunggu akhirnya terbentuk setelah Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2021 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN). Adanya Perpres tersebut mengakhiri polemik pembentukan BPN yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pemerintah mem bentuk BPN paling lambat 3 tahun setelah UU Pangan berlaku.

Merujuk Perpres 66/2021, BPN bertugas untuk menyusun dan menjabarkan kebijakan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui BUMN di bidang pangan.

Menteri BUMN menguasakan kepada Kepala BPN untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Dengan demikian, ditegaskan bahwa tugas dan kewenangan BPN adalah sebagai regulator pangan, sedangkan operatornya salah satunya Pe rum Bulog.

Terbentuknya BPN diharapkan dapat mengatasi karut-marut persoalan pangan di Tanah Air. Hal itu dimungkinkan karena BPN punya kewenangan mengoordinasikan semua kebijakan dan kebutuhan pangan dan menuntaskan karut-marut persoalan di sektor pangan. Karut-marut pangan yang sudah terjadi sekian lama bisa segera diakhiri jika BPN Bisa bekerja  maksimal sesuai mandat yang dimilikinya.

Kehadiran BPN memperjelas lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pangan. Jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi BPN adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Perubahan komoditas pangan tersebut ditetapkan oleh Presiden.

BPN juga akan menerima pendelegasian kewenangan dari Kemendag dan Kementerian Pertanian. Kewenangan ter sebut mencakup perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan dan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Badan tersebut juga akan berwenang merumuskan kebijakan dan menetapkan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah.

Setelah lembaganya terbentuk, kini yang ditunggu publik adalah siapa saja yang akan mengisi BPN. Nantinya susunan organisasi BPN terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. BPN harus diisi bukan saja oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi juga memiliki integritas tinggi. Soalnya, lembaga yang baru dibentuk presiden ini memiliki tugas yang sangat berat dan rawan aji mumpung (moral hazard). Jika tidak diisi orang-orang yang tidak punya integritas, tujuan pembentukan BPN tidak akan tercapai.

BPN menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. Karena itu, tercapai atau tidaknya kedaulatan pangan akan sangat tergantung pa da efektivitas BPN. Keberadaan BPN akan semakin mengokohkan arah besar pencapaian kedaulatan pangan, ketersediaan,

dan kemandirian pangan. Pemerintah saat ini seperti kehilangan arah dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang sebenarnya sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi di awal-awal periode kepemimpinan nya.

Terbentuknya BPN diharapan menjadi salah satu solusi utama yang mengendalikan kebijakan pangan nasional sesuai amanat UU Pangan dan bukan sekadar membentuk lembaga baru untuk kepentingan akomodasi politik semata. Lembaga ini punya tugas menjadi koordinator bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang terkait dengan kebijakan pangan.

Selama ini kebijakan pangan nasional cenderung tumpang-tindih karena melibatkan banyak K/L. Tak hanya itu, seringkali terjadi pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertolak belakang antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Seperti awal tahun ini Bulog sempat mengalami silang pendapat dengan Kemendag terkait impor beras, di mana Bulog mengatakan stok akhir tahun cadangan beras pemerintah (CBP) masih sangat cukup. Salah satu tugas BPN yakni mengembangkan sistem informasi pangan sehingga diharapkan dapat mengakhiri kesimpangsiuran data cadangan pangan.

Selain itu, kehadiran BPN diharapkan dapat menutup celah bagi para pemburu rente yang kerap disebut mafia pangan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya di balik kebijakan pangan yang tidak sinkron. Dengan beroperasinya BPN, karutmarut kebijakan pangan nasional harus bisa diatasi karena lembaga ini langsung berada di bawah presiden.

Tidak hanya berintegritas tinggi, kita juga berharap orang-orang yang akan ditunjuk presiden untuk mengisi BPN harus betul-betul punya keahlian dalam mengelola ekspektasi para petani. Selama ini, isu soal pangan selalu merugikan para petani nasional. Contohnya saat muncul wacana impor beras, harga beras bergerak liar dan langsung jatuh, walau akhirnya impornya batal.

Selama ini petani di dalam negeri cenderung termarjinalkan. Kehadiran BPN diharapkan mampu meredam isu-isu yang merugikan para petani dan dapat mendatangkan kemaslahatan kepada para petani. Setiap kebijakan yang dibuat BPN di bidang pangan harus menguntungkan petani, bukan sebaliknya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN