Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi resesi ekonomi

Ilustrasi resesi ekonomi

Mencegah Krisis AS Menular ke Indonesia

Jumat, 29 Juli 2022 | 15:43 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Mata dunia sedang tertuju ke Amerika Serikat (AS). Data ekonomi yang dirilis pada Kamis (28/7) malam menunjukkan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II-2022 terkontraksi atau minus 0,9%. Dengan demikian, selama dua kuartal berturut-turut, ekonomi AS terkontraksi. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan PDB AS minus 1,6%.

Kontraksi ekonomi AS pada kuartal II-2022 cukup mengejutkan. Berdasarkan konsensus dan prediksi kalangan ekonom global, perekonomian AS pada kuartal II tahun ini tumbuh positif 0,5-0,6%. Hal itu sekaligus mengonfirmasi kenapa rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) The Fed pada Kamis (28/7) hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 bps, kendati inflasi AS melejit 9,1% pada Juni lalu, tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Advertisement

Para pelaku pasar masih berdebat, apakah AS sudah masuk jurang resesi atau belum. Ekonom Julius Shiskin pada 1974 menyimpulkan bahwa suatu negara secara teknikal dinyatakan resesi jika mengalami kontraksi secara tahunan dalam dua kuartal berturut-turut. Namun, National Bureaus of Economic Research (NBER) AS memiliki definisi lain bahwa resesi terjadi jika kontraksi diikuti penurunan aktivitas ekonomi secara luas, angka pengangguran yang tinggi, anjloknya kegiatan industri manufaktur, dan merosotnya penjualan grosir-eceran.

Definisi NBER itulah yang digunakan Presiden AS, Joe Biden dan Menteri Keuangan (Menkeu) AS, Janet Yellen. Keduanya menolak anggapan bahwa AS masuk jurang resesi, sekalipun ekonomi negara itu terkontraksi selama dua kuartal beruntun. Salah satu alasannya, pasar tenaga kerja masih kuat. Angka pengangguran AS bulan lalu mencapai 3,6%, jauh lebih baik dibanding Juli 2021 sebesar 5,4%.

Terlepas dari definisi resesi yang masih diperdebatkan, kondisi riil ekonomi AS saat ini sudah cukup untuk membuat seluruh dunia galau. Itu karena PDB Negeri Paman --pada 2021 mencapai US$ 22,9 triliun-- menyumbang sekitar 25% PDB dunia. Tak salah jika muncul adagium bahwa jika ekonomi AS batuk maka seluruh dunia mengalami demam. Baik buruk ekonomi dunia ditentukan oleh kondisi ekonomi AS, yang juga begitu digdaya berkat mata uang dolarnya yang menguasai dunia.

Indonesia adalah negara yang ikut harap-harap cemas terhadap kondisi ekonomi AS. Bulan lalu, AS adalah negara tujuan ekspor terbesar ke-3 Indonesia (setelah Tiongkok dan India). Pada kuartal II-2022, AS juga ,menempati peringkat ke-5 investor terbesar di Indonesia, setelah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang.

Belum lagi jika dikaitkan dengan pasar finansial, khususnya di pasar saham. Bursa saham terbesar di dunia, yaitu New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ, ada di AS. Itu sebabnya, pergerakan pasar saham dunia, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar saham AS.

Ekonomi AS babak belur akibat tekanan inflasi yang tinggi setelah negara itu mengalami masalah rantai pasok dan gangguan produksi akibat pandemi Covid-19. Inflasi AS yang disebut-sebut ikut terkerek pelonggaran likuiditas (quantitative easing/QE)  semakin parah setelah sektor-sektor produksi kekurangan tenaga kerja karena gagal melakukan transisi saat pandemi. Inflasi AS kian mencekik leher setelah harga energi dan bahan pangan global melambung, terutama akibat perang Rusia-Ukraina.

Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ekonomi Indonesia akan terdampak resesi atau pelemahan ekonomi AS? Saat AS mengalami resesi pada 2020 (minus 5,1% dan minus 31,2% pada kuartal I dan II), ekonomi Indonesia juga mengalami resesi. PDB Indonesia minus 5,32% pada kuartal II-2020, minus 3,49% kuartal III-2020, minus 2,17% pada kuartal IV-2020, dan minus 0,70% pada kuartal I-2021.

Indonesia saat ini memang memiliki fundamental ekonomi yang relatif kokoh. Namun, tak berarti Indonesia kebal krisis atau imun dari resesi. Kondisi terburuk bisa terjadi. Apalagi, berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia termasuk di antara 15 negara yang berpotensi resesi, meski berada di urutan ke-2 terbawah dengan kemungkinan hanya 3%.

Resesi bisa datang kapan saja, terutama yang berasal dari inflasi, baik inflasi barang impor atau pelemahan nilai tukar rupiah, maupun inflasi dari dalam negeri, khususnya yang berasal dari pangan. Nyatanya, inflasi sedang bergerak naik. Inflasi tahun ini dipastikan melampaui target pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang mematok inflasi sebesar 3% plus minus 1%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2022 mencapai 3,19%, sedangkan inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sudah 4,35%. Adapun inflasi inti pada Juni 2022 mencapai 0,19%, dengan tingkat inflasi inti tahun kalender (Januari–Juni) 2022 sebesar 1,82% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 2,63%.

Karena itu, pemerintah dan BI tidak boleh tinggal diam. Dari sisi moneter, BI harus meredam rupiah yang sudah menyentuh level psikologis Rp 15.000 per dolar AS akibat arus modal keluar (capital outflow), baik melalui operasi pasar maupun lewat instrumen penaikan suku bunga, jika memang terpaksa harus dilakukan, termasuk jika inflasi sudah terlalu tinggi.

Di pihak lain, pemerintah juga harus menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menangkal ancaman resesi. Langkah yang perlu ditempuh pemerintah di antaranya memperkuat ketahanan pangan nasional untuk mencegah inflasi, mengintensifkan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat golongan bawah, dan menjamin subsidi energi tepat sasaran.

Langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggenjot ekspor untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas, menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, serta menarik sebanyak mungkin investasi langsung melalui kemudahan investasi dan penerapan Online Single Submission (OSS).

Tak kalah penting, pemerintah harus memastikan penyaluran Dana Desa tepat sasaran. Harus diakui, pengucuran Dana Desa yang totalnya mencapai Rp 433,89 triliun (2015-2022) telah memberikan dampak nyata berupa penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Dampak lainnya, status ratusan ribu desa membaik, bahkan banyak yang naik kelas dari status desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri.

Faktanya, angka kemiskinan pada 2014 (sebelum Dana Desa dikucurkan) hingga tahun ini berkurang. Pada September 2014, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 13,76%, tetapi pada Maret 2022 turun menjadi 12,29% atau berkurang hampir 1,5%. Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan juga turun dari 4,93% pada 2015 menjadi 4,17% pada 2021.

Tentu saja kita berharap kontraksi ekonomi yang dialami AS tidak menular ke Indonesia. Maka kita berharap pemerintah lebih agresif melakukan langkah-langkah antisipasi. Krisis ekonomi tak ubahnya pencuri. Krisis tak pernah diundang. Namun ia bisa datang kapan saja, untuk meluluhlantakkan semua, terutama saat kita lengah dan jemawa.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN