Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi resesi ekonomi

Ilustrasi resesi ekonomi

Meredam Stagflasi, Menangkal Resesi

Rabu, 15 Juni 2022 | 14:37 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Bursa saham global, dalam beberapa hari terakhir, bak roller coaster. Pemicunya tiada lain ancaman resesi akibat inflasi tinggi yang tengah mencekik negara-negara maju. Amerika Serikat (AS) dicengkeram inflasi yang mencapai 8,6% pada Mei lalu secara tahunan (year on year/yoy). Itu merupakan angka inflasi tertinggi AS dalam empat dekade terakhir. Di tengah impitan inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi AS malah minus 1,5% pada kuartal I-2022 (yoy).

Setali tiga uang, negara-negara Uni Eropa juga sedang dibelit inflasi yang tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Inflasi Uni Eropa pada Mei lalu mencapai 8,1% (yoy), tertinggi dalam seperempat abad, dengan pertumbuhan ekonomi hanya 0,7%. Hampir separuh dari total 27 negara Uni Eropa mengalami inflasi doubel digit. Bahkan Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, terjerat inflasi 8,7%, tertinggi dalam 48 tahun terakhir.

Bisa dipahami jika kemudian pasar saham bergerak liar. Para pelaku pasar di lantai bursa khawatir ekonomi global kembali terjerumus ke dalam jurang resesi, seperti pada 2020, tahun pertama pandemi Covid-19 merebak. Pada 2020, ekonomi global lumpuh karena rantai pasok terputus akibat kebijakan lockdown di berbagai negara. Kini, selain akibat Covid, kerusakan ekonomi dunia diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina dan lonjakan harga komoditas.

Prospek ekonomi global yang suram telah diingatkan Bank Dunia. Pekan lalu, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 4,1% menjadi hanya 2,9%. Lembaga multilateral itu memperingatkan kemungkinan banyaknya negara yang jatuh ke lubang resesi karena ekonomi tergelincir ke dalam periode stagflasi. Ekonomi global hingga 2024 diperkirakan hanya tumbuh di level 2-3%.

Perekonomian dunia makin terseret ketidakpastian karena Tiongkok memberlakukan lockdown di sejumlah wilayah setelah kasus Covid melonjak. Dengan ekonomi RRT yang belum menentu, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diproyeksikan melambat menjadi 2,6% pada 2022 dari 5,1% pada 2021, sebelum melambat lebih lanjut menjadi 2,2% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang pun diprediksi turun menjadi 3,4% pada 2022 dari 6,6% pada 2021, jauh di bawah rata-rata tahunan sebesar 4,8%.

Menghadapi inflasi yang merajalela, berbagai negara memilih opsi penaikan suku bunga untuk meredamnya. Bank Sentral AS, The Fed, diperkirakan mengerek suku bunga (Fed funds rate/FFR) hingga 2,75% hingga akhir 2022. Tahun ini, FFR sudah dinaikkan dua kali menjadi 0,75-1,0%. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada Selasa dan Rabu (14-15/6) waktu setempat, The Fed diprediksi menaikkan FFR sebesar 50-75 bps. Bank Sentral Eropa (ECB), yang dalam lima tahun terakhir mematok suku bunga 0%, juga berencana menaikkan suku bunga pada Juli mendatang.

Masalahnya, penaikan suku bunga tidak selalu menjadi solusi yang jitu untuk mengatasi inflasi. Pada kasus tertentu, suku bunga tinggi tidak serta-merta membuat masyarakat mengurangi konsumsi, sehingga harga turun. Sebaliknya, penaikan suku bunga justru bisa melipatgandakan angka pengangguran dan memotong pertumbuhan ekonomi. Itulah yang disebut stagflasi. Stagflasi atau inflasi tinggi saat pertumbuhan ekonomi rendah, bisa menjerumuskan perekonomian ke tubir resesi dan krisis finansial berkepanjangan.

Stagflasi itu pula yang terjadi pada 1970-an, ketika Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak lainnya memberlakukan embargo minyak terhadap AS dan negara-negara lain yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur pada 1973. Embargo memicu krisis minyak dan stagflasi di negara-negara Barat, khususnya AS, yang kemudian menjalar ke negara-negara lain, dan menimbulkan krisis finansial, terutama di negara-negara berkembang.

Isu stagflasi dan resesi kemungkinan bakal terus membayang-bayangi pasar finansial dalam beberapa bulan ke depan. Apakah itu berarti pasar saham domestik akan ikut-ikutan bergerak bak roaller coaster? Belum tentu. Kita justru optimistis pasar saham Indonesia lebih imun menghadapi isu stagflasi dan resesi. Buktinya, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah satu-satunya indeks saham di Asia Pasifik yang selama tahun berjalan (year to date/ytd) mencatatkan kinerja positif, menguat 7,12% saat indeks saham di bursa-bursa lainnya minus.

Ketangguhan pasar saham domestik juga ditunjukkan pada perdagangan Selasa (14/6). Meski investor asing membukukan jual beli bersih (net sell) saham senilai Rp 550,79 miliar, IHSG tetap melaju di zona hijau dan kembali di atas level psikologis 7.000. Pembelian bersih (net buy) saham oleh investor asing di pasar saham dalam negeri yang saat ini mencapai Rp 70,40 triliun merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Banyak hal yang bisa menyelamatkan pasar saham Indonesia. Faktor pertama, jumlah investor pasar modal domestik terus meningkat, mencapai 60% dari total jumlah investor. Alhasil, saat investor asing ramai-ramai melepas saham, investor lokal menampungnya, sehingga kejatuhan IHSG bisa dinetralisir. Per Mei 2022 jumlah investor pasar modal tembus 8,86 juta, naik 18,29% dibandingkan Desember 2021. Dari jumlah itu, 3,9 juta merupakan investor saham yang jumlahnya meningkat 13,26% dibandingkan Desember 2021. Selebihnya adalah investor reksa dana dan surat berharga negara (SBN).

Faktor kedua, otoritas pasar modal dan otoritas bursa telah berjanji akan menempuh berbagai cara demi menyelamatkan pasar andai terjadi crash, seperti sebelum-sebelumnya. Saat Covid pertama merebak pada awal 2020, otoritas memberikan berbagai relaksasi, seperti pelonggaran aturan buyback saham, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan pelaporan kinerja keuangan. Otoritas bursa bahkan menghentikan perdagangan saat pasar mengalami gejolak dan tekanan hebat.

Faktor ketiga, ekonomi Indonesia relatif stabil. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 4-5%, masih di kisaran asumsi APBN 2022 yang dipatok 5,2%. Inflasi juga masih terjaga di level 3,55% (yoy) per Mei 2022. Meski trennya meningkat, inflasi sepanjang tahun ini diperkirakan bisa dikawal sesuai target 3% plus-minus 1%, atau walaupun meleset tak akan melampaui 5%. Selain berupaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga yang diatur pemerintah (administered price).

Faktor keempat adalah soliditas para pengambil kebijakan. Pemerintah (Kemenkeu) selaku otoritas fiskal, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas industri jasa keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki komitmen dan cara pandang yang sama dalam memitigasi krisis, sehingga aksi-aksi mereka selalu selaras dan sejalan. Itu sudah dibuktikan KSSK selama era pandemi.

Ketika BI memutuskan tidak menaikkan suku bunga acuan dengan memilih opsi penaikan giro wajib minimum (GWM) untuk memperketat likuiditas, OJK mengimbanginya dengan melakukan percepatan restrukturisasi kredit. Di sisi lain, pemerintah terus menjamin alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk memberikan bantalan kepada sektor riil dan menjaga daya masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.

Faktor kelima, KSSK terus berupaya meyakinkan para pelaku ekonomi dan masyarakat di Tanah Air bahwa pemulihan ekonomi nasional sudah berada dalam jalur yang benar (on the right track). Meyakinkan para pelaku pasar dan rakyat sungguh penting karena dari sanalah kepercayaan akan terbentuk. Kepercayaan dari segenap stakeholders bangsa merupakan modal utama dalam pemulihan ekonomi.

Itu sebabnya, kita berharap perombakan (reshuffle) kabinet yang disiapkan presiden, jika terealisasi, benar-benar menghasilkan formasi kabinet yang lebih hebat, lebih mumpuni, dan lebih kredibel agar pemulihan ekonomi dapat terakselerasi dan ancaman krisis bisa ditangkal. Reshuffle kabinet harus dijadikan momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi, bukan malah menghambatnya.  Apalagi jika alasannya cuma untuk balas budi, politik dagang sapi, atau alasan-alasan lain yang tidak rasional.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN