Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BBM Bersubsidi

BBM Bersubsidi

Hentikan Pencurian BBM Bersubsidi

Kamis, 12 Mei 2022 | 15:57 WIB
Investor Daily

Adagium bahwa ketahanan ekonomi dan pertahanan keamanan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya memproduksi dan menyediakan sumber energi sungguh benar adanya. Coba bayangkan, apa jadinya jika suatu negara tidak mampu memproduksi, mengadakan, menyediakan, dan mendistribusikan sumber energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), kepada rakyatnya?

Negara yang tidak mampu memproduksi dan menyediakan sumber energi, termasuk BBM, tentu lebih berisiko. Sebab, negara tersebut harus terus-menerus mengimpor sumber energi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Impor akan membuat nilai tukar negara bersangkutan  rentan terdepresiasi sehingga rawan terkena inflasi dan ekonomi biaya tinggi.

Setali tiga uang, negara yang tidak mampu memproduksi dan menyediakan sumber energi, termasuk BBM, juga akan memiliki pertahanan keamanan yang rentan. Ketika negara tersebut harus berperang atau melawan ancaman dari negara lain, ia akan mudah ditaklukkan jika tidak punya cadangan energi yang cukup. Itu sebabnya, negara-negara adikuasa, sejak dulu sampai sekarang, dengan berbagai cara, terus berlomba menguasai sumber energi.

Perang Rusia dan Ukraina yang tengah berkecamuk, secara terang-benderang, juga membuktikan betapa vitalnya sumber energi bagi suatu bangsa. Negara-negara Eropa nyaris tak kuasa menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Sanksi akan menjadi bumerang akibat tingginya ketergantungan negara-negara Eropa terhadap sumber energi yang dihasilkan Rusia. Belum lagi dampak lain seperti inflasi.

Karena itu, kita secara jujur harus mengakui bahwa kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam mengadakan dan mendistribusikan BBM dan sumber energi lainnya, patut diapresiasi. Pertamina tak pernah alpa untuk mengadakan dan mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke.

Bahkan, saat permintaan terhadap BBM melonjak 41% di masa puncak arus mudik Lebaran tempo hari, Pertamina tetap mampu menjaga stok aman dan mendistribusikannya kepada 85 juta pemudik. Alhasil, masyarakat yang akan berlebaran di kampung halaman dan hendak berlibur merasa nyaman karena tidak dihantui kelangkaan BBM. Padahal, jumlah pemudik Lebaran 2022 naik 2,5 kali lipat dari pemudik Lebaran 2019.

Keberhasilan Pertamina dalam pengadaan dan pendistribusian BBM, termasuk pada masa-masa normal (di luar hari raya) adalah keberhasilan menjaga fundamental perekonomian nasional. Karena BBM tersedia dalam jumlah cukup dan terdistribusi dengan baik, aktivitas ekonomi menjadi lancar. Inflasi tetap terjaga, bahkan setelah Pertamina menaikkan harga BBM jenis Pertamax.

Pertamina tak cuma mendistribusikan BBM, tapi juga memproduksinya. Tahun lalu, produksi terangkut (lifting) minyak mentah nasional mencapai 660 ribu barel per hari (bph). Sekitar 43%-nya dikontribusi Pertamina. Karena produksi minyak nasional hanya mampu memenuhi separuh dari total kebutuhan dalam negeri, praktis sisanya harus diimpor Pertamina. Tahun ini, pemerintah dalam APBN menargetkan lifting minyak 703 ribu bph, hampir setengahnya bakal dikontribusi Pertamina.

Upaya Pertamina menjamin ketersediaan BBM, termasuk selama masa Lebaran, tentu saja tidak mudah. Butuh kerja keras dan komitmen yang kuat dari segenap jajaran BUMN tersebut, di seluruh level. Maka ketika muncul kabar bahwa BBM bersubsidi jenis solar banyak yang bocor ke industri manufaktur, perkebunan, dan pertambangan disertai aksi premanisme di lapangan, kita benar-benar prihatin. Apalagi Pertamina selama ini gigih menekan praktik penyimpangan distribusi BBM, terutama jenis solar bersubsidi.

Penyimpangan alokasi BBM bersubsidi tidak boleh terjadi. Selain mencederai rasa keadilan karena BBM jatuh ke pihak-pihak yang tidak berhak, penyelewengan BBM bersubsidi dapat merongrong keuangan Pertamina yang notabene adalah perusahaan milik rakyat, menciptakan budaya korup dan maling, serta menjadi parasit bagi perekonomian nasional. Pencuri BBM bersusidi harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu, diusut sampai ke akar-akarnya.

Kita juga mendorong supaya pemerintah membuat payung hukum yang lebih lengkap dan detail mengenai pendistribusian BBM bersubsidi jenis solar di lapangan. Langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencegah pencurian BBM bersubsidi adalah mewajibkan setiap industri menyediakan pompa bensin sendiri di lingkungan perusahaannya. Upaya ini bisa mencegah patgulipat dan aksi premanisme di lapangan.

Aksi penyelewengan BBM bersubsidi harus diberantas. Terlebih Pertamina sudah cukup 'menderita' akibat ketidakjelasan kebijakan pemerintah. Pertamina sudah lama mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) yang serius. Penyebabnya, BUMN ini harus membeli minyak mentah dengan harga pasar setiap hari, khususnya untuk BBM bersubsidi, namun piutangnya baru dibayar pemerintah beberapa tahun kemudian. Dalam empat tahun terakhir, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih dan jumlahnya akan terus membengkak.

Pertamina makin terimpit setelah harga minyak melesat di atas US$ 100 per barel, jauh dari asumsi APBN sebesar US$ 63 per barel. Dengan kenaikan harga minyak saat ini, Pertamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman. Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM).

Beban Pertamina semakin besar karena perusahaan tersebut tidak diizinkan menaikkan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax, sesuai harga pasar. Pertamina sejak awal April lalu menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 12.500-13.500 per liter dari sebelumnya Rp 9.000-9.400. Padahal, harga keekonomian Pertamax adalah Rp 16.000 per liter. Di luar itu, Pertamina juga harus menjalankan program BBM Satu Harga, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dengan beban-beban yang sudah teramat berat itu, Pertamina bisa limbung, bahkan ambruk jika terus digerogoti pencurian, penyelewengan, dan penyimpangan BBM bersubsidi. Ketahanan ekonomi dan keamanan bisa terkikis. Coba bayangkan, apa jadinya jika Pertamina tidak mampu lagi mengadakan dan mendistribusikan BBM?

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN