Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jumlah dan presentase  penduduk miskin

Jumlah dan presentase penduduk miskin

Fokus Pemulihan Ekonomi

Rabu, 17 November 2021 | 20:48 WIB
Investor Daily

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun memukul dua sisi ekonomi, permintaan dan pasokan. Akibat pandemi, daya beli masyarakat turun drastis, banyak tempat usaha gulung tikar, angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sedikit untuk menyehatkan ekonomi nasional ke fase sebelum pandemi.

Dampak pandemi Covid 19 dirasakan langsung masyarakat. Jumlah penduduk rentan miskin mencapai 66,7%, sementara penduduk yang miskin ekstrem masih sangat besar. Pandemi juga mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita. Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari US$ 4.050 di tahun 2019 menjadi US$ 3.870 di tahun 2020.

Penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income country).

Berdasarkan estimasi Bank Dunia, ambang batas minimal untuk sebuah Negara masuk menjadi upper middle-income country (UMIC) tahun ini naik menjadi US$ 4.096 per kapita.

Penanganan Covid-19 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mendukung pendanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah pusat melakukan realokasi dan refocusing anggaran di kementerian- lembaga. Alokasi anggaran untuk pemerintah daerah juga ikut dipotong. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang dihentikan pembangunannya, dan yang belum dikerjakan terpaksa diundur waktu pelaksanaannya.

Besarnya anggaran untuk PC-PEN menguras APBN serta mengorbankan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun, namun realisasinya mencapai Rp 575,8 triliun atau 82,83% dari pagu.

Sedangkan tahun ini, anggaran PC-PEN untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi di masa pandemic Covid-19 mencapai Rp 744,75 triliun. Hingga 12 November, penyerapannya telah mencapai Rp 483,91 triliun atau 65% dari pagu anggaran. Realisasi penyerapan tersebut meliputi bidang kesehatan Rp 129,30 triliun atau 60,1% dari pagu Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial Rp 139,04 triliun (74,5% dari pagu Rp 186,64 triliun), program dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi Rp 78,73 triliun (48,5% dari pagu Rp 162,4 triliun), program prioritas Rp 74,39 triliun (63,1% dari pagu Rp 117,94 triliun), dan insentif usaha Rp 62,47 triliun (99,4% dari pagu Rp 62,83 triliun).

Pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo pada tahun depan. Pemerintah menyiapkan dana untuk program PC-PEN senilai Rp 320 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga pos penting, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menjadi tiangnya Indonesia karena jumlahnya yang mencapai 64 juta. Pemerintah juga memberikan KUR senilai Rp 185 triliun.

Tahun ini, pemerintah berupaya menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten yang berada di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku (NTT), Papua Barat, dan Papua. Penduduk miskin ekstrem di 35 kabupaten ini mewakili 20% atau 2,1 juta jiwa dari 10,4 juta jiwa total penduduk miskin ekstrem secara nasional. Targetnya pada akhir tahun ini, seluruh kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi tersebut bisa hilang.

Anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2021, baik untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, mencapai Rp 526 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Tahun depan, program tersebut diperluas ke 215 kabupaten/kota. Kemudian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten/kota.

Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, upaya penurunan kemiskinan ekstrem dilakukan secara bertahap yakni pada 2021 sebanyak 20%, lalu 2022 dan 2023 masing-masing 30% dan 35%, dan sisanya pada 2024. Dunia usaha pun ikut merasakan dampak pandemi. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi membuat aktivitas bisnis turun drastis.

Akibatnya, pendapatan perusahaan berkurang, bahkan ada yang menutup usa hanya. Hal ini berdampak terhadap penerimaan pajak yang diterima negara. Penerimaan pajak belum bisa digenjot terlalu besar pada masa awal setelah Covid-19 karena dunia usaha yang terdampak pandemi belum seluruhnya pulih.

Pandemi memukul ekonomi nasional. Hal itu bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 yang mencapai 3,51% secara tahunan (yoy).

Angka itu di ba wah ekspektasi. Penyebabnya tak lain ada lah kebijakan Pember lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan le vel 3-4 pada Juli-Agustus lalu untuk mengatasi ganasnya Co vid-19 varian Delta. Kebijakan PPKM mem buat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III melemah dibandingkan kuartal se belumnya yang mampu tumbuh 7,07% yoy.

Upaya dan kerja keras pemerintah harus didukung semua pihak. Kegiatan politik seperti pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak pada 2024 yang akan menghabiskan anggaran Rp 140 triliun bisa saja ditunda agar bangsa ini tetap fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari keterpurukan di saat pesta demokrasi itu digelar.

Seluruh energi anak bangsa ini sebaiknya dicurahkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daripada untuk kegiatan yang hasilnya belum tentu sesuai kehendak rakyat.

Kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi yang hampir dua tahun ini berjibaku mengalahkan Covid-19. Jika memenuhi persyaratan konstitusi, Jokowi bisa saja diberikan tambahan waktu setidaknya tiga tahun untuk melanjutkan memimpin pemerintahan setelah masa jabatan periode keduanya berakhir pada 2024. Tambahan waktu itu bisa digunakan Jokowi untuk menuntaskan pekerjaan besar mengatasi dampak pandemi dan sekaligus memulihkan ekonomi nasional.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN