Menu
Sign in
@ Contact
Search
Bentuk Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

Bentuk Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

Mengikis Jawa Sentris lewat Pembangunan IKN

Rabu, 19 Oktober 2022 | 10:00 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Dua tahun lagi bangsa Indonesia akan memiliki ibu kota negara yang baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Jika tidak ada aral melintang, presiden dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga (K/L) bakal berkantor di IKN mulai 2024.

Kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN adalah keniscayaan. Keputusan bersejarah itu telah digariskan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 47 triliun dalam APBN 2023 untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, sarana dan prasarana konektivitas, pendidikan, kesehatan, ketahanan, serta keamanan di IKN.

Bagi sejumlah kalangan, kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim mungkin tak lebih sebagai perhelatan biasa memindahkan Istana Presiden dan kantor-kantor pemerintahan agar ibu kota negara tak lagi berada di kota yang padat dan sesak seperti Jakarta. Bahkan, tak sedikit yang menganggap IKN sebagai proyek mercusuar semata. Banyak pula yang bersuara miring bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN ditunggangi para pemburu rente dan bagian dari praktik bagi-bagi proyek.

Padahal, begitu banyak manfaat yang bisa diraih bangsa ini jika ibu kota negara dipindahkan ke IKN. Manfaat pertama tentu saja kemaslahatan di bidang ekonomi. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim adalah salah satu ikhtiar pemerataan pembangunan. IKN diperlukan karena kue ekonomi terkonsentrasi di Jawa.

Sejak Republik ini berdiri, perekonomian nasional cenderung Jawa sentris. Pulau Jawa kini menyumbang 56,55% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pulau Sumatera hanya berkontribusi 22,03%, Kalimantan 9,09%, Sulawesi 7,09%, Maluku dan Papua 2,51%, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara cuma menyumbang 2,73% terhadap perekonomian nasional.

Jika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim, ekonomi tidak terus terkonsentrasi di Jawa. Dengan begitu pula, ketimpangan antarwilayah bisa dikikis, pembangunan lebih merata, keadilan sosial lebih terjamin. Seluruh rakyat Indonesia, termasuk di luar Jawa, bakal menikmati kesejahteraan. Kue ekonomi akan terdistribusikan secara adil dan merata. Indonesia sentris  akan terwujud. Bukankah ketimpangan yang terlampau tajam dapat memicu disintegrasi bangsa?

Manfaat lain pemindahan ibu kota negara ke Kaltim    adalah keberlanjutan bumi. Dengan 70% areal hutan yang    dilengkapi sistem digital sebagai kota pintar (smart city), di mana 80% angkutan umum bergerak tanpa awak, IKN adalah kota masa depan. Bahkan, IKN dirancang sebagai kota berbasis hutan dan alam yang belum ada di dunia.

IKN, yang dibangun dengan konsep ramah lingkungan, merupakan jawaban atas persoalan lingkungan yang bukan hanya sedang menyergap Indonesia, tapi juga dunia. Dengan membangun IKN, generasi penerus bangsa akan memiliki ibu kota negara yang modern, inklusif, hijau, dan berkelanjutan, tidak cuma satu-dua dekade, tapi hingga berabad-abad mendatang.

IKN adalah legasi bangsa ini yang akan diturunkan secara estafet dari generasi sekarang kepada generasi-generasi berikutnya. IKN merupakan ‘bahtera Nuh’ bagi generasi-generasi mendatang. Sebab dalam 20-30 tahun ke depan, atau bahkan kurang, Jakarta sudah tak layak huni jika terus dipertahankan sebagai ibu kota negara. Jawa takkan lagi nyaman sebagai tempat tinggal. IKN akan menjadi episentrum yang menyeimbangkan populasi, pembangunan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Dengan kata lain, pemindahan ibu kota negara ke IKN merupakan sebuah upaya membangun budaya baru, budaya kerja baru, dan pola pikir (mindset) ekonomi baru. IKN akan menjadi etalase transformasi Indonesia dan peradaban baru dunia. Itu sebabnya, IKN tidak dirancang dan dibangun asal-asalan, tetapi melalui pertimbangan yang cermat dan matang, dengan visi jauh ke depan.

IKN yang akan dipindahkan dalam empat fase (2022-2024, 2025-2035, 2035-2045, serta 2045 dan seterusnya), ditargetkan menjadi ‘kota dunia untuk semua’. IKN bakal menjadi kota dunia terdepan untuk daya saing dan layak huni, 10 kota layak huni di dunia, serta mencapai net zero emission dan 100% energi terbarukan. IKN akan menjadi kota pertama di dunia dengan populasi di atas 1 juta yang mencapai target tersebut. Dengan luas 256 ribu ha, IKN pada 2045 akan dihuni 1,7-1,9 juta penduduk.

Pemerintah menyematkan berbagai target emas kepada IKN, dari mulai mencapai Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju, hingga membangun IKN dengan identitas nasional. Target lainnya yaitu mengubah orientasi pembangunan nasional dari Jawasentris menjadi Indonesia-sentris, sekaligus mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Target paling esensial keberadaan IKN adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat, angka kemiskinan yang rendah, dan kesejahteraan rakyat yang merata. Pemerintah menargetkan populasi IKN bebas dari kemiskinan (0% kemiskinan) pada 2035, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi dan rasio Gini regional terendah di Tanah Air pada 2045.

Menilik tujuan dan kemaslahatan yang akan dihasilkannya, tak ada alasan bagi kita untuk menolak pembangunan IKN. Yang perlu kita lakukan adalah mengawal pembangunan IKN agar sesuai jadwal, dengan biaya yang efisien dan tata kelola yang baik. Pendanaan IKN  tak bisa dianggap enteng. Untuk membangun IKN dibutuhkan dana yang amat besar, mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, hanya 19-20% yang bisa dipenuhi dari APBN.

Ada lima sumber pendanaan yang disiapkan pemerintah untuk membangun IKN, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), partisipasi badan usaha atau investasi BUMN dan swasta, pendanaan internasional, serta pendanaan kreatif berupa pembiayaan campuran, pendanaan kolektif (crowdfunding), perdagangan karbon, dan filantropi.

Mengingat beban APBN ke depan semakin berat karena masih harus membiayai penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan IKN harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan bangsa ini. Kita meminta pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendanaan IKN dan tidak memaksakan mayoritas dananya    diambil dari APBN.

Sebaliknya, kita mendorong agar investasi swasta menjadi opsi utama pendanaan IKN. Dalam konteks ini, pemerintah harus mampu meyakinkan swasta, baik investor domestik maupun asing, bahwa investasi di IKN sungguh menjanjikan. Di sini pula kemampuan pemerintah akan diuji, apakah cuma bisa merancang ide, atau bisa sekaligus mengegolkannya.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com