Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara Indonesia (foto: istimewa)

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara Indonesia (foto: istimewa)

Membangun IKN Nusantara

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Tekad pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur sudah bulat. Pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah digulirkan. Sesuai Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang IKN, presiden dan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) bakal berkantor di IKN baru mulai 2024.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 47 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun IKN Nusantara. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, sarana dan prasarana konektivitas, pendidikan, kesehatan, ketahanan, serta keamanan.

Demi mengegolkan pembangunan IKN baru, Presiden Jokowi bahkan langsung memerintahkan Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (15/6), untuk menuntaskan masalah penyediaan lahan pembangunan di IKN Nusantara. Presiden secara khusus juga meminta Menteri ATR menyelesaikan sengketa lahan.

Tekad pemerintah merealisasikan pembangunan IKN Nusantara patut diapresiasi. Meski sejumlah kalangan memprotes dan menolak pembangunan IKN, pemerintah konsisten pada rencana awal bahwa IKN baru harus dibangun. Indonesia harus punya IKN baru. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak dirancang asal-asalan, tetapi melalui pertimbangan yang matang.

Indonesia harus punya IKN baru. Begitu banyak manfaat yang bisa dipetik bangsa ini dari pembangunan IKN Nusantara. IKN baru tidak semata bertali-tali dengan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Bahwa IKN Nusantara diperlukan karena kue ekonomi sudah terlalu jomplang ke Jawa, itu benar adanya. Namun, banyak hal lain yang membuat kita sadar bahwa pembangunan IKN Nusantara adalah keniscayaan.

IKN Nusantara, yang bakal dibangun dengan konsep ramah lingkungan, merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang bukan hanya sedang mengepung Indonesia, tapi juga dunia. Tidak cuma dalam 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, melainkan dalam 100 tahun, 200 tahun, bahkan 300 tahun mendatang. Dengan membangun IKN baru, generasi penerus bangsa akan memiliki ibu kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

IKN adalah legasi yang akan diturunkan secara estafet dari generasi sekarang kepada generasi-generasi berikutnya. IKN merupakan ‘sekoci penyelamat’ bagi generasi-gerenasi mendatang. Sebab dalam 20-30 tahun ke depan, atau bahkan kurang, Jakarta sudah tak layak huni jika terus dipertahankan sebagai ibu kota negara. Jawa takkan lagi nyaman sebagai tempat tinggal. Maka IKN akan menjadi episentrum yang menyeimbangkan populasi dan pembangunan ekonomi.

Pemindahan IKN terdiri atas empat fase. Fase pertama adalah relokasi awal ke IKN pada 2022-2024. Fase ini mencakup penyelesaian dan operasionalisasi infrastruktur dasar utama, seperti air dan energi, untuk populasi pionir. Selanjutnya pembangunan fasilitas penting, di antaranya Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan, diikuti relokasi aparatur sipil negara (ASN) pionir dan PNS inti, termasuk TNI dan Polri, disusul inisiasi sektor ekonomi prioritas.

Fase kedua (2025-2035) yaitu mengembangkan IKN sebagai area inti yang tangguh. Fase ini meliputi pengembangan kota fase selanjutnya (pusat inovasi dan ekonomi), dilanjutkan penyelesaian relokasi pemerintah, pembangunan sektor-sektor prioritas, penerapan sistem insentif untuk sektor ekonomi prioritas, serta menuju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS).

Fase ketiga (2035-2045) adalah membangun ekosistem kota sebagai pemicu ekonomi Indonesia timur. Pada fase ini, pemerintah akan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota, menjadikan IKN Nusantara sebagai destinasi investasi asing langsung nomor 1 di Indonesia, dan menjadikannya 5 tujuan teratas di Asia Tenggara bagi para talenta global. Pemerintah juga akan mengimplementasikan penggerak ekonomi sirkular melalui jaringan utilitas berkelanjutan serta membangun pusat inovasi dan pengembangan bakat.

Adapun untuk fase keempat (2045 dan seterusnya), pemerintah akan menjadikan IKN Nusantara sebagai ‘kota dunia untuk semua’. Dalam konteks ini, IKN Nusantara bakal menjadi kota dunia terdepan untuk daya saing dan layak huni, 10 kota layak huni di dunia, mencapai net zero emission dan 100% energi terbarukan, di mana IKN bakal menjadi kota pertama di dunia dengan populasi di atas 1 juta yang mencapai target itu. Dengan luas 256 ribu ha, IKN Nusantara pada 2045 akan dihuni 1,7-1,9 juta penduduk.

IKN Nusantara menyandang berbagai target emas, dari mulai mencapai Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju, hingga membangun IKN dengan identitas nasional. Target lannya yaitu mengubah orientasi pembangunan nasional dari Jawasentris menjadi Indonesia-sentris, sekaligus mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Di luar berbagai target yang dipatok pemerintah, target paling esensial dari keberadaan IKN Nusanatara adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, angka kemiskinan yang rendah, dan kesejahteraan rakyat yang merata. Pemerintah menargetkan populasi IKN Nusantara bebas dari kemiskinan (0% kemiskinan) pada 2035, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi serta rasio Gini regional terendah di Tanah Air pada 2045.

Berkaca pada target-target emas IKN Nusantara dan kemaslahatan yang akan ditimbulkannya, tak ada alasan bagi kita untuk menolak pembangunan IKN Nusantara. Yang perlu kita lakukan adalah mengawalnya agar pembangunan IKN Nusantara berlangsung sesuai jadwal, dengan biaya yang efisien.

Sejujurnya, masalah pendanaan masih menjadi perhatian pemerintah. Ada lima sumber pendanaan yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan IKN Nusantara, yaitu melalui APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), partisipasi badan usaha atau investasi BUMN dan swasta, pendanaan internasional, serta pendanaan kreatif berupa pembiayaan campuran, pendanaan kolektif (crowdfunding), perdagangan karbon, dan filantropi.

Pendanaan IKN Nusantara tak boleh dipandang remeh. Untuk membangun IKN dibutuhkan dana yang amat besar, mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, hanya 19-20% yang bisa dipenuhi dari APBN. Maka dari sisi pembiayaan, pembangunan IKN Nusantara sungguh menantang. Apalagi beban APBN dalam tahun-tahun mendatang dipastikan tetap berat karena masih harus membiayai penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sekalipun pandemi sudah berakhir, APBN masih harus menanggung beban berat akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, kita berharap pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendanaan untuk membangun IKN. Pemerintah seyogianya tidak memaksakan mayoritas dana pembangunan IKN Nusantara dipenuhi dari APBN. Kemampuan keuangan negara harus tetap diperhatikan. Maka investasi swasta adalah opsi yang paling bijak bagi pembangunan IKN Nuantara.

Tentu saja merangkul swasta tak akan mudah. Mereka hanya akan bersedia masuk jika investasi di IKN Nusantara benar-benar menguntungkan. Dalam konteks inilah pemerintah harus mampu meyakinkan kalangan swasta, baik investor domestik maupun investor asing, bahwa investasi di IKN Nusantara sungguh menjanjikan.

Kepiawaian pemerintah dalam ‘merayu’ investor agar berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara akan diuji. Dari situ pula kesuksesan membangun IKN bakal diukur. Kemampuan pemerintah menjaring pendanaan IKN dari swasta juga bakal menjadi bukti apakah UU Cipta Kerja --yang digadang-gadang menjadi karpet merah bagi para investor-- sudah berfungsi atau masih tetap tumpul.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN