Menu
Sign in
@ Contact
Search
Fasilitas geotermal milik Pertamina.

Fasilitas geotermal milik Pertamina.

Geser Subsidi BBM ke EBT

Kamis, 15 September 2022 | 08:26 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberi bantalan perlinsos memang lebih baik, ketimbang menambah anggaran untuk bahan bakar fosil ini yang impornya makin tinggi. Namun, upaya itu tidak cukup untuk transformasi menuju energi hijau guna memperkuat ketahanan energi maupun ekonomi nasional.

Padahal, jalan mempercepat transformasi menuju energi hijau makin terbuka, dengan dikeluarkannya Inpres No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Inpres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 September 2022 tersebut ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah dari Sabang sampai Merauke.

Ada tiga instruksi utama yang diberikan Jokowi. Pertama, menetapkan regulasi. Kedua, menetapkan anggaran. Ketiga melakukan pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk menggantikan kendaraan bermotor bakar.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memastikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah ditandatangani Presiden. Beleid itu diyakini memberikan manfaat untuk pengembangan EBT ke depan.

Perpres EBT secara khusus akan mendorong pemanfaatan panas bumi terlebih untuk yang berlokasi di Pulau Jawa, dengan membantu keekonomian proyek geotermal. Para pelaku usaha pun siap untuk mendorong target kapasitas terpasang panas bumi mencapai 17 gigawatt (GW) hingga 2050.

Apalagi, meski memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, pemerintah Indonesia belum banyak memanfaatkannya. Sementara itu, total pembangkit listrik EBT baru berkontribusi sekitar 12,7% dari energi listrik nasional tahun ini sebanyak 304.405 GWh. Mayoritas sekitar 68,7% atau sebanyak 209.128 GWh masih dari energi fosil batu bara yang menghasilkan emisi karbon tinggi.

Indonesia bahkan tertinggal dari Vietnam, yang jauh lebih maju dalam pengembangan EBT, dengan bauran EBT untuk energi listrik mencapai 44% hingga 2020. Di negara seperti Brasil sudah menembus 86%.

Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi panas bumi terbesar kedua dunia. Namun, yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10%.

Investasi di sektor panas bumi ini sejatinya peluangnya sangat besar. Selain mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan; energi tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 setahun, dan tidak terpengaruh kondisi cuaca dan iklim. Artinya, sangat cocok dijadikan pembangkit EBT yang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga maupun industri.

Hal ini berbeda dengan pembangkit listrik EBT tenaga air, yang sering terhenti karena mengalami kekeringan apalagi di tengah perubahan iklim dunia yang semakin ekstrem. Hal ini dialami Tiongkok yang bendungannya belakangan mengalami kekeringan, sehingga kekurangan pasokan listrik. Akibatnya, banyak pabrik tutup dan berdampak menurunkan pertumbuhan ekonominya yang juga tertekan karena merebaknya kembali pandemi Covid-19.

Akibatnya, negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu hanya tumbuh 0,4% pada kuartal II-2022 (year-on-year/yoy), terburuk dalam dua tahun terakhir. Sementara, Indonesia masih melaju di angka 5,44%.

Itulah sebabnya, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pencapaian target bauran EBT tersebut. Ini misalnya, pemerintah berani melakukan reformasi subsidi, dengan menggeser subsidi BBM untuk mendorong pembangunan EBT.

Pascapenaikan harga BBM, pemerintah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai total Rp 502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi Rp 208,9 triliun dan kompensasi Rp 293,5 triliun. Dari anggaran tersebut, yang terbanyak untuk subsidi dan kompensasi BBM -- atau subsidi BBM dalam arti luas -- sekitar Rp 267,1 triliun, mencapai 53,2% dari total subsidi energi. Kompensasi dalam terminologi APBN ini adalah pembayaran atas selisih harga BBM yang awalnya tidak dimasukkan dalam perhitungan APBN sebagai BBM bersubsidi, seperti Pertalite, dengan harga keekonomiannya.

Bila dana subsidi dan kompensasi BBM itu misalnya yang Rp 200 triliun digunakan untuk pelindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, maka sisanya bisa digunakan untuk menyubsidi listrik dari pembangkit berbasis EBT. Dana ini dipastikan sudah sangat signifikan mendongkrak pengembangan EBT di Tanah Air.

Insentif pengembangan EBT ini bisa dilakukan dengan PT PLN (Persero), misalnya, membeli dari perusahaan pembangkit listrik panas bumi sebesar harga produksi ditambah keuntungan yang wajar. Kemudian, pemerintah membayar selisih dengan tarif listrik PLN untuk pelanggannya, mengingat ongkos produksi listrik EBT hingga saat ini masih lebih mahal dari energi fosil batu bara.

Dengan demikian, kian melonjaknya harga BBM bisa menjadi momentum tepat untuk percepatan pencapaian bauran energi nasional dari EBT sebesar 23%, tidak perlu menunggu sampai 2025 sebagaimana target saat ini. Selain itu, mempermudah pemenuhan komitmen Indonesia net zero emission (NZE) tahun 2060 atau lebih awal.

Pengalihan subsidi ke EBT juga tak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan transformasi menuju energi hijau. Lebih dari itu, juga membantu memperkuat neraca perdagangan kita yang masih digerogoti defisit besar di sektor migas, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, dan meningkatkan investasi yang dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.  

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com