Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Investor Daily

Investor Daily

Rakyat Butuh Zaken Kabinet

Senin, 10 Januari 2011 | 09:27 WIB
Antara


Setelah setahun lewat, rakyat kini menunggu pengumuman reshuffle kabinet sebagaimana pernah dinyatakan secara implisit oleh Presiden saat Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II genap seratus hari.

Waktu itu, Presiden menegaskan, penilaian kinerja para menteri yang bisa berdampak serius terhadap kelanjutan jabatan mereka adalah sesudah satu tahun. Penilaian terhadap realisasi program 100 hari hanyalah warning kepada para menteri untuk bekerja lebih keras.

Kini, setelah setahun berlalu, kualitas menteri sudah bisa ditakar. Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto sudah menyerahkan rapor para menteri kepada Presiden SBY. Dari berbagai informasi diketahui bahwa ada sejumlah menteri yang mendapatkan rapor merah. Bersamaan dengan rapor yang ditulis Kuntoro, hasil survei sejumlah lembaga independent menunjukkan merosotnya popularitas SBY sebagai presiden.

Merosotnya popularitas SBY tidak lepas dari buruknya kinerja para menteri, khususnya para menteri di bidang ekonomi dan hukum. Tingkat kesejahteraan yang diharapkan semakin jauh. Beban hidup masyarakat bawah justru makin besar. Kemampuan lembaga hukum untuk mencari keadilan semakin lemah. Kasus Gayus Tambunan menguak betapa dahsyat dan kian merajalelanya mafia hukum di Tanah Air.

Lonjakan harga pangan akibat perubahan iklim ekstrem disebabkan oleh kelengahan menteri pertanian dalam mengawal produski pangan. Sekadar cabai pun Indonesia mengalami kelangkaan. Produksi padi diperkirakan turum tajam. Lebih dari 60% pengeluaran rakyat miskin adalah untuk keperluan pangan. Jika harga beras tahun ini naik dua kali lipat, jumlah penduduk miskin yang terserang kelaparan pun akan naik dua kali lipat pula.

Empat tahun ke depan adalah masa krusial bagi republik ini. Jika pemerintahan SBY gagal mencapai target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, bangsa ini akan semakin tertinggal dari bangsa lain. Siapa pun yang memimpin negeri ini pasca-SBY akan kesulitan mendongkrak kemajuan.

Kelemahan utama KIB II adalah kualitas para menteri yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Kendati ada prosedur pemilihan semacam fit and proper test dan pernyataan komitmen lewat penandatanganan pakta intergritas, sebagian dari mereka yang terpilih menjadi menteri jauh di bawah ekspektasi masyarakat. Pertimbangan asal partai jauh lebih menonjol.

Ketika dipilih menjadi menteri perkebunan oleh Bung Karno, Frans Seda menyatakan, “Saya ini ketua Partai Katolik. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi menteri?” “Saya butuh kamu, bukan partaimu,” ujar Presiden Soekarno.

Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan, memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet. Bung Karno menjadi presiden dan PNI menjadi partai berkuasa. Dalam menyusun kabinet, Bung Karno memilih figur yang ahli di bidangnya. Tak peduli, apakah menteri yang dipilih itu berasal dari parpol atau bukan. Itulah zaken kabinet.

Kita bisa memahami kesulitan SBY dalam menyusun kabinet. Meski ia menang di atas 60%, Demokrat hanya meraih 22% suara. Tanpa merangkul partai lain, SBY akan terus diguncang parlemen dan bisa jadi bernasib tragis seperti Gus Dur.

Sebelum dibentuk Sekretariat Gabungan (Setgab), pemerintahan SBY diguncang kasus Century. Tanpa merangkul sejumlah partai besar dan menengah ke dalam kabinet, pemerintahan SBY tidak efektif. Dukungan partai boleh saja menjadi pertimbangan.

Tapi, mestinya keahlian menteri sesuai posisi yang dipercayakan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kabinet. Jika tidak didukung keahlian, kinerja pemerintahan akan menurun dan pada akhirnya rakyat jua yang menanggung dampak buruk.

Waktu satu tahun sudah cukup bagi para menteri untuk unjuk kemampuan. Menteri yang berkinerja buruk kemungkinan besar sulit bangkit karena kapasitas dan integritasnya takkan mendukung.

Masih banyak figur di sejumlah partai pendukung yang memiliki kemampuan sesuai kursi menteri yang tersedia. Jika tidak ada orang partai yang cocok, Presiden mengambil calon dari luar partai. Zaken Kabinet akan menjadi solusi memperbaiki kinerja pemerintahan dan memperbaiki nasib rakyat. ***

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN