Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian PUPR terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Foto ilustrasi: Kementerian PUPR

Kementerian PUPR terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Foto ilustrasi: Kementerian PUPR

Perang Infrastruktur

Rabu, 10 November 2021 | 10:00 WIB
Investor Daily

Riwayat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mungkin mendekati tamat. Namun, rivalitas kedua negara di bidang ekonomi belum padam. Salah satu sekuel perang ekonomi antara AS dan Tiongkok yang bakal berkobar hebat adalah perang pembangunan infrastruktur.

AS, bersama negara-negara G7 lain (Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang) sedang menggulirkan inisiatif Bangun Kembali Dunia yang Lebih Baik (Build Back Better World/B3W). B3W bertujuan menggalang investasi untuk menutup kesenjangan infrastruktur di negara-negara berkembang yang hingga 2035 diperkirakan mencapai US$ 40 triliun. Proyek ini dicetuskan Presiden AS, Joe Biden pada KTT G7 di London, pertengahan Juni lalu.

Sepintas saja, arah B3W bisa ditebak. AS dan negara-negara maju yang tergabung dalam G7 ingin menyaingi Belt and Road Initiative (BRI) yang diperkenalkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping pada 2013 dengan nama One Belt One Road (OBOR). BRI adalah proyek pembangunan infrastruktur berupa jaringan kereta api, pelabuhan, bandara, jalan raya, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang membentang dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Latin.

B3W sama ambisiusnya dengan BRI. Jika BRI adalah rencana besar Tiongkok menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutra (Silk Road) pada abad ke-21, maka B3W merupakan antagonisnya. B3W disiapkan sebagai pesaing BRI yang oleh negara-negara Barat dituduh tidak transparan, korup, melanggar HAM dan lingkungan, jebakan utang bagi negara-negara berkembang, serta neokolonialisme berdalih pembangunan infrastruktur.

BRI, sejatinya, bukan semata berurusan dengan infrastruktur. Lewat BRI, Tiongkok dapat meningkatkan kerja sama regional dan membangun konektivitas antarbenua. BRI memungkinkan Tiongkok memperkuat perdagangan dan investasi dengan 65 negara yang berkontribusi 30% terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia. Populasi negara-negara tersebut mencapai 62% dari populasi global dan memiliki 75% cadangan energi global.

B3W dan BRI sesungguhnya setali tiga uang. Seperti Tiongkok, AS bersama sekutunya ingin mendapatkan keuntungan ekonomi, selain keuntungan politik, pertahanan, dan keamanan. Baik AS maupun Tiongkok ingin berebut pengaruh dan menunjukkan supremasi globalnya. Apalagi berdasarkan laporan World Pensions Councils (WPC), Asia digadang-gadang membutuhkan dana infrastruktur US$ 900 miliar per tahun hingga 2027, belum lagi Afrika dan negara-negara Amerika Latin.

Pertanyaan besarnya, di mana posisi Indonesia dalam pertarungan B3W dan BRI? Indonesia sudah terlibat jauh dalam BRI, di antaraya dengan menjadi donator Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), lembaga yang dibentuk untuk menggalang pendanaan proyek-proyek infrastruktur BRI. Indonesia kini menjadi debitur AIIB terbesar kedua setelah India, dengan total pinjaman US$ 2,89 miliar per Agustus 2021, yang sebagian di antaranya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Tentu kita berharap Indonesia juga ikut 'bermain' dalam inisiatif B3W yang dimotori AS. Indonesia harus menjadi 'oportunis' dan 'pencari rente' (dalam arti positif). B3W dan BRI harus sama-sama mendatangkan keuntungan bagi bangsa ini. Perseteruan AS dan Tiongkok dalam perang infrastruktur harus dijadikan modal untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara yang membutuhkan banyak dana untuk membangun proyek infrastruktur.

Ingat, kebutuhan investasi infrastruktur nasional masih sangat besar. Pada 2020-2024 saja, kebutuhannya mencapai Rp 6.445 triliun. Dari jumlah itu, negara hanya bisa membiayai 37%-nya. Ke depan, Indonesia masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, dari jalan, bendungan, irigasi, pembangkit listrik, sistem penyediaan air minum (SPAM), bandara, pelabuhan, jaringan kereta api, hingga jaringan internet.

Indonesia bisa belajar dari gaya diplomasi Malaysia. Pada 2018, Perdana Menteri (PM) Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, membatalkan sejumlah proyek yang didanai Tiongkok. Mahathir menuding ada neokolonialisme terselubung pada proyek-proyek Tiongkok. Mahathir baru menyatakan dukungannya kepada BRI setelah Tiongkok memangkas 30% biaya proyek kereta cepat East Coast Rail Link yang menghubungkan Malaysia dengan Thailand.

Intinya, Indonesia harus lebih lihai berdiplomasi dengan mengedepankan kepentingan nasional dan mengusung politik luar negeri bebas aktif. Dalam perang infrastruktur, Indonesia harus menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan, bukan malah sebaliknya. Pepatah 'gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah' tak berlaku lagi. Siapa pun yang menjadi pemenang dalam perang infrastruktur, Indonesia tak boleh menjadi pecundang.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN