Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kereta (tidak) Cepat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:27 WIB
Investor Daily

Memiliki sarana transportasi kereta api dengan kecepatan 350 km per jam adalah kebanggaan tersendiri bagi sebuah negara. Itu merupakan sebuah penanda atau simbol sebagai negara maju, atau setidaknya memasuki gerbang sebagai negara maju dan modern, karena kecanggihan teknologinya. Indonesia akan segera memiliki kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung berkecepatan 350 km/jam, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Joko Widodo pada 21 Januari 2016 silam.

Targetnya, megaproyek ini rampung pada 2019, namun kemungkinan molor ke akhir tahun depan. Artinya, pengerjaan kereta cepat ini menjadi tidak cepat, meski progresnya kini sudah mencapai 80%. Proyek KA sepanjang 142 km yang menelan investasi Rp 86 triliun tersebut dibangun bersama konsorsium empat BUMN Indonesia yang bernaung di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan. Keempat BUMN tersebut adalah PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk (Wika), PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Kedua konsorsium membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi kepemilikan saham PSBI adalah 60%, sisanya Beijing Yawan sebesar 40%. Dari kebutuhan investasi Rp 86 triliun tersebut, 25% akan ditanggung konsorsium dan 75% berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Dalam perjalanannya, ada pembengkakan nilai proyek menjadi Rp 114 triliun atau bertambah hampir Rp 28 triliun dari skenario awal. Ada sejumlah penyebab menggelembungnya nilai proyek. Antara lain perubahan desain dan rute akibat kondisi geografis dan geologis yang berbeda dari perkiraan awal.

Apa boleh buat, pemerintah terpaksa harus tu run tangan dan kemungkinan besar melibatkan dana APBN. Keputusan itu termaktub dalam Perpres No 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat an tara Jakarta dan Bandung, yang terbit pada 6 Oktober 2021.

Pemerintah beralasan, opsi pendanaan dari APBN diambil karena empat BUMN yang terlibat dalam megaproyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga kemampuan finansialnya menurun. Perpres 93/2021 menyatakan, dana APBN untuk proyek KA Cepat bakal dikucurkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN. Bisa pula berupa penjaminan terhadap kewajiban pimpinan konsorsium BUMN.

Perpres itu juga mengalihkan pimpinan konsorsium PSBI, dari Wika kepada PT KAI. Seperti diketahui, pemegang saham konsorsium PSBI saat ini adalah Wika 38%, KAI 25%, Jasa Marga 25%, dan PTPN VIII sebesar 12%. Perpres 93/2021 juga menetapkan perubahan trase dari sebelumnya Jakarta- Walini-Bandung menjadi Jakarta-Padalarang- Bandung. Selain itu, Komite Kereta Cepat kini dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi dari sebelumnya Menko Perekonomian, dengan anggota antara lain menteri keuangan, menteri BUMN, dan menteri perhubungan.

Sejak awal, proyek KA cepat Bandung- Jakarta menuai polemik. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kala itu bah kan termasuk yang kurang setuju. Kalangan yang kurang sependapat berargumen bahwa KA cepat kurang cocok untuk jalur pendek Jakarta-Bandung.

Dia lebih layak untuk trase Jakarta-Surabaya. Apalagi, jalan tol Cipularang sudah sa ngat memadai untuk infrastruktur transportasi Jakarta-Bandung. Proyek ini juga menjadi ramai karena persaingan Jepang dan Tiongkok. Awalnya, Jepang lah yang melakukan studi kelayakan untuk proyek KA cepat ini pada 2014. Di tengah jalan, Tiongkok pun melakukan hal yang sama setelah ada nota kesepahaman Indonesia dan Tiongkok pada Maret 2015. Ketika beradu tender, Jepang memang menawarkan biaya lebih tinggi, yakni US$ 6,2 miliar, dan min ta jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Tiongkok menyanggupi dengan biaya lebih murah sebesar US$ 5,5 miliar dan tidak meminta jaminan pemerintah. Namun apa yang terjadi hari ini, pemerintah akhirnya harus ikut menanggung bia ya proyek KA cepat dengan dana APBN, yang sebelumnya justru “diharamkan”. Memang, apakah pemerintah harus mengucurkan dana lewat penyertaan modal negara (PMN) masih belum jelas. Hal itu menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan di lakukan pada Desember nanti.

Sungguh ironis jika akhirnya proyek ini menyeret APBN. Sebab, pemerintah saat ini dihadapkan pada besarnya kebutuhan dana untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasio nal, yang tahun ini mencapai Rp 744,7 triliun.

Dengan bujet super jumbo itu, defisit APBN membengkak se kitar 6% PDB dan ha rus diturunkan ke le vel maksimum 3% da ri Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023.

Selain itu, pemerintah sebenarnya masih punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di luar Jawa, karena ketimpangan yang tinggi dengan Jawa. Harap juga diingat bahwa lonjakan biaya proyek KA cepat yang dibebankan ke APBN pada akhirnya juga akan membebani para pembayar pajak. Atau bisa juga dibiayai dari utang.

Asal tahu saja, tahun depan pemerintah harus membayar bunga utang saja, nilainya amat fantastis, Rp 405 triliun. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apapun yang terjadi, proyek KA cepat –Bandung harus diselesaikan, berapapun harga dan risiko yang harus dibayar.

Kita berharap, megaproyek monumental ini mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun-stasiun yang disinggahi KA cepat tersebut, serta bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Terlepas bahwa pandemi ikut andil dalam menghambat penyelesaian proyek, pemerintah seyogianya memetik dari kasus pembengkakan proyek ini. Minimal, lebih cermat dan hati-hati dalam memutuskan pemenang tender untuk megaproyek strategis nasional.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN