Menu
Sign in
@ Contact
Search
BBM penugasan khusus Pertalite harganya tidak naik, meski harga minyak mentah dunia sudah melonjak sejak krisis energi 2021 dan kini makin melambung akibat gangguan pasokan yang terdampak agresi Rusia ke Ukraina.

BBM penugasan khusus Pertalite harganya tidak naik, meski harga minyak mentah dunia sudah melonjak sejak krisis energi 2021 dan kini makin melambung akibat gangguan pasokan yang terdampak agresi Rusia ke Ukraina.

Kompak Pertahankan BBM Subsidi

Jumat, 20 Mei 2022 | 08:05 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Gayung bersambut, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons masukan DPR dan rakyat untuk mempertahankan harga BBM subsidi. Di tengah tekanan melonjaknya harga pangan hingga energi yang melambungkan inflasi dunia, kekompakan pemerintah dan wakil rakyat Indonesia ini sangat melegakan.

Kalangan investor pun menyambut positif langkah maju duet eksekutif dan legislatif, yang mengedepankan upaya menjaga daya beli masyarakat dan meredam tekanan inflasi. Hal ini juga berarti mengamankan momentum pemulihan ekonomi tahun ini, setelah pukulan krisis pandemi sejak Maret 2020 di Tanah Air.

Tak heran, indeks harga saham gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan hingga hari ketiga perdagangan di Bursa Efek Indonesia pekan ini. Sebelumnya, sepanjang pekan pertama perdagangan di BEI dibuka setelah libur panjang Lebaran, indeks anjlok dalam, diterpa sentimen penaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) maupun gejolak inflasi global yang luar biasa tinggi. Top-nya lagi, IHSG berhasil melaju di zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis (19/5/2022), meninggalkan bursa global yang memerah darah.

Kemarin, wakil rakyat dan menkeu sudah sepakat menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun pada revisi APBN 2022. Peningkatan belanja subsidi ini sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia yang makin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ /ICP) tahun ini.

ICP pun direvisi agar realistis, naik menjadi US$ 100 per barel dari semula US$ 63 dalam APBN 2022, seiring lonjakan harga minyak dunia sejak krisis energi di Eropa dan Tiongkok tahun 2021 dan kini makin melambung karena agresi Rusia ke Ukraina yang berkepanjangan. Kedua negara bertetanggaan di Eropa Timur itu merupakan pengekspor utama migas dan komoditas pangan dunia.

Alhasil, anggaran subsidi energi dan kompensasi dinaikkan dari Rp 152,5 triliun dalam APBN 2022 menjadi sekitar Rp 443,6 triliun, atau bertambah sekitar Rp 291 triliun. Rinciannya, tambahan subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg sekitar Rp 71,8 triliun dan tambahan untuk subsidi listrik Rp 3,1 triliun, sehingga subtotal subsidi energi naik dari saat ini sekitar Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun.

Anggaran kompensasi melambung sangat tinggi sebesar Rp 216,1 triliun, dari semula hanya Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun, karena beberapa barang sebelumnya tidak diberi kompensasi. Ini merupakan konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankannya harga BBM Pertalite dan tarif listrik masyarakat bawah.

Pertalite yang memiliki kadar oktan RON 90 ini merupakan BBM jenis bensin yang sebenarnya bertatus nonsubsidi, yang belakangan ditetapkan menjadi pengganti premium (RON 88) sebagai BBM penugasan khusus. BBM inilah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga kalau dinaikkan akan memicu lonjakan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat maupun menambah tekanan terhadap rupiah, yang sudah digempur penguatan dolar seiring agresifnya penaikan suku bunga acuan The Fed untuk memerangi inflasi di negara adidaya itu.

Bila kompensasi untuk solar dinaikkan dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 98,5 triliun, maka kompensasi untuk menahan harga Pertalite mencapai Rp 114,7 triliun, dari yang semula tidak dianggarkan. Sedangkan kompensasi untuk menahan tarif listrik, yang semula juga tidak ada, ditetapkan sebesar Rp 21,4 triliun.

Bila pemerintah tidak segera membayar kompensasi BBM kepada PT Pertamina (Persero), maka BUMN migas ini akan terganggu kemampuannya dalam menjalankan penugasan untuk pengadaan dan distribusi BBM yang vital dari Sabang sampai Merauke. Pasalnya, arus kas operasional Pertamina pada Maret 2022 telah mengalami defisit hingga US$ 2,44 miliar, akibat harga minyak mentah Indonesia yang realitasnya melonjak hingga di atas US$ 100 per barel. Defisit ini diproyeksi membengkak menjadi US$ 12,98 miliar atau setara dengan Rp 191,21 triliun pada Desember 2022, bila tidak ada tambahan pembayaran kompensasi dari pemerintah ke perusahaan negara itu.

Lalu pertanyaannya, dari mana sumber dana untuk penambahan subsidi energi akibat harga migas yang melonjak? Kita patut bersyukur, karena dananya bisa diperoleh tanpa menambah utang negara.

Hal ini lantaran pendapatan negara juga mendapatkan windfall profit atau keuntungan tak terduga dari lonjakan harga komoditas, baik lewat pajak maupun nonpajak. Pasalnya, Indonesia merajai pasar batu bara, minyak sawit, hingga mineral dunia seperti nikel.

Artinya, kenaikan harga komoditas energi dan pangan tidak hanya berdampak pada sisi belanja subsidi yang meningkat, tetapi pendapatan negara juga naik, sehingga fiskal kita kuat untuk membiayai kenaikan subsidi yang diperlukan. Dalam hal inilah, juga semakin urgen untuk menggenjot optimalisasi ekspor Indonesia yang lebih kencang, dengan memanfaatkan momentum melambungnya harga-harga komoditas pangan, energi, dan mineral dunia. Itulah sebabnya, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai 23 Mei 2022 mencabut larangan ekspor minyak sawit sudah sangat bijaksana, setelah kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekitar 194 ribu ton per bulan tercukupi.

Bahkan, pada bulan April lalu, pasokan sudah mencapai 211 ribu ton per bulannya dengan juga didukung BUMN hingga korporasi swasta, atau melebihi kebutuhan nasional. Selain itu, juga sudah terjadi penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional, dari sebelumnya sekitar Rp 19.800 per liter menjadi Rp 17.200 - Rp 17.600. Apalagi, dengan pencabutan larangan ekspor minyak sawit itu juga berarti menyelamatkan nasib 17 juta orang yang bekerja di industri sawit, termasuk para petani yang harga panen tandan buah segarnya anjlok separuh lebih akibat larangan tersebut.

Di sinilah kita belajar, sinergi berbagai komponen bangsa adalah yang terbaik, mulai dari pemerintah, BUMN, korporasi, hingga para petani dan wakil rakyat. Kekompakan inilah yang tidak hanya menyelamatkan ekonomi nasional, namun juga kesatuan bangsa dan rumah bersama kita.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com