Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pembeli BBM di SPBU.

Pembeli BBM di SPBU.

Kaya, Jangan Pakai BBM Subsidi

Sabtu, 23 Juli 2022 | 08:06 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Beban subsidi BBM kita makin berat, di tengah masih tingginya ketidakpastian global akibat lonjakan harga energi dan pangan. Selain meredanya pandemi Covid-19 mendorong mobilitas dan aktivitas ekonomi pulih sehingga demand meningkat, orang kaya banyak beralih ke BBM bersubsidi akibat besarnya selisih dengan harga pasar. Padahal, Indonesia sudah sangat tergantung pada impor migas, yang selama ini menggerogoti surplus perdagangan nonmigas yang sebenarnya cukup besar.

Pertamina memperkirakan konsumsi Pertalite yang ‘disubsidi’ sampai akhir tahun ini bisa meningkat dari target 23,05 juta kiloliter (kl) menjadi 28,5 juta kl. Demikian pula kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kl diperkirakan sudah akan habis di Oktober mendatang, dan diperkirakan butuh tambahan setidaknya menjadi 17,2 juta kl hingga akhir tahun nanti atau over quota sekitar 15%. Sedangkan kuota minyak tanah bersubsidi harus ditambah dari 0,48 juta kl menjadi sebanyak 0,58 juta kl.

Advertisement

Pemerintah dan DPR pun sudah sepakat menambah 5,45 juta kl kuota BBM Pertalite yang ‘disubsidi’ menjadi sekitar 28,5 juta kl. Demikian pula kuota BBM solar bersubsidi dinaikkan 2,29 juta kl menjadi 17,39 juta kl. Sedangkan minyak tanah ditambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl. Pasalnya, kalau tidak ditambah, sudah pasti akan terjadi kekosongan BBM di mana-mana, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kebutuhan BBM bersubsidi ini membengkak juga karena adanya penyelewengan ataupun salah sasaran. Besarnya selisih harga BBM ‘subsidi’ dengan harga pasar membuat banyak orang kaya yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, kini beralih menggunakan Pertalite.

Harga Pertalite di seluruh SPBU di Indonesia ditetapkan sama sebesar Rp 7.650 per liter, meski harga minyak mentah melonjak. Harga pasar bahan bakar jenis bensin ini sudah menembus Rp 17.200 per Juli 2022. Artinya lebih murah Rp 9.550 per liter, di mana selisihnya ditanggung pemerintah. Sementara itu, harga BBM sejenis di Singapura sudah sekitar Rp 32.400 per liter.

Demikian pula, kendaraan perusahaan minyak sawit dan batu bara banyak yang ikut minum solar bersubsidi, padahal mereka tidak berhak mendapat subsidi. Penyelewengan ini tidak cukup hanya diprihatinkan, namun juga harus ditindak tegas dan mendapat sanksi keras, mengingat perusahaan tersebut sudah mendapat windfall profit dari lonjakan luar biasa harga minyak sawit maupun batu bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengakui, banyak orang kaya ikut menikmati ‘subsidi’ energi tahun ini yang anggarannya membengkak menjadi Rp 520 triliun, untuk menjamin harga Pertalite, LPG 3 kg, dan listrik di bawah 3000 VA tidak naik. Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semula hanya sekitar Rp 152,5 triliun harus ditambah, demi menjaga daya beli masyarakat.

Guna mengurangi penyelewengan ataupun salah sasaran ini, maka Pertamina menyiapkan platform khusus MyPertamina. Aplikasi ini dimaksudkan agar barang subsidi hanya bisa digunakan oleh yang berhak, bukan justru banyak dinikmati orang kaya.

Namun demikian, MyPertamina saat ini baru mendata penerima subsidi berdasarkan jenis mobilnya, itu pun belum di seluruh Indonesia. Artinya, orang kaya pemilik mobil Avanza misalnya, masih bisa membeli Pertalite.

Oleh karena itu, nantinya subsidi harus betul-betul diberikan kepada orang yang berhak. Orang kaya yang memiliki penghasilan tinggi tidak boleh ikut menggunakan Pertalite, meski dia memiliki mobil Avanza misalnya. Artinya kriteria penerima subsidi tidak hanya didasarkan pada jenis kendaraannya, namun juga pendapatan si pemilik kendaraan. Orang dengan penghasilan tinggi tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi.

Pasalnya, selain tidak adil karena orang kaya justru bisa banyak mendapat subsidi, perbaikan ini juga untuk mencegah membengkaknya penambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Dalam APBN kita, subsidi BBM didefinisikan sebagai selisih harga BBM bersubsidi yang jenisnya sudah disepakati sebelumnya dengan harga pasar, sedangkan tambahan saat sudah berjalan masuk pos kompensasi.

Kemampuan APBN untuk menanggung biaya subsidi juga terbatas, yakni menjadi sekitar Rp 520 triliun. Ini juga sudah dengan menghitung adanya windfall profit dari komoditas ekspor yang naik, terutama batu bara, minyak sawit, dan mineral nikel. Besaran anggaran tersebut dapat tetap menjaga daya beli masyarakat, dan di sisi lain APBN aman.

Yang tak kalah penting, pemerintah juga harus segera mencairkan dana subsidi dan kompensasi yang kini ditalangi dulu oleh PT Pertamina (Persero). Pasalnya, BUMN migas ini membutuhkan working capital yang besar.

Pertamina membutuhkan cash flow yang baik untuk mempertahankan cadangan operasi yang aman sekitar 21 hari kebutuhan BBM. Seiring harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga gas CP Aramco naik, Pertamina membutuhkan dana sekitar US$ 7,5 miliar per bulan. Itulah sebabnya, pemerintah tidak boleh telat membayar kewajibannya ke Pertamina, selain mencegah agar kelompok orang kaya tidak memakan jatah subsidi rakyat.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN