Menu
Sign in
@ Contact
Search

Meredam Efek Domino Penaikan Harga BBM

Kamis, 8 September 2022 | 08:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Efek domino penaikan harga bahan bakar (BBM) mulai terasa di sektor transportasi. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), resmi menaikkan tarif ojek daring atau ojek online (ojol) mulai 10 September 2022 sebesar 6-10%. Kemenhub juga menaikkan tarif bus antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi rata-rata sebesar 30%.

Penaikan tarif ojol dan bus AKAP ekonomi ditempuh Kemenhub untuk merespons penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Pemerintah sejak 3 September 2022 menaikkan harga Pertalite dan solar subsidi masing-masing dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 dan dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800. Sedangkan harga Pertamax dinaikkan dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Sektor transportasi merupakan sektor yang paling awal terkena dampak berantai penaikan harga BBM. Bahkan, sebelum Kemenbub menaikkan tarif ojol dan AKAP, tarif angkutan kota, angkutan perdesaan, ojek konvensional, dan bus AKAP sudah lebih dulu naik. Alasan para awak angkutan simple saja:    tarif angkutan harus menyesuaikan harga BBM.

Kenaikan tarif angkutan umum sejatinya baru satu dari banyak episode dampak penaikan harga BBM. Seluruh rangkaian episode dampak penaikan harga BBM bisa bermuara pada satu hal, yakni tergerusnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang membubung tinggi sejalan dengan kenaikan harga barang dan jasa, terutama bahan kebutuhan pokok.

Lonjakan inflasi adalah momok yang menakutkan. Sebab    jika itu terjadi, angka kemiskinan yang per Maret 2022 mencapai 9,54% (26,16 juta orang) bakal meningkat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang Februari 2022 mencapai 5,83% (8,40 juta orang) akan membengkak. Target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2% bisa kandas.

Tapi pemerintah punya kalkulasi sendiri. Berdasarkan hitung-hitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dampak langsung penaikan harga BBM yang mencapai Rp 50 triliun paling banyak bakal dirasakan kelompok masyarakat terkaya. Sebanyak 60% masyarakat terkaya akan menanggung tambahan beban Rp 42 triliun, sedangkan beban yang ditanggung 40% masyarakat miskin mencapai Rp 8 triliun, yang 10% di antaranya merupakan masyarakat termiskin.

Dalam kalkulasi BKF Kemenkeu,    tekanan yang dialami 40% kelompok masyarakat terbawah akan berkurang karena pemerintah menyalurkan    bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun yang mencakup tiga jenis bantuan. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau Rp 600 ribu per keluarga. Kedua, bantuan sosial upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan (Rp 600 ribu per orang). Ketiga, subsidi transportasi angkutan umum berupa bantuan dari pemda.

Dalam skenario pemerintah, subsidi transportasi angkutan umum berasal dari 2% dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun. Tujuannya tiada lain untuk membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial (perlinsos).

Bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun berasal dari dana perlinsos Rp 309,5 triliun yang akan disalurkan hingga Desember. Dana tersebut di luar dana perlinsos Rp 217,3 triliun yang telah dikucurkan hingga Juli 2022. Alhasil, hingga akhir 2022, anggaran perlinsos mencapai Rp 502,64 triliun, yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta KPM, Kartu Sembako (18,8 juta KPM), subsidi listrik (38,5 juta pelanggan), program Kartu Prakerja (2,9 juta peserta), dan BLT Desa (7,5 juta KPM).

Dengan adanya dana bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun sebagai kompensasi penaikan harga BBM, pemerintah yakin jumlah orang miskin tidak bertambah, meski harga BBM naik. Apalagi pemerintah juga tetap menganggarkan subsidi dan kompensasi energi tahun ini senilai total Rp 502,4 triliun, terdiri atas subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi Rp 293,5 triliun.

Apakah kalkulasi pemerintah bakal presisi? Belum tentu. Semua baru di atas kertas. Skenario ini bisa ambyar. Mengapa? Karena banyak variabel      yang akan membuat inflasi bergerak lebih liar dan sulit dikendalikan. Dalam proyeksi pemerintah,    inflasi sepanjang tahun ini ada di kisaran 6,6-6,8% akibat penaikan harga BBM, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,5-5,8%. Berdasarkan ancar-ancar Kemenkeu, kenaikan harga solar subsidi, Pertalite, dan Pertamax berkontribusi 1,9% terhadap laju inflasi tahun ini.

Variabel yang bisa membuyarkan skenario pemerintah di antaranya cuaca ekstrem. Pemanasan global telah membuat produksi pangan menyusut di berbagai negara. Sebagian sungai dan danau di negara-negara Eropa, Kanada, Brazil, Tiongkok, dan AS sudah kering kerontang. Perang Rusia-Ukraina makin membuat produksi pangan global anjlok. Brazil dan Kanada bahkan telah mengalami kekeringan ekstrem dan gagal panen tahun ini.

Indonesia mungkin belum mengalami kekeringan ekstrem. Para pengamat memperkirakan kemarau panjang baru akan terjadi tahun depan. Namun tak berarti risiko kekeringan tidak ada sama sekali. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa memasuki periode puncak musim kemarau 2022, masyarakat perlu mewaspadai bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga suhu dingin, terutama di kawasan timur Indonesia, kendati curah hujan tinggi juga terjadi di sejumlah daerah lainnya.

Di luar cuaca ekstrem, seluruh skenario inflasi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang disusun pemerintah bisa runtuh jika Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) gagal menjalankan fungsinya. Koordinasi akan menjadi kunci keberhasilan meredam inflasi. Seluruh kepala daerah, dari bupati, wali kota, hingga gubernur harus bekerja sama menjamin kelancaran distribusi dan bisa saling memasok komoditas saat harganya tak terkendali. Pemerintah pusat dan pemda juga harus memastikan kenaikan tarif angkutan dalam porsi yang wajar.

Kita sepakat bahwa penaikan harga BBM selalu menyisakan dampak-dampak ikutan yang kerap luput atau tak diperhitungkan pemerintah. Maka    seyogianya pemerintah tidak lengah, tetap waspada, bekerja lebih gigih, dan tidak jemawa.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com