Menu
Sign in
@ Contact
Search
Investasi Syariah, Foto: Pixabay

Investasi Syariah, Foto: Pixabay

Menunggu Bank Investasi Syariah

Jumat, 16 September 2022 | 13:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Hasrat pemerintah untuk menjadikan industri keuangan syariah Indonesia sebagai kiblat industri keuangan syariah global belum surut. Setelah menggabungkan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada Februari tahun lalu, pemerintah kini berencana membentuk bank investasi syariah atau Islamic Investment Bank (IIB).

Niat pemerintah patut diapresiasi. Inilah salah satu cara yang efektif untuk membesarkan industri keuangan syariah nasional. Kehadiran IIB akan melengkapi keberadaan institusi keuangan syariah di Tanah Air, khususnya perbankan syariah. Jika bank-bank syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat maka IIB menghimpun dana dari investor, seperti perusahaan, pemerintah, dan investment funds, untuk disalurkan dalam bentuk permodalan di sektor bisnis sebagai investasi.

Jika ingin menjadi kiblat keuangan syariah dunia, Indonesia memang harus punya bank investasi syariah. Kehadiran bank investasi syariah dibutuhkan untuk menggalang dana-dana jumbo, terutama yang berasal dari investor global. Masuknya dana-dana global ke institusi keuangan syariah di dalam negeri akan mengakselerasi    intermediasi keuangan syariah dan memperbesar industri halal di Tanah Air.

Tak kalah penting, dengan masuknya dana-dana jumbo, lembaga keuangan syariah dapat melahirkan lebih banyak pengusaha ekonomi syariah. Dana-dana tersebut bahkan bisa menstimulasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan negeri ini. Masuknya dana-dana global yang diinvestasikan di dalam negeri, khususnya di sektor riil, juga dapat memperkokoh fundamental ekonomi nasional, di antaranya meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah.

Rencana pembentukan IIB sudah lama diembuskan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pernah menggagas pembentukan IIB pada 2019 untuk menampung dana-dana besar dari negara-negara kaya di Timur Tengah. Namun, rencana itu tak kunjung    terealisasi. Adalah Kementerian BUMN yang kini menegaskan kembali perlunya Indonesia memiliki IIB.

Tentu saja kita mendukung pembentukan IIB. Kehadiran IIB bahkan bisa disinergikan dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola investasi pemerintah. IIB dapat diposisikan sebagai penyokong LPI yang khusus menggalang dana-dana jumbo milik institusi yang ingin diinvestasikan dalam proyek-proyek atau portofolio ber-underlying asset syariah.

Sejujurnya, sulit bagi Indonesia untuk menjadi kiblat keuangan syariah dunia jika tak punya IIB. Kendati    Indonesia memiliki sekitar 210 juta penduduk beragama Islam, posisi ekonomi syariah Indonesia pada 2021 baru berada di peringkat ke-7 dunia, dengan nilai aset US$ 119 miliar. Indonesia masih kalah jauh dari Iran di peringkat    ke-1 dengan aset US$ 838 miliar, diikuti Arab Saudi US$ 826 miliar, Malaysia US$ 620 miliar, Uni Emirat Arab US$ 251 miliar, Qatar US$ 156 miliar, dan Kuwait US$ 144 miliar.

Hingga kini, aset keuangan syariah di Indonesia juga masih tertinggal dari aset keuangan konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah baru sekitar Rp 2.100,07 triliun, atau 11,54% dari total aset keuangan nasional. Dengan jumlah penduduk muslim yang berlimpah, angka-angka tersebut masih terlampau jomplang.   

Kita berharap pembentukan IIB segera terealisasi. Apalagi selama ini muncul keluhan bahwa banyak sekali investor asing yang sesungguhnya ingin berinvestasi syariah    di Indonesia, namun mereka belum dapat dapat merealisasikannya karena belum adanya sovereign wealth fund (SWF) syariah di Indonesia.

Agar efektif, IIB sebaiknya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan BUMN, tapi juga pihak pemda dan swasta. Tak kalah penting, agar para investor global tertarik masuk dan bekerja sama dengan BUMN dan swasta lokal, IIB harus dikelola secara profesional dengan    mengedepankan tata kelola yang baik (good governance). Hal itu akan membuat industri keuangan syariah di Tanah Air mendapat kepercayaan tinggi dan berkembang selevel dengan industri keuangan konvensional.

Keberadaan IIB sejatinya bukan cuma untuk menyerap dana-dana global, tapi juga dana-dana domestik yang dapat memperkuat rantai nilai halal (halal value chain). Dana pensiun (dapen), dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan BPJS Ketenagakerjaan bahkan bisa    direlokasi ke instrumen keuangan syariah melalui IIB.

Kita, sekali lagi, mengapresiasi hasrat pemerintah membentuk IIB untuk memperkuat industri keuangan syariah di Tanah Air. Sudah seyogianya pula isu keuangan syariah tidak semata dikaitkan dengan “label” atau “symbol” halal. Jangan lupa, industri keuangan syariah    yang kuat dan mapan sejatinya juga bertali-temali dengan upaya memperkuat fundamental ekonomi nasional. Industri keuangan syariah bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan para stakeholders-nya, tapi juga bisa    menjadikan struktur ekonomi nasional lebih tahan banting.    Kian berkembang industri keuangan syariah, kian kokoh pula perekonomian nasional dari guncangan krisis. 

Selain mengedepankan asas keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan (sustainability), konsep bagi hasil yang menjadi roh ekonomi syariah adalah filter yang dapat membuat kegiatan bisnis terhindar dari mark up, wanprestasi, dan tindakan aji mumpung (moral hazard) lainnya karena pihak-pihak yang berkongsi atau bertransaksi saling berbagi risiko, selain berbagi keuntungan. Itu sebabnya, nasabah bank syariah bukan hanya masyarakat beragama Islam. Bahkan, di negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim, bank syariah maju pesat.

Lebih dari itu,    ekonomi    syariah    tak cuma berbicara    individu, masyarakat, dan korporasi, tapi juga negara.    Anggaran belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa dibiayai instrumen keuangan syariah lewat emisi sukuk. Menilik berbagai faedah tersebut, jelas tak ada alasan untuk tidak mendukung kemajuan industri keuangan syariah.

Karena alasan itu pula, kita mendesak pemerintah    segera merealisasikan IIB. Jangan sampai IIB hanya kencang berembus pada momen-momen tertentu, tapi kemudian menjadi “sayup-sayup lembut” pada momen yang lain.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com