Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Para pengendara sepeda motor dan mobil antre beli BBM di SPBU kawasan Jalan Raya Serpong, Tangerang.  Foto: Investor Daily/Emral

Para pengendara sepeda motor dan mobil antre beli BBM di SPBU kawasan Jalan Raya Serpong, Tangerang. Foto: Investor Daily/Emral

Sisa PCPEN untuk Subsidi Energi

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:44 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Kali ini, rendahnya serapan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) patut kita syukuri. Pasalnya, anggaran yang masih banyak tersisa itu berkat pandemi Covid-19 yang turun jauh lebih cepat ketimbang perkiraan, didukung suksesnya vaksinasi gratis dari kota hingga desa. Seiring dengan itu, dunia usaha mulai bangkit dan tak banyak lagi klaim insentif pajak, lantaran pembatasan mobilitas masyarakat maupun kegiatan usaha sudah dicabut.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran program PCPEN baru Rp 113,5 triliun hingga 17 Juni 2022, atau sekitar 24,9% dari pagu APBN Rp 455,62 triliun. Penyerapan PCPEN ini masih sedikit dibanding rata-rata belanja pemerintah pusat dan kementerian/lembaga (K/L) yang di atas 33% dari pagu.

Advertisement

Bila dilihat tiga klaster program PCPEN, yang tertinggi realisasinya adalah perlindungan masyarakat, sebanyak Rp 57 triliun atau 36,9% dari pagu Rp 154,76 triliun. Pemerintah tercatat menggunakan Rp 14,35 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta untuk program Kartu Sembako sebesar Rp 18,9 triliun kepada 18,8 juta KPM.

Ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp 7,2 triliun yang diberikan kepada 21,8 juta penerima, yang disalurkan lewat Kemensos, TNI, dan Polri. Berikutnya, BLT Desa sebesar Rp 10,9 triliun untuk 7,26 juta keluarga, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung Nelayan (BT PKL WN) Rp 1,3 triliun, serta realisasi program Kartu Prakerja sebesar Rp 4,4 triliun untuk 1,23 juta peserta.

Untuk klaster kedua, penanganan kesehatan, realisasinya sebesar Rp 27,6 triliun atau 22,5% dari pagu Rp 122,54 triliun. Ini utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan dan dana desa untuk penanganan Covid-19.

Klaster ketiga yang paling sedikit realisasinya, yakni untuk penguatan pemulihan ekonomi. Dana untuk insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga korporasi ini baru dibelanjakan Rp 28,8 triliun, atau 16,2% dari pagu Rp 178,32 triliun. Anggaran ini digunakan untuk program padat karya senilai Rp 5,5 triliun; insentif pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp 900 miliar; ketahanan pangan Rp 6 triliun; information and communications technology (ICT) sebesar Rp 1,6 triliun; kawasan industri Rp 600 miliar; dukungan UMKM Rp 8,23 triliun; serta insentif perpajakan Rp 6 triliun.

Artinya, dana yang tersisa banyak dari PCPEN ini bisa digunakan untuk penguatan mitigasi ancaman eksternal belakangan ini, yang berpotensi mengganggu ekonomi kita yang masih belum sepenuhnya pulih. Tantangan eksternal terutama datang dari dampak penaikan agresif suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang bertekad memerangi inflasi yang menembus 8,6% Mei lalu atau tertinggi dalam 41 terakhir di negara adidaya itu. The Fed juga mulai mengurangi balance sheet yang kini sekitar US$ 8,93 triliun, mula-mula sebesar US$ 30 miliar untuk US Treasuries dan US$ 17,5 miliar untuk agency mortgage-backed securities per bulan selama 3 bulan. Selanjutnya, jumlah pengurangan akan dinaikkan hingga total mencapai US$ 95 miliar per bulan.

Percepatan pengetatan moneter negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu menekan banyak mata uang emerging markets, termasuk rupiah kita. Ini otomatis mendorong imported inflation, mengingat bahan baku kita masih banyak yang harus diimpor, selain menimbulkan pula keguncangan di pasar keuangan yang mendorong biaya dana naik. Tekanan inflasi juga meningkat seiring kian melonjaknya harga energi, pangan, bahan baku, hingga biaya pengapalan yang kian melejit akibat disrupsi perang Rusia-Ukraina.

Di sinilah berkurangnya serapan anggaran PCPEN menjadi berkat untuk memperkuat bantalan sosial guna melindungi daya beli masyarakat maupun insentif untuk menjaga momentum pemulihan dunia usaha. Dana sisa dari PCPEN ini harus digunakan untuk memperkuat anggaran yang dialokasikan untuk memitigasi tekanan gejolak eksternal dan naiknya inflasi.

APBN kita pun makin sehat untuk bisa mendanai upaya mitigasi tersebut, mengingat pemerintah juga mendapat windfall profit dari lonjakan harga minyak bumi, batu bara, minyak sawit, dan berbagai mineral penting. Penerimaan pajak hingga Mei lalu naik menembus Rp 705,8 triliun, atau 55,8% dari target APBN 2022 sebesar Rp 1.265 triliun.

Dengan demikian, pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk pembayaran penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, mengingat dampaknya luar biasa dalam menahan lonjakan inflasi dan sangat strategis bagi seluruh kegiatan perekonomian dari Sabang sampai Merauke. Anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 telah dinaikkan menjadi Rp 208,9 triliun atau bertambah Rp 74,9 triliun dibanding anggaran semula Rp  134 triliun.

Sedangkan anggaran kompensasi untuk Pertamina dan PLN bertambah menjadi Rp  216,1 triliun, dari Rp 18,5 triliun menjadi  Rp 234,6 triliun. Kompensasi untuk Pertamina  mencakup subsidi solar yang meningkat Rp 80 triliun dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 98,5 triliun, serta untuk Pertalite sebesar Rp 114,7 trliun yang sebelumnya tidak mendapat kompensasi dari pemerintah. Adapun kompensasi untuk BUMN kelistrikan PLN  disetujui Rp 21,4 triliun.

Artinya, offset tersebut sudah sangat tepat untuk menjaga daya beli masyarakat maupun momentum pemulihan dunia usaha. Dengan demikian, penguatan pemulihan ekonomi nasional tetap bisa dijaga setidaknya mencapai sasaran pertumbuhan dalam APBN 5,2%, membaik dibanding tahun lalu 3,69%.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN