Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ilustrasi

Ilustrasi

Menunggu Kreativitas Pemerintah

Kamis, 4 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Fundamental ekonomi Indonesia mungkin masih cukup kuat untuk menangkal ancaman resesi yang sedang menghantui dunia. Itu sebabnya, pemerintah optimistis perekonomian nasional pada kuartal II-2022 tumbuh di atas 5%. Tetapi tak berarti ekonomi Indonesia kebal dari resesi. Resesi bisa datang, menyergap, mengharu biru negeri ini, kapan saja.

Ancaman resesi bisa datang antara lain dari kenaikan harga pangan impor. Lonjakan harga pangan impor bisa mendorong inflasi di dalam negeri. Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang dalam tren melemah sejalan dengan kebijakan hawkish Bank Sentral AS, The Fed. Tahun ini, The Fed telah empat kali menaikkan Fed funds rate (FFR) ke level 2,25-2,50%. Pada pengujung 2022, FFR diperkirakan sudah berada di level 3-4%.

Kenaikan FFR telah mendorong modal asing keluar dari Indonesia karena investasi di AS dianggap lebih menguntungkan. Terlebih, hingga kini, Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di posisi 3,5%. Sudah 18 bulan beruntun BI mematok bunga acuan di level 3,5% yang merupakan level terendah sepanjang sejarah.

Ancaman resesi lainnya bisa datang dari kenaikan harga minyak. Tingginya harga minyak mentah dunia berpotensi mendorong inflasi di dalam negeri karena Pertamina dan produsen BBM lainnya harus mengikuti harga pasar. Apalagi jika pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM penunjukan khusus (solar dan Pertalite) serta tarif listrik dan elpiji bersubsidi karena APBN dianggap tak kuat lagi menanggung beban subsidi.

Dengan harga minyak di kisaran US$ 92,55 per barel (WTI) dan US$ 98,50 per barel (Brent) saat ini, belanja subsidi APBN 2022 sudah membengkak hampir tiga kali lipat dari Rp 207 triliun menjadi Rp 578,1 triliun. Subsidi akan terus menggelembung jika harga minyak mentah dunia melejit. Berkaca pada perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir, gangguan rantai pasok, dan masalah produksi selama pandemi Covid-19, harga minyak masih berpotensi naik lagi, jauh melampaui asumsi APBN sebesar US$ 63 per barel.

Risiko inflasi yang berasal dari harga pangan bergejolak (volatile food), harga barang yang diatur pemerintah (administered price), dan inflasi barang impor (imported inflation) tak bisa dianggap remeh. Kondisi itu bisa semakin menekan daya beli masyarakat yang sedang melemah akibat minimnya aktivitas selama pandemi. Resesi lebih mudah masuk saat daya beli terpuruk.

Laju inflasi saat ini tak boleh dipandang sebelah mata. Pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64%, dengan tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2022 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2022 terhadap Juli 2021) masing-masing 3,85% dan 4,94%. Komponen inti pada Juli 2022 mengalami inflasi 0,28%, dengan tingkat inflasi komponen inti tahun kalender 2,11% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun 2,86%. Dengan laju inflasi saat ini, target inflasi 2022 sebesar 3% plus minus 1% dipastikan terlampaui.

Ancaman resesi juga bisa datang dari ekspor yang saat ini justru menjadi penyelamat ekonomi Indonesia seiring melambungnya harga komoditas, terutama minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan nikel. Ekspor Indonesia bisa tergerus karena negara-negara maju, seperti AS dan Uni Eropa, sedang mengalami stagflasi (ekonomi tumbuh rendah, bahkan negatif di tengah hiper inflasi). Terlebih ekonomi Tiongkok yang selama ini menjadi andalan utama ekspor Indonesia, juga sedang melemah.

Pelemahan ekonomi Tiongkok dan AS adalah kabar buruk bagi para eksportir Indonesia. Bulan lalu, Tiongkok dan AS adalah negara tujuan ekspor terbesar ke-1 dan ke-3 Indonesia. Pada kuartal II-2022, ekonomi Tiongkok cuma tumbuh 0,4%, padahal kuartal sebelumnya tumbuh 4,08%. Ekonomi AS lebih parah lagi. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Negeri Paman Sam pada kuartal I dan kuartal II-2022 masing-masing minus 1,6% dan 0,9%. Karena itu pula, banyak kalangan menilai ekonomi AS secara teknikal sudah masuk jurang resesi.

Dikepung beragam risiko, tentu saja ekonomi Indonesia tak boleh jatuh dalam resesi. Sebaliknya, perekonomian nasional harus tetap tumbuh secara berkualias: berkelanjutan dan inklusif. Kita percaya, asalkan dipacu dengan cara-cara yang tepat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 bisa tembus 5%, diikuti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta penyempitan rasio Gini.

Paling penting, pemerintah harus terus menjaga konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi terbesar (56-58%) dalam struktur PDB pengeluaran. Agar konsumsi tetap bertumbuh, daya beli masyarakat tak boleh turun. Karena itu pula, pemerintah harus terus memberikan bansos tepat sasaran kepada masyarakat bawah. Juga mengawal inflasi, terutama inflasi yang disebabkan volatile food dan administered price.

Lebih dari itu, pemerintah perlu terus memberikan insentif perpajakan kepada masyarakat menengah atas, di antaranya insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) kendaraan bermotor dan properti. Demi mendorong konsumsi, insentif perpajakan untuk masyarakat menengah atas bisa diperluas ke sektor-sektor lainnya.

Di sisi lain, pemerintah harus memastikan ekspor terus bertumbuh, mengingat kontribusi ekspor terhadap PDB pengeluaran mencapai 18-20% (sebelum dikurangi impor 16-18%). Untuk mengantisipasi kondisi terburuk di negara-negara tujuan ekspor, pemerintah tak bisa sepenuhnya mengandalkan ekspor ke Tiongkok dan AS. Ekspor perlu diperluas ke negara-negara tujuan ekspor nontradisional. Kecuali itu, pemerintah harus mendiversifikasi produk ekspor bernilai tambah tinggi.

Pemerintah juga harus terus membenahi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang berkontribusi 31-33% terhadap PDB pengeluaran. Selama pandemi, investasi langsung, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), masih mengalir deras ke Indonesia. Namun, karena investasi di Indonesia tidak efisien, daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

Inefisiensi investasi dan ekonomi ditunjukkan oleh tingginya rasio investasi dengan pertumbuhan output (Incremental Capital Output Ratio/ICOR) Indonesia. ICOR Indonesia masih di kisaran 6-7, padahal ICOR negara-negara tetangga sudah di level 5. Karena itu, kita meminta pemerintah terus membenahi perizinan investasi dan menekan ekonomi biaya tinggi. Perbaikan UU Cipta Kerja harus segera rampung agar transformasi ekonomi bisa dijalankan.

Di luar itu, kita mendorong pemerintah tetap belanja di tengah pandemi. Dengan kontribusi tehadap PDB pengeluaran mencapai 8-9%, konsumsi pemerintah diperlukan untuk mengungkit perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Dalam konteks ini, belanja harus difokuskan ke sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus meningkatkan kualitas penyerapan anggaran Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), khususnya untuk bansos.

Inti dari semua ini adalah kreativitas. Pemerintah harus kreatif menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kreativitas pemerintah akan menentukan apakah ekonomi Indonesia terjerembab ke jurang resesi atau tidak.***


 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com