Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta.  Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja beraktivitas di atap sebuah perkantoran di Jakarta. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Setahun UU Cipta Kerja

Minggu, 21 November 2021 | 09:02 WIB
Investor Daily

Setahun sudah Indonesia memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang disusun dengan metode omnibus law, dan sudah lama dinanti-nantikan. UU No 11 Tahun 2020 yang disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut merupakan harmonisasi 1.203 pasal di 76 Undang-Undang sektoral yang ada. UU terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, setelah diperas dari 7.197 daftar inventarisasi masalah (DIM). UU Cipta Kerja terbagi ke dalam 11 klaster.

Di antaranya mencakup klaster peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan administrasi pemerintahan.

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan turunan UU Cipta Kerja, yang meliputi 47 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (PP). Termasuk di dalamnya dua PP yang melahirkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang digadang-gadang bakal menarik investorinvestor kakap dari luar negeri.

Bertumpuk harapan digantungkan pada Undang-Undang sapu jagat ini. Dengan UU Cipta Kerja, ekonomi diharapkan tumbuh 5,7-6% per tahun dan tercipta lapangan kerja 2,7 juta hingga 3 juta per tahun dari saat ini 2 juta per tahun, serta menampung 9,29 juta orang yang tidak bekerja.

UU ini diharapkan mampu menggenjot laju investasi 6,6-7,0% per tahun serta menekan ekonomi biaya tinggi pada kegiatan investasi. Bagi pengusaha, UU ini memberi kemuda han dan kepastian mendapatkan perizinan berusaha lewat perizinan berbasis risiko.

Pengusaha juga akan mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan investasi. UMKM pun bakal mendapat kemudahan dan kepastian proses perizinan dengan melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS) serta kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan. Lewat UU ini, pemerintah menjanjikan percepatan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR) yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Pemerintah pun berkomitmen mempercepat reformasi agraria dan redistribusi tanah oleh Bank Tanah.

Sedangkan bagi pekerja, UU Cipta Kerja memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi.

Ada kepastian pemberian pesangon, meski dari sisi nominal lebih rendah dari UU Ketenagakerjaan. Pekerjaan alih daya (outsourcing) tetap diatur. RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur UU Ketenagakerjaan. Masyarakat dan dunia usaha tentunya sangat menunggu dampak dan kemud ah an yang dijanjikan UU Cipta Kerja.

Benarkan investasi deras mengalir setelah adanya UU ini? Apakah Lembaga Pengelola Investasi yang sudah dibekali dengan modal Rp 75 triliun bakal memboyong investor-investor kakap ke Tanah Air? Apakah terjadi penciptaan lapangan kerja seperti yang diskenariokan? Dan yang paling didambakan dunia usaha adalah, apakah perizinan memang menjadi lebih sederhana dan dipermudah?

Sungguh tidak mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun dampak positif UU Cipta Kerja yang baru berusia seumur jagung tersebut. Bahkan jika dihitung sejak keluarnya peraturan turunan, UU ini belum genap berusia setahun. Dari sisi realisasi investasi, data yang diumumkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang pada kuartal III-2021 ada sedikit kenaikan dibanding kuartal III-2020. Namun itu juga belum bisa disimpulkan sebagai buah dari implementasi UU Cipta Kerja. Beberapa waktu lalu,

Pemerintah Indonesia berhasil meneken nota kesepahaman (MoU) tentang komitmeninvestasi Uni Emirat Arab (UEA) senilai US$ 44,6 miliar atau setara Rp 642 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 18 miliar akan dikucurkan melalui Lembaga Pengelola Investasi. Pemerintah memang mengeklaim bahwa hal tersebut merupakan dampak positif dan UU Cipta Kerja. Namun, hal terpenting dari UU Cipta Kerja adalah kemudahan perizinan. Harus diakui bahwa selama ini kelakuan oknum birokrasi, baik di kementerian/lembaga maupun di tingkat daerah, sering keterlaluan dalam menghambat perizinan. Tidak ada kepastian dan cenderung dipersulit.

Sejumlah kalangan, seperti Kadin Indonesia, Apindo, dan Asosiasi umumnya menyambut positif kehadiran UU Cipta Kerja. Namun, mereka masih kecewa soal implementasi di lapangan. Termasuk dalam sistem perizinan berbasis risiko, yakni Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) atau perizinan berusaha satu pintu.

Mereka menduga kesiapan infrastruktur digital yang masihku rang, atau kompetensi birokrasi di daerah yang masih payah. Jika yang terjadi memang demikian, hal itu masih bisa dimaklumi sekaligus bisa diatasidengan pembenahan infrastruktur digital mau pun pelatihan bagi birokrasi di daerah. Namun sangat berbahaya jika fakta yang sesungguhnya adalah keengganan perubahan mental apa rat birokrasi. Sebagus apapun UU Cip ta Kerja didesain, hal itu tidak akan memberikan dampak optimal bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, jika birokrasi sebagai pelaksana di lapangan masih bermental korup dan cenderung mempersulit.

Bagi sebagian oknum birokrasi dan mafia perizinan, UU Cipta Kerja mungkin menjadi mimpi buruk karena menghilangkan sumber penghasilan haram mereka. Namun pemerintah tidak boleh mundur dan gentar. Pemerintah harus mengawasi ketat implementasi UU Cipta Kerja. Pemerintah harus mampu mengubah paradigma para aparat birokrasinya. Sebab, UU ini menjadi pertaruhan dan tumpuan masa depan ekonomi Indo nesia. UU ini merupakan lompatan besar reformasi hukum yang diharapkan mengakhiri rezim hiper-regulasi, sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional di tingkat internasional. UU Cipta Kerja menjadi senjata untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan mencegah Indonesia masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah(middle income trap).

UU Cipta Kerja diharapkan menjadi jawaban atas berbelitnya perizinan, tumpang tindihnya peraturan, dan berbagai hambatan investasi yang membuat investor frustrasi. Jika persoalan krusial di lapangan tersebut belum tersolusikan d engan baik, pemerintah pusat wajib me ngevaluasi dan terus memonitor secara ketat implementasi UU Cipta Kerja di daerah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN