Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja

UU Ciptaker Tetap Berlaku

Selasa, 30 November 2021 | 19:33 WIB
Investor Daily

Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku, sampai dilakukan perbaikan pembentukan dalam tenggang waktu dua tahun. Jika tenggat waktu terlewati namun belum dibenahi sesuai persetujuan MK, barulah omnibus law pertama di Indonesia ini menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dari sisi presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi pembentuk undang-undang, tentu berkepentingan UU Ciptaker tersebut tetap berlaku, sehingga bisa menarik lebih banyak investasi yang menyediakan jutaan lapangan kerja. Mereka telah merespons positif putusan MK soal omnibus law yang mengharmonisasi 78 UU, karena banyak sekali pasalnya yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron, yang menghambat investasi dan kemudahan usaha di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menghormati keputusan MK, dan memerintahkan para pembantunya untuk merevisi UU Ciptaker sesuai putusan MK. Presiden juga menegaskan aturan UU Ciptaker tetap berlaku, baik materi maupun substansinya, kemudian dalam waktu kurang dari dua tahun ke depan, revisi UU ditargetkan sudah disetujui MK.

Demikian pula DPR sudah menyatakan menerima putusan MK. Wakil rakyat ini berjanji bertindak cepat untuk menanggapi putusan MK terkait proses legislasi UU No 11 Tahun 2020 tersebut. Namun demikian, muncul pula pertanyaan, apakah ada kepentingan politik di balik putusan MK tentang UU Ciptaker itu? Lalu, bagaimana nasib UU ini selanjutnya?

Tentu saja, kita harus menyimak dulu amar keputusan hakim konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU No 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Tercatat sebagai pemohon perkara pengujian formil ini antara lain adalah mahasiswa bernama Ali Sujito, dosen bernama Muhtar Said, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, serta Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Amar keputusan MK butir 3 menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mem punyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan”. Butir 4 menyatakan, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.

Butir 5, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan MK diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Butir 6 menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang- undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu pada butir 7, MK menyatakan un tuk menangguhkan segala tindakan/ ke bijakan yang bersifat strategis dan ber dampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Artinya, peraturan pelaksanaan yang sudah ada tetap berlaku, yang berarti tidak ada kevakuman hukum.

Selain itu, pada butir kesembilan MK menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Ini berarti perbaikan hanya dilakukan dalam kaitannya dengan pembentukan UU, bukan pada materi maupun substansinya.

Sementara itu, bila dilihat dari komposisi kesembilan hakim konstitusi, tiga orang dipilih dari jalur MA, tiga dari pemerintah, dan tiga dari DPR. Dari pilihan MA tercatat ada Anwar Usman (ketua MK), Suhartoyo, dan Menahan MP Sitompul. Hakim yang dipilih DPR adalah Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat. Sedangkan yang dipilih oleh pemerintah adalah Sadli Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Dalam perkara UU Ciptaker ini, tercatat ada dissenting opinion dari 4 hakim, termasuk ketua MK. Mereka adalah Anwar Usman dan Menahan MP Sitompul yang merupakan anggota MK pilihan MA, serta Arief Hidayat yang merupakan pilihan DPR dan Daniel Yusmic P Foekh pilihan pemerintah. Artinya, unsur yang mewakili kepenti ngan pemerintah dan DPR dominan di majelis hakim konstitusi.

Dari sisi pemerintah jelas berkepentingan dan akan all out memperbaiki beleid tersebut, karena kehadiran UU Ciptaker sangat penting untuk menarik investasi besar-besaran, membuka jutaan lapangan kerja, dan memberi kepastian hukum.

Pemerintah dan DPR juga sudah menyadari selama ini Indonesia di dera ‘obesitas’ UU yang menghambat investasi dan kemajuan, sehingga me lakukan penyederhanaan lewat omnibus law yang sudah diperjuangkan lama. Namun demikian, di balik keputusan MK ini, memang ada pula kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebab, sejak Rancangan UU Ciptaker dijadikan UU, Partai Demokrat paling getol menolak UU ini. Para buruh juga banyak yang tidak setuju UU Ciptaker, karena isinya dinilai merugikan mereka.

Di sisi lain, keputusan MK untuk memerintahkan perbaikan UU Ciptaker juga bisa dimaknai sebagai a blessing in disguise, untuk penyempurnaan sebagai landasan hukum yang lebih baik, lebih kokoh. Pasalnya, proses penyusunan UU Ciptaker banyak yang menilai terburu-buru.

Ada pula yang menilai kurang melibatkan masyarakat, kurang ada keterbukaandalam proses penyusunannya.Setelah disetujui DPR dan diajukan ke presiden pun, masih ada revisi halaman dan salah ketik. Artinya, keputusan MK ini justru menguntungkan pemerintah dan DPR agar kesalahan proses dan prosedur itu bisa diperbaiki. Itulah sebabnya, pemerintah dan DPR wajib segera melakukan pembenahan agar cacat formil cepat diperbaiki dan disetujui MK. Apalagi, bila berlama-lama bisa ditunggangi kepentingan politik sempit yang kontraproduktif, yang akan mengganggu iklim investasi dan kepercayaan investor.

Sebaliknya, semakin cepat perbaikan UU disetujui MK, maka para pelaku usaha dan investor tidak perlu khawatir dan tidak berpengaruh negatif terhadap investasi. Hal ini juga menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah maupun DPR untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memajukan bangsa.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN