Menu
Sign in
@ Contact
Search
PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA), emiten pabrik keramik dan porselen di Indonesia mulai beralih menggunakan tenaga surya (PLTS Atap) untuk kegiatan operasional di pabrik yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto
(Sumber: Istimewa)

PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA), emiten pabrik keramik dan porselen di Indonesia mulai beralih menggunakan tenaga surya (PLTS Atap) untuk kegiatan operasional di pabrik yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto (Sumber: Istimewa)

Permudah Perizinan

Kamis, 22 September 2022 | 10:33 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Indonesia tak boleh mendikotomikan antara energi baru terbarukan (EBT) dan batu bara yang masih lumayan banyak cadangannya. Transformasi ekonomi hijau tidak semata-mata membangun EBT, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, mengembangkan circular economy, hingga menggalakkan penggunaan pupuk organik.

Indonesia yang masih memiliki masalah inti kemiskinan yang tinggi, wajar saja jika memanfaatkan booming batu bara untuk mendulang devisa. Lonjakan ekspor batu bara adalah berkat, yang bisa kita manfaatkan untuk memacu gerak roda perekonomian. Pelaku usaha yang menikmati cuan besar, mereka juga menyetor pajak lebih banyak.

Selain itu, sah-sah saja kita masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, mengingat ongkos produksinya memang lebih kompetitif. Apalagi, kita bisa belajar dari kekeringan di Tiongkok, yang telah melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dibangun besar-besaran di negara komunis tersebut. Akibatnya, banyak pabrik mereka tutup atau mengurangi produksi karena dilakukan pemadaman listrik bergilir, selain harus mengimpor lebih banyak batu bara.

Ditambah tekanan merebaknya kembali pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang itu meluncur nyaris menyentuh titik nadir, 0,4% kuartal II-2022. Sementara, perekonomian Indonesia justru melaju kencang di atas ekspektasi, dengan pertumbuhan menyentuh 5,44%.

A good lesson learning-nya, transformasi green economy ternyata tak perlu mendikotomikan antara EBT dan energi fosil batu bara. Jika pun Tiongkok mengejar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mereka punya gurun Gobi yang sangat terik dan luas.

Sementara untuk PLTS di Indonesia yang membutuhkan lahan luas, harus berebut dengan tanaman pangan dan peruntukan lain yang masih kurang lahan. Itulah sebabnya, PLTS kita dibangun di atas bendungan Cirata yang lahannya agak luas dan airnya tenang. Sementara investasi PLTS di Indonesia timur mahal.

Ini menjelaskan mengapa power plant batu bara masih mayoritas, sekitar 70%. Sementara bauran EBT kita baru 12,2% terhadap energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memastikan Indonesia tetap mengunakan batu bara untuk pembangkit listrik hingga tahun 2050.

Artinya, agar investasi hijau menjadi kenyataan di Tanah Air, maka kita perlu mendesain insentif yang selaras dengan kepentingan nasional, sesuai kondisi kita. Misalnya, kita perlu mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk memberi insentif bagi pembangkit listrik EBT. Ini untuk menutup biaya produksi listriknya yang masih lebih mahal; baik pembangkit listrik tenaga surya, angin, maupun panas bumi.

Meski Indonesia memiliki cadangan geotermal terbesar kedua di dunia, namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Apalagi, di wilayah yang penduduknya sedikit seperti di Nusa Tenggara Timur pun banyak ditolak. Selain itu, investasi awal pembangkit listrik panas bumi ini mahal, infrastrukturnya juga mahal. Jika sudah beroperasi semuanya baru bisa murah.

Pengalihan subsidi BBM itu juga tidak bisa seluruhnya, mengingat di sisi ekonomi maupun politik bahan bakar fosil ini belum bisa sepenuhnya dilepas ke pasar. Jika diserahkan ke mekanisme pasar, ekonomi kita bisa terpuruk, mengingat 56% produk domestik bruto kita disumbang konsumsi masyarakat, sementara ada 26 juta penduduk miskin absolut dan bila ditambah yang rentan miskin sudah hampir 100 juta, mencapai 36,7% populasi.

Artinya, jika harga BBM dan tarif listrik dinaikkan lagi, maka daya beli dipastikan merosot, kemiskinan naik, kemampuan membeli produk industri melemah, dan demand agregat turun. Selain itu, pengalihan subsidi ke energi EBT secara efektif juga perlu waktu, sementara begitu subsidi BBM dicabut harga-harga barang langsung naik, inflasi melejit. Akhirnya, ekonomi kita pun bakal terpuruk.

Shifting subsidi BBM juga menghadapi persoalan tak kalah pelik di sisi politik, memicu demo-demo meluas dan keresahan masyarakat. Hal ini juga nggak bagus secara politik.

Lalu, bagaimana desain kebijakan untuk memberi insentif supaya investasi energi hijau ini menjadi kenyataan? Setidaknya, perizinannya harus diperlancar.

Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan perizinan sudah bisa kelar 2 bulan. Ujung-ujungnya masih banyak yang tetap butuh waktu 2-3 tahun untuk pembangunan. Hal ini sama juga bohong, jika pun menteri keuangan menyiapkan aneka insentif dari tax holiday hingga tax allowance.

Pengembangan EBT yang biayanya mahal ini membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang kerap berubah-ubah akan menurunkan minat investor, apalagi cara pandang banyak pejabat pemerintah masih lebih menjadi penguasa atau mencari-cari kesalahan, ketimbang menjadi mitra dan fasilitator.

Kesan ini bukan isapan jempol. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa sudah secara terbuka mengungkapkan, ada ketentuan baru yang berpotensi menghambat pelaksanaan bisnis termasuk untuk pengembangan PLTS. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK No 4 Tahun 2021 menciptakan ketentuan perizinan baru pada lokasi yang sudah memiliki izin lingkungan.

Hal ini membuat rencana pembangunan PLTS di lokasi yang sudah memiliki izin lingkungan harus direvisi kembali. Kondisi sama berlaku untuk izin Amdal, sehingga memperpanjang proses dan berbiaya mahal.

Selain mempermudah perizinan, di sisi lain, orang-orang kaya maupun perusahaan yang mampu perlu diwajibkan memasang panel listrik tenaga surya, misalnya. Perusahaan sekelas PT Adaro Energy Indonesia Tbk di sektor batu bara yang kinerjanya luar biasa kinclong, mereka bisa memasangnya di atap kantor-kantornya maupun rumah karyawan.

Dengan demikian, kita tetap menikmati berkah dari lonjakan harga energi fosil terutama batu bara, dengan EBT bisa dibangun juga. Kita bisa memanfaatkan berkat Tuhan untuk kesejahteraan bersama, selain mencapai target bauran EBT 23% dari energi nasional tahun 2025.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com