Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dewaweb membantu bisnis UMKM untuk go digital

Dewaweb membantu bisnis UMKM untuk go digital

Infrastruktur Digitalisasi UMKM

Selasa, 12 Oktober 2021 | 21:56 WIB
Investor Daily

Usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) tak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, namun juga menjadi kunci untuk menjawab isu-isu sosial hingga pelestarian lingkungan yang kian penting. Itulah sebabnya, sangat tepat bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengusaha untuk konsisten membantu agar lebih banyak UMKM bisa bertransaksi digital, sehingga dapat naik kelas di tengah tantangan pandemic yang masih terjadi.

Dalam tema besar transformasi yang dicanangkan Presiden --yakni hilirisasi industri, digitalisasi, dan ekonomi hijau-- salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan mempercepat digitalisasi untuk UMKM. Pasalnya, UMKM yang dalam kondisi normal men capai 99% dari total unit usaha di Indo nesia ini mampu menyumbang 60,3% produk domestik bruto (PDB) RI, dan bahkan menyerap sekitar 96% dari total tenaga kerja di Tanah Air.

Di tengah pembatasan pertemuan fisik karena pandemi yang seketika mendorong adopsi dan inovasi keuangan digital misalnya, sangat vital untuk memastikan agar kemajuan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ini termasuk dengan mengakselerasi digitalisasi UMKM tak hanya di kota-kota, namun juga hingga ke desa-desa. Transformasi digitalisasi UMKM ini tentu saja membutuhkan keterlibatan seluruh industri jasa keuangan dan industri yang lain, termasuk untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, atau mulai dari pinggiran menurut istilah Presiden. Inklusi keuangan harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat khususnya kelompok lapisan menengah ke bawah, mengingat merekalah yang selama ini sangat terbatas aksesnya terhadap layanan jasa keuangan.

Ketertinggalan inilah yang menjadi salah satu memicu ketimpangan pendapatan maupun sosial, yang makin serius di tengah tekanan pandemic Covid-19 yang juga berdampak menekan aktivitas masyarakat maupun bisnis. Berbeda dengan krismon 1998 di mana UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, kini banyak yang harus gulung tikar karena pandemi maupun dampaknya yang memicu pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi.

Kontribusi UMKM terhadap PDB anjlok menjadi tinggal 37,3% di masa pandemi Covid-19, dengan penyerapan tenaga kerja merosot ke 73% seiring maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Perekonomian nasional pun terkontraksi 2,07% pada 2020, dan resesi berlanjut hingga kuartal I tahun ini.

Oleh karena itu, tumbuh menjamurnya banyak fintech yang bisa menjangkau semua kelas dan tanpa batas wilayah misalnya, harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap permodalan UMKM. UMKM ini terutama yang di perdesaan, yang mayoritas adalah petani, yang hingga kini merupakan konsentrasi terbesar kemiskinan di Tanah Air.

Penguatan financial technologi (fintech) yang membuka luas akses terhadap permodalan hingga ke desa-desa dan menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional ini, bisa menjadi solusi untuk pengembangan ekonomi kelompok bawah dan menekan ketimpangan sosial.

Selain itu, digitalisasi juga membuka pasar yang lebih luas bagi UMKM, yang misalnya bisa memasarkan batik-batik tulis karya seni ke para kolektor di negeri Belanda, sehingga mendapatkan harga berkali-kali lipat.

Untuk itu, ekosistem keuangan digital yang luas, yang juga terhubung dengan berbagai marketplace ataupun e-commerce perlu diperkuat hingga ke pelosok negeri. Ekosistem ini ke depan harus bisa menjangkau semua masyarakat kita, UMKM kita, di kota maupun desa. Pasalnya, meski kini lebih dari 90% masyarakat kita sudah menggunakan smartphone, namun baru separuh yang bisa mengakses internet. J angankan di luar Jawa, layanan internet di Jawa pun masih banyak yang ti dak memadai, tersendat-sendat.

Untuk itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat vital dewasa ini, sehingga semua orang bisa menikmati kemajuan internet yang merupakan prasyarat digitalisasi. Pembangunan TIK juga menjadi jawaban untuk membantu mempercepat transformasi keuangan dan ekonomi digital hingga pelosok-pelosok Tanah Air, tidak hanya berpusat di Jawa. Pembangunan jaringan internet cepat hingga ke desa-desa di luar Jawa ini juga bisa meningkatkan pengetahuan, pendi dikan, dan keterampilan penduduknya yang selama ini jauh tertinggal.

Selain itu, bisa menumbuhkembangkan benih-benih kewirausahaan yang akan menjadi sumber pertumbuhan baru negeri ini, memanfaatkan peluang-peluang dan inovasi yang akan terus bermunculan. Yang tak kalah penting, juga memperkuat layanan publik di semua aspek, seperti telemedicine di sektor kesehatan, e-learning sektor pendidikan, hingga e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai tingkat desa. Namun, tentu saja, pembangunan infrastruktur TIK tak bisa tuntas bila hanya mengandalkan APBN yang terbatas, apalagi ada kebutuhan yang besar untuk mengatasi pandemi Covid-19 agar ekonomi kembali bergerak lancar.

Oleh karena itu, pemerintah perlu bijaksana dan rendah hati untuk menggandeng investor asing maupun lokal, dengan memberikan fasilitas menarik yang dibutuhkan untuk mendorong investasi, baik insentif fiskal maupun nonfiskal. Dengan demikian, ekosistem keuangan dan ekonomi digital yang tangguh dapat segera dibangun berkelanjutan, guna mendorong pemulihan ekonomi dan ak selerasi pertumbuhan yang inklusif.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN