Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pabrk baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, Rabu (15/9/2021). Sumber: BSTV

Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pabrk baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, Rabu (15/9/2021). Sumber: BSTV

Membangun Basis Ekspor Manufaktur

Rabu, 24 November 2021 | 07:22 WIB
Investor Daily

Kebijakan transformasi ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mulai berbuah. Transformasi dari ekonomi berbasis komoditas ke manufaktur ini memang harus dilakukan agar Indonesia keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah, menuju negara maju.

Indikasinya sudah terlihat pada struktur ekspor kita, yang kini tak lagi didominasi produk komoditas. Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Oktober lalu, ekspor nasional sudah didominasi produk industri pengolahan yang menembus 72,9%, sisanya adalah hasil tambang 20,6%, migas 4,6%, dan pertanian 1,85%. Di sektor sawit misalnya, porsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tinggal 10-20%, selebihnya merupakan produk olahan CPO.

Namun, tentu saja upaya sistematik untuk membalikkan keadaan ini harus terus diperkuat, agar Indonesia yang masih di kelas lower middle income economy bisa menjadi negara maju, dengan pendapatan per kapita minimal US$ 12.696 setahun. Berdasarkan kriteria World Bank, kelompok negara berpendapatan menengah ini terdiri atas dua kategori, yakni lower middle income economy dengan gross national income (GNI) per kapita berkisar U$ 1.046-4.095, dan upper middle income economy berkisar US$ 4.096-12.695.

Dengan membangun industri pengolahan yang memberi nilai tambah besar, kita bisa memacu pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang, sebagaimana fase yang dilalui Jepang maupun Korea Selatan. Korsel tercatat memacu industrialisasi berorientasi ekspor dan menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi selama dua dekade, periode 1960-1980, hingga kemudian menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita US$ 32.860 tahun 2020. Sementara itu, Indonesia masih di level US$ 3.870, meski pada era 1970-an kedua negara di Asia ini masih di kelas yang sama.

Oleh karena itu, success story hilirisasi minyak sawit yang bisa mengalahkan Malaysia, harus ditularkan ke sektor yang lain. Hal ini mendukung 3 fokus transformasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni hilirisasi sumber daya alam (SDA), digitalisasi di berbagai aspek kehidupan terutama ekonomi, dan ekonomi hijau.

Tentu saja, ketiga transformasi tersebut membutuhkan modal masuk yang besar untuk menggenjot investasi. Itulah sebabnya, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan perizinan dan memudahkan bisnis di Tanah Air harus serius diimplementasikan, dikawal all out agar efektif di level pusat hingga daerah.

Pasalnya, tanpa ada investasi masuk, berarti tak ada produksi. Bila tak ada produksi, berarti tak ada ekspor, tak ada pertumbuhan ekonomi, dan tak ada pula penyerapan tenaga kerja.

Salah satu investasi yang butuh masuknya modal dan teknologi adalah di sektor industri terintegrasi pengolahan nikel untuk bahan baku baterai hingga ke hilir, yang memproduksi mobil dan sepeda motor listrik. Hal ini sangat strategis untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar mobil listrik dunia yang akan makin melaju, seiring dipercepatnya jadwal larangan pembelian mobil baru berbahan bakar fosil di banyak negara maju.

Langkah itu juga sejalan dengan inisiatif Making Indonesia 4.0, yang menjadi pionir implementasi revolusi industri keempat di Tanah Air. Otomotif termasuk tujuh sektor industri yang ditetapkan sebagai fokus prioritasnya, bersama industri makanan dan minuman (mamin); industri tekstil dan busana; industri kimia; industri elektronika; industri farmasi; serta industri alat kesehatan. Ketujuh sektor ini dipilih karena dapat memberikan kontribusi hingga 70% dari produk domestik bruto (PDB) manufaktur, 65% ekspor manufaktur, dan 60% pekerja industri.

Sasaran utama Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar dunia mulai tahun 2030, dengan tiga aspirasi utama yakni 10% kontribusi ekspor neto terhadap PDB, dua kali peningkatan produktivitas terhadap biaya, serta 2% pengeluaran penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, kontribusi total manufaktur terhadap PDB pun bisa meningkat dari saat ini sekitar 19,2% dan 14,26% terhadap total penduduk bekerja.

Pemerintah optimistis, tahun 2030, Indonesia sudah menjadi hub ekspor mobil listrik, termasuk dengan memanfaatkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Australia. Dalam hal ini, pembangunan industri mobil listrik terintegrasi tak hanya bisa mendukung target ekspor tersebut, tapi juga memenuhi 3 misi transformasi yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni hilirisasi SDA, digitalisasi ekonomi, maupun green economy.

Respons investor global pun positif. Setelah Hyundai memindahkan sejumlah unit pabrik mobilnya dari RRT ke Indonesia dan siap memproduksi mobil listrik tahun depan, langkahnya diikuti produsen yang lain. Tercatat Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution sudah meneken pendirian usaha patungan dan melakukan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, dekat dengan pelabuhan baru internasional Patimban.

Tentu saja, tak hanya sektor otomotif yang harus digenjot. Keenam sektor prioritas lain juga harus dipacu pembangunannya, termasuk sektor mamin meski sudah yang terbesar dengan sumbangan 35% terhadap PDB manufaktur.

Langkah itu diperlukan untuk mendukung sasaran realisasi investasi tahun 2022 yang menembus Rp 1.200 triliun, naik 22-33%, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dalam hal ini, tentu saja persoalan ekonomi biaya tinggi di Indonesia juga harus diselesaikan, mulai dari pungli di pelabuhan hingga pajak yang justru dinaikkan di tengah ekonomi yang masih tersandera pandemi.

Setidaknya, Indonesia bisa belajar dari Singapura yang hanya menerapkan pajak penghasilan perusahaan 17%, padahal infrastrukturnya sudah jauh lebih mumpuni dan kepastian hukumnya lebih kuat. Tak heran, investasi asing yang masuk ke Negara Kota Kepala Singa itu jauh lebih tinggi. Karena selain pajak lebih murah dari Indonesia yang masih 22%, perusahaan di Singapura juga tetap bisa memanfaatkan pasar kita yang sangat besar lewat perdagangan bebas Asean.

 

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN