Menu
Sign in
@ Contact
Search
Puncak bonus demografi

Puncak bonus demografi

13 Tahun Mengejar Bonus Demografi

Kamis, 1 Sep 2022 | 08:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Tak diragukan lagi, 2025-2035 adalah periode yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Itulah periode di mana bangsa Indonesia mencapai puncak bonus demografi, yaitu masa-masa puncak ketika bangsa ini didominasi penduduk berusia produktif (15-64 tahun). Indonesia sudah berada dalam fase bonus demografi dengan jumlah usia produktif 191 juta jiwa dari total populasi yang mencapai 273,87 juta jiwa.

Jika dihitung mundur, berarti bangsa Indonesia tinggal punya waktu tersisa 13 tahun lagi untuk mengejar bonus demografi, bonus yang hanya bisa dinikmati sekali dalam 100, 500, atau mungkin 1.000 tahun. Setelah masa itu berakhir, bonus demografi pun lenyap. Hilang bonus demografi, hilang pula kesempatan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Bonus demografi adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi negara hebat dengan pendapatan per kapita per tahun di atas US$ 13.000 dan pertumbuhan ekonomi di atas 8% per tahun. Maka 13 tahun ke depan merupakan masa paling menentukan dalam lembaran sejarah bangsa ini. Jika menyia-nyiakan bonus demografi, bangsa Indonesia akan tetap seperti sekarang, menjadi bangsa dengan pendapatan per kapita cuma US$ 4.349,5.

Bila gagal memanfaatkan bonus demografi, Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), yaitu negara dengan pendapatan per kapita per tahun US$ 2.500-13.000. Malah, sangat mungkin Indonesia ‘turun kasta’ menjadi negara berpendapatan terendah (lower income) atau di bawah US$ 2.500.

Advertisement

Bonus demografi adalah pisau bermata dua. Penduduk usia produktif bisa menjadi modal yang amat berharga untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi jika mereka menjadi pekerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, usia produktif bisa mendatangkan petaka jika mereka menjadi penganggur atau hanya bekerja di sektor-sektor yang nilai tambah ekonominya rendah. Karena itulah, bangsa Indonesia harus memanfaatkan sebaik mungkin periode emas ini.

Agar bisa memanfaatkan bonus demografi dan terhindar dari middle income trap, Indonesia harus membuat langkah-langkah revolusioner pasca-era Covid-19 ini, sambil terus berupaya memulihkan ekonomi dan menangani pandemi. Salah satu gebrakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu menggenjot produktivitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM berkualitas adalah senjata utama sekaligus syarat mutlak untuk mengisi lapangan kerja bernilai tambah tinggi.

Kualitas SDM Indonesia masih tertinggal. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2020), indeks SDM Indonesia masih di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dari 174 negara yang disurvei, Indonesia hanya menempati peringkat ke-87. Rendahnya kualitas SDM Indonesia juga tercermin pada laporan Human Development Index (HDI) 2020 dari United Nations Development Programme (UNDP). Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 189 negara.

Produktivitas tenaga kerja di Indonesia pun masih kedodoran, hanya US$ 13,1 per jam. Alhasil, menurut data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dari sisi produktivitas, Indonesia cuma berada di urutan ke-107 dari 185 negara. Selain itu, Indonesia masuk kategori negara yang kurang inovatif. Dalam Indeks Inovasi Global 2021 yang dibuat World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia menduduki posisi ke-87 dari 132 negara. Berdasarkan kawasan, Indonesia menempati peringkat ke-14 di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oceania.

Inovasi, produktivitas, dan kualitas SDM bisa digenjot antara lain dengan meningkatkan pengeluaran riset dan pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan akses kepada perguruan tinggi, serta memberikan perlindungan hak cipta untuk inovasi. Demi meningkatkan kualitas SDM, wajib belajar pendidikan primer dan sekunder harus digalakkan lebih intens, termasuk pendidikan teknis atau vokasi yang sesuai kebutuhan industri.

Untuk merangsang inovasi, produktivitas, dan kualitas SDM, pemerintah juga harus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, di antaranya dengan memberlakukan sistem pengupahan berbasis produktivitas atau yang bisa mendorong inovasi. Hal yang sama bisa diterapkan kepada industri atau korporasi, misalnya memberikan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, yang lebih besar kepada perusahaan yang berhasil melakukan inovasi.

Gebrakan lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi adalah melipatgandakan investasi, terutama investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Investasi mendatangkan multimanfaat. Kecuali memperkokoh fundamental ekonomi nasional, terutama memperkuat nilai tukar rupiah, FDI akan membuka lapangan kerja, menambah penerimaan pajak, serta mendorong inovasi dan alih teknologi. Manfaat FDI bakal semakin besar dan luas jika pemerintah mendorong investasi ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi, misalnya industri yang sedang atau akan melangsungkan hilirisasi.

Menarik investasi saja belum cukup. Indonesia juga harus memperkuat posisinya sebagai pemain penting dalam perdagangan dan rantai pasok (supply chain) global. Itu sebabnya, kita mendukung ratifikasi keanggotaan Indonesia dalam perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), yang terdiri atas negara-negara Asean dan lima negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

RCEP merupakan kesepakatan blok perdagangan regional terbesar di dunia, yang meliputi 30% dari produk domestik bruto (PDB) global, 27% dari perdagangan global, 29% dari FDI dunia, dan 29% dari populasi dunia. Indonesia harus ikut karena RCEP diperkirakan mampu meningkatkan PDB nasional sebesar 0,07% pada 2040, dengan kenaikan ekspor US$ 5 miliar dan surplus perdagangan naik 2,5 kali lipat. RCEP, seperti perjanjian-perjanjian kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas lainnya yang telah diteken Indonesia, bisa menjadi jalan bagi bangsa ini untuk meraih manfaat dari era bonus demografi.

Tentu saja kita sepakat bahwa keberhasilan Indonesia mengejar manfaat bonus demografi tetap ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan visinya melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Jika pemerintah salah langkah, jangan harap Indonesia bisa mereguk nikmatnya manfaat bonus demografi. Alih-alih menjadi negara maju nan sejahtera, Indonesia justru menjadi negara gagal. Dan, ingat bangsa ini hanya punya waktu 13 tahun. Hanya 13 tahun!

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com