Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menyampaikan paparan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta (30/11/2022). Pertemuan itu dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber: Bank Indonesia)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menyampaikan paparan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 yang digelar secara hybrid di Jakarta (30/11/2022). Pertemuan itu dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber: Bank Indonesia)

2023, Tahun Ekspansi

Kamis, 1 Des 2022 | 08:28 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia maupun pemerintah kompak menyuarakan optimisme untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sinergi erat otoritas moneter dan fiskal menjadi kunci untuk kokoh melewati risiko badai stagflasi dan reflasi dunia.

Episentrum gejolak global ada di negara maju yang menghadapi inflasi tinggi, dengan negara adidaya Amerika Serikat merespons lewat kenaikan kebijakan suku bunga sangat agresif. Dampaknya mendorong gelombang capital outflow dari negara berkembang dan menekan mata uangnya, termasuk rupiah Indonesia.

Kondisi ini makin diperparah dengan perang Rusia-Ukraina yang mengoyakkan Eropa, memanaskan tensi geopolitik, dan makin memicu lonjakan harga energi dan pangan. Belakangan juga muncul gejolak di Tiongkok atas kebijakan zero Covid-19, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara dengan penduduk 1,4 miliar lebih itu.

Tentu saja, kondisi tersebut akan berdampak terhadap Indonesia. Apalagi, RRT, AS, dan Eropa merupakan tujuan utama ekspor kita. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketergantungan tinggi akan impor minyak bumi, bahan baku dan barang modal, serta sejumlah pangan penting.

Advertisement

Namun demikian, resiliensi Indonesia masih cukup baik. Faktor pendukungnya adalah kekuatan konsumsi dalam negeri yang menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) yang masih tumbuh, pembangunan infrastruktur masif dilakukan di luar Jawa yang kaya sumber daya alam (SDA), perbaikan iklim investasi, plus stabilitas politik dan keamanan.

Tak heran, pada kuartal III lalu, justru ekonomi nasional tumbuh 5,72%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5%, dengan kontribusi 50% lebih terhadap PDB. Ekspor naik dan neraca perdagangan pun surplus.

Namun, investasi yang menyumbang 29% pembentukan PDB di bawah 5% pertumbuhannya. Yang lebih parah, konsumsi pemerintah terkontraksi 2,88%, meski hal ini juga dipengaruhi belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 menurun seiring meredanya pandemi.

Untuk tahun depan, BI optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 5,3%. Optimisme bank sentral ini didukung sejumlah faktor, seperti ekspor, konsumsi, dan investasi yang diproyeksikan meningkat.

Pertumbuhan akan ditopang terus digulirkannya hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan iklim investasi, sehingga diharapkan penanaman modal asing mengalir kuat. Selain itu, bisnis pariwisata mulai menggeliat, seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 dan suksesnya Indonesia menyelenggarakan KTT G20 di Bali.

Tak hanya itu, BI optimistis rupiah akan kembali menguat dan inflasi terkendali, sejalan dengan kebijakan Bank Sentral AS yang menurunkan agresivitas dalam menaikkan suku bunga acuannya, fed funds rate (FFR). Selain itu, pasokan komoditas pangan dari Ukraina yang sebelumnya tersendat, sudah mulai mengalir menyusul suksesnya diplomasi kunjungan langsung Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Jokowi mengimbau Rusia memberikan kesempatan ekspor pangan dari Ukraina keluar, sebaliknya juga meminta dunia membuka ekspor pupuk Rusia demi menyelamatkan manusia dari krisis pangan.

BI bahkan optimistis inflasi inti yang masih tinggi saat ini akan kembali turun ke sasaran 2-4% lebih awal, yaitu pada semester I tahun depan. Tingkat inflasi diturunkan lewat kebijakan suku bunga acuan BI yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking secara terukur, yang diharapkan menurunkan ekspektasi inflasi yang tinggi. Selain itu, bank sentral juga berkoordinasi kuat dengan pemerintah dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Stabilitas sistem keuangan juga terjaga, dengan kecukupan modal yang tinggi sekaligus likuiditas lebih dari cukup. Stabilitas eksternal Indonesia tahun depan pun diyakini tetap menguat, dengan transaksi berjalan terjaga baik, neraca modal surplus dari penanaman modal asing dan proyeksi masuknya kembali investasi portofolio, plus cadangan devisa meningkat.

Itulah sebabnya BI yakin nilai tukar rupiah akan menguat, bila gejolak global mulai mereda. Hal ini didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang baik, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, dan imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang masih menarik. BI pun menekankan, kebijakan stabilisasi rupiah dari tekanan global dilakukan dengan sekaligus untuk pengendalian inflasi dan menstabilkan makroekonomi maupun sistem keuangan. Kredit pun diprediksi kembali ekspansi, dengan pertumbuhan double digit, mencapai 10-12% pada 2023 dan 2024.

Maka itu, semua pihak harus bersinergi untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan smelter seperti di Maluku Utara yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 27% di tengah inflasi yang terjaga 3,3% harus dikembangkan, sebagai model hilirisasi SDA di provinsi lain.

Demikian pula langkah pemerintah yang berencana menyubsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 6,5 juta tahun depan, perlu dipercepat realisasinya untuk menumbuhkan ekosistem industri kendaraan listrik. Selain menciptakan industri baru bernilai tambah tinggi, Indonesia juga bisa menjadi pusat produksi kendaraan listrik ekspor plus memangkas ketergantungan impor minyak bumi.

Yang tak kalah penting, uang yang kini sudah dikantongi pemerintah pusat maupun daerah harus segera dibelanjakan untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat. Dana pemerintah daerah Rp 278 triliun yang masih tersimpan di bank harus digunakan untuk mendorong produksi dan daya beli masyarakat, misalnya untuk menyubsidi dan mendorong peningkatan produksi kedelai, daging, dan susu yang masih sangat tinggi impornya.

Demikian pula belanja pemerintah yang masih seret, di tengah penerimaan negara yang melambung tinggi dari windfall profit lonjakan harga komoditas, harus digelontorkan untuk membeli produk dan jasa dalam negeri. Pemerintah harus memberi prioritas utama untuk menyubsidi barang-barang substitusi impor, setidaknya hingga industrinya tumbuh kokoh.

Editor : Ester Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com