Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi ekspor batu bara. (Foto: AFP )

Ilustrasi ekspor batu bara. (Foto: AFP )

Ironi Batu Bara

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28 WIB
Investor Daily

Batu bara sedang menyita perhatian masyarakat di Tanah Air. Pemerintah tiba-tiba melarang ekspor 'emas hitam' karena konsumen di dalam negeri, terutama PLN, tidak mendapat pasokan yang cukup. Jika ekspor tidak disetop, 10 ribu MW pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) tidak beroperasi, sehingga 10 juta konsumen listrik mengalami pemadaman listrik. Ekonomi yang sedang menggeliat bakal tiarap lagi.

Keputusan yang mengejutkan publik itu sedianya berlaku selama sebulan penuh, sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Namun, pada Selasa (11/1) kemarin, secara mengejutkan pula, pemerintah membuka kembali keran ekspor batu bara secara bertahap. Alasannya, pasokan batu bara untuk pembangkit PLN sudah aman.

Keputusan pemerintah melarang ekspor tak lepas dari kenaikan harga batu bara di pasar internasioal. Harga batu bara yang pada pertengahan 2020 berada di level US$ 50 per MT, kini melonjak ke level US$ 200 per MT. Harga batu bara melesat sejalan dengan terganggunya kegiatan produksi tambang di negara-negara produsen komoditas tersebut.

Harga batu bara menggila setelah negara-negara industri, seperti Tiongkok, Australia, dan negara-negara Uni Eropa gagal melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, yang juga turut mengerek kenaikan harga gas dan minyak. Apalagi dalam waktu bersamaan, permintaan industri naik seiring mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju di tengah pandemi Covid-19.

Meski telah dicabut, pelarangan ekspor batu bara oleh pemerintah tetap membersitkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Rakyat bertanya-tanya, apakah pasokan batu bara untuk pembangkit PLN dan swasta sudah benar-benar terjamin sehingga masyarakat di Tanah Air tidak akan mengalami pemadaman listrik?

Kekhawatiran serupa melanda dunia usaha. Pemadaman listrik, bagi para pelaku bisnis, adalah mimpi buruk. Mereka akan mengalami kerugian besar bila PLN tak mampu menjaga kesinambungan pasokan listrik. Yang dicekam rasa waswas bukan cuma pelaku bisnis dari kalangan konsumen listrik, tapi juga konsumen batu bara, seperti industri semen, tekstil, garmen, pupuk, pulp, dan baja.

Bahkan, kekhawatiran yang sama turut menghinggapi para produsen, pedagang, dan penyedia jasa angkutan batu bara yang taat DMO. Pembatalan kontrak pengiriman batu bara secara mendadak bisa saja dikategorikan kahar (force majeure), sehingga para pengusaha batu bara luput dari ganti rugi. Namun, selain merugi, mereka bisa kehilangan pasar karena dianggap tidak bisa menjaga kesinambungan pasokan.

Pelarangan ekspor akibat minimnya pasokan batu bara ke dalam negeri adalah ironi, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar batu bara di dunia. Indonesia berada di urutan ke-3 dengan volume produksi 606 juta MT per tahun, di bawah India 757 juta MT dan Tiongkok 3,9 miliar MT. Di pihak lain, Indonesia juga tercatat sebagai eksportir terbesar batu bara dengan volume 470 juta MT.

Pelarangan ekspor tidak semestinya terjadi jika pemerintah mampu menjalankan ketentuan yang mewajibkan para produsen batu bara memasok minimal 25% produksinya untuk kepentingan umum di pasar domestik (domestic market obligation/DMO). Tahun lalu, produksi batu bara nasional mencapai 606 juta MT. Dari jumlah itu, 137,5 juta MT dialokasikan untuk DMO, yang 113 juta MT di antaranya untuk kelistrikan. Namun, realisasi DMO hanya mencapai 63,4 juta MT.

Jika aturan DMO sudah ada, mengapa pasokan batu bara ke pasar domestik jomplang? Kenaikan harga ekspor membuat sebagian pengusaha batu bara gelap mata. Alih-alih memenuhi DMO, sebagian produsen, pedagang, dan pengangkut batu bara menomorsatukan ekspor karena harganya jauh lebih tinggi dibanding harga DMO yang hanya US$ 70 per MT. Di sisi lain, pemerintah dan PLN seperti 'gagap' menghadapi lonjakan harga.

Sejujurnya, DMO 25% bisa dilaksanakan jika pemerintah dan PLN mampu menerapkan manajemen stok dan tata kelola yang baik (good governance). Indikasi bahwa manajemen stok dan good governance tidak dilaksanakan secara optimal ditunjukkan oleh pencopotan sejumlah pejabat kunci di Kementerian ESDM dan PLN.

Sejatinya, DMO juga tidak akan terganggu oleh lonjakan harga batu bara di pasar ekspor andai para pengusaha taat aturan. Sinyalemen aji mumpung (moral hazard) yang menjangkiti sebagian pengusaha batu bara dibuktikan oleh tindakan pemerintah mencabut izin 302 perusahan tambang batu bara di berbagai daerah setelah isu pelanggaran DMO merebak.

DMO merupakan amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini diperkuat peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres), yang pelaksanaannya diatur keputusan menteri ESDM.

Aturan DMO memuat sejumlah sanksi berupa denda dan dana kompensasi bagi yang melanggar. Denda dikenakan berdasarkan selisih harga jual ekspor dikurangi harga patokan batu bara (HPB) dikalikan volume penjualan ekspor sebesar kewajiban yang tidak dipenuhi. Adapun dana kompensasi didasarkan pada jumlah kekurangan penjualan sesuai persentasenya.

Pemerintah sudah bersikap tegas --meski terlambat-- dengan mencabut izin ratusan perusahaan tambang batu bara. Pemerintah juga memutuskan untuk menutup PT PLN Batubara, anak perusahaan PLN yang selama ini menangani pembelian batu bara untuk pembangkit BUMN tersebut. Namun, tak berarti 'gunung es' batu bara sudah selesai.

Jika aturan DMO tak dibenahi, persoalan serupa akan terus terulang. Aturan yang mesti direvisi di antaranya kontrak penjualan batu bara ke PLN. Pemerintah harus membuat aturan yang mewajibkan kontrak penjualan batu bara ke PLN memiliki durasi panjang, minimal lima tahun, tidak dalam hitungan bulan seperti sekarang. Kontrak jangka panjang adalah bentuk manajemen risiko yang akan membuat stok PLN lebih aman, sehingga neraca keuangannya pun lebih terjamin.

Selain kontrak jangka panjang, PLN harus membeli batu bara langsung dari produsen dengan rekam jejak terpercaya, bukan dari pedagang (trader) atau broker. Dengan membeli batu bara langsung dari produsen, PLN bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

Harga batu bara sangat penting bagi PLN karena bisa berimbas ke masyarakat, dunia usaha, bahkan negara. Bukankah jika biaya pembangkitnya mahal, PLN mau tidak mau harus menaikkan tarif listrik, terutama jika APBN tidak sanggup lagi membiayai subsidi? Tarif listrik yang mahal akan memicu inflasi, menambah angka kemiskinan, dan mengganggu pemulihan ekonomi.

Pemerintah sebaiknya juga menggunakan formula harga DMO yang lebih akomodatif. Jangan sampai saat harga ekspor melambung, PLN harus membeli batu bara dengan harga mencekik leher. Sebaliknya, saat harga ekspor terjun bebas, harga DMO jangan sampai merugikan para produsen batu bara.

Dari krisis pasokan batu bara di pasar domestik, kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa pemerintah harus mempercepat konversi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Saat ini, bauran batu bara masih tinggi, mencapai 63,52% dari total bauran energi untuk pembangkit listrik nasional. Padahal pada 2060-2070, Indonesia harus menghentikan penggunaan batu bara guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ada baiknya pula pemerintah meninjau ulang sanksi bagi pelanggar DMO. Kita patut khawatir sanksinya terlalu ringan sehingga para pengusaha batu bara mudah tergoda untuk melanggar aturan DMO saat harga batu bara di pasar ekspor melejit.

Kita juga meminta pemerintah tidak gebyah-uyah dalam melarang ekspor karena tak semua pengusaha batu bara bertabiat nakal. Keputusan yang hantam kromo dan serba mendadak justru menunjukkan pemerintah panik, tidak memiliki rencana yang matang, dan tidak punya visi dalam mengelola energi nasional.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN