Kamis, 30 Maret 2023

Performa Pajak dan Ironi Pencairan Belanja

Investor Daily
21 Des 2022 | 18:00 WIB
BAGIKAN
Kalkulasi penerimaan pajak 2022
Kalkulasi penerimaan pajak 2022

Menjelang tutup tahun, perkembangan fiskal membersitkan optimisme untuk memasuki 2023 yang selama ini digambarkan suram dan penuh ketidakpastian. Setidaknya dari sisi penerimaan, realisasi APBN 2022 hingga 14 Desember 2022 sungguh menampilkan performa yang impresif.

Realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.634 triliun atau 110% dari target dalam Perpres 98/2022 yang dipatok sebesar Rp 1.485 triliun. Perolehan tersebut melonjak 41,93% dibanding periode sama 2021. Realisasi pajak tersebut terbagi dalam Pajak Penghasilan(PPh) non-migas sebesar Rp 900 triliun (120,2% dari target), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 629,8 triliun (98,6% dari target), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 29,2 triliun (90,4%), serta PPh migas Rp 75,4 triliun (116,6% dari target).

Kenaikan penerimaan pajak yang sangat signifikan terjadi karena pertumbuhan dan ekspansi ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang berjalan konsisten, harga komoditas di tingkat global yang bertahan tinggi, serta reformasi dari legislasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Performa APBN yang solid tersebut akan menjadi modal dan fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun depan sekaligus mampu memberikan perlindungan sosial sehingga menjaga daya beli masyarakat.

Apabila dilihat secara detail menurut jenis pajak, kenaikan paling menggembirakan terjadi pada PPh badan yang melonjak hingga 88,44%. PPh badan memberikan kontribusi 20,7%. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa kinerja korporasi tumbuh meyakinkan. Jika kita lihat, memang pertumbuhan profitabilitas perusahaan besar, khususnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sangat mengesankan.

Adapun kinerja PPh 21 atau pajak karyawan meningkat 19,58% dengan kontribusi ke penerimaan pajak mencapai 10,3%. Kondisi ini dapat diartikan bahwa pemulihan ekonomi berlanjut disertai dengan pertambahan jumlah pekerja atau karyawan, serta sebagian terjadi kenaikan gaji.

Pertumbuhan paling spektakuler terjadi pada PPh 22 impor yang mencapai 89,14%. Pertumbuhan PPh 22 impor merupakan bukti kuat bahwa industri manufaktur yang membutuhkan impor bahan baku dan barang modal telah menggeliat. Fenomena ini juga mencerminkan tingginya pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Kemudian, aktivitas bisnis yang cukup bagus juga tercermin pada pertumbuhan PPN dalam negeri yang mencapai 23,4% dengan andil 21,4% terhadap total penerimaan pajak. Aktivitas bisnis ini banyak terjadi pada sektor perdagangan, pariwisata, hotel dan restoran, serta transportasi.

Ada hal menarik dari perkembangan APBN, yakni menyangkut defisit. Hingga 14 Desember 2022, total defisit APBN 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22% dari PDB. Defisit ini memang masih di bawah perkiraan awal. Namun, setelah 9 bulan pertama APBN 2022 mencatat surplus, defisit dalam dua bulan terakhir cenderung meningkat.

Defisit yang meningkat disebabkan oleh laju kenaikan belanja secara bulanan yang lebih tinggi dari penerimaan negara. Dari data bulanan APBN, terlihat bahwa laju penerimaan negara cenderung relatif stabil, namun belanja negara menunjukkan kenaikan signifikan dari bulan ke bulan.

Data empiris menunjukkan bahwa rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal (fiscal gap) semakin lebar. Rasio pendapatan terhadap PDB semakin menurun, tapi rasio belanja terhadap PDB meningkat. Hal ini membuat ruang fiskal menjadi terbatas.

Lihat saja, realisasi belanja APBN 2022 yang tercatat baru 87,5% dari pagu atau sekitar Rp 2,717,6 triliun. Dengan demikian, tersisa anggaran sebesar 12,5% atau setara Rp 388 triliun yang harus dihabiskan di sisa waktu yang hanya dua minggu. Jelas itu mustahil, kecuali mental menghambur-hamburkan anggaran di akhir tahun masih melekat di sebagian birokrasi kita.

Jika memang sisa anggaran masih sangat besar, lebih baik tidak dipaksakan untuk dibelanjakan. Namun disimpan dalam pos Silpa atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. Hingga 14 Desember, Silpa tercatat sebesar Rp 232 triliun. Dalam kondisi saat ini, Silpa sangat penting sebagai bantalan untuk berjaga-jaga menghadapi tahun depan yang diliputi ketidakpastian.

Kita tahu bahwa semakin hari ramalan tahun depan kian mencemaskan. Berbagai lembaga internasional terus merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Pemicunya antara lain potensi resesi Amerika Serikat dan Eropa, pelemahan ekonomi global, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga negara-negara maju, perang Rusia-Ukraina, serta disrupsi rantai pasok global.

Sukses besar penerimaan pajak dan rendahnya realisasi belanja APBN adalah ironi. Fenomena ini kembali membuktikan kebiasaan buruk menggeber belanja di akhir tahun belum sirna. Apakah pihak-pihak terkait masih berkilah dengan alasan klise? Seperti ketakutan para pimpinan proyek untuk mengeksekusi takut terjebak tuduhan korupsi, rumitnya prosedur pencairan anggaran, atau kebiasaan pemerintah daerah berlama-lama mengendapkan dana di Bank Pembangunan Daerah.

Penyakit penumpukan belanja di akhir tahun mengharuskan semua pemangku kepentingan untuk introspeksi. Adakah yang salah dari desain anggaran dari awal, atau mungkin kelemahan manajemen anggaran secara keseluruhan dari hulu ke hilir. Apakah tidak tertutup kemungkinan juga permainan alokasi anggaran oleh oknum sejak pembahasan di DPR. Semua itu harus dievaluasi total, mengingat kondisi seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun seperti tidak ada solusi, meskipun Presiden Joko Widodo pun dibuat geram.

Selain masalah kecepatan pencairan belanja, prioritas alokasi anggaran juga harus dibenahi. Jangan sampai anggaran lebih banyak tersedot untuk pembiayaan rutin seperti gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, pembangunan gedung, dan pembayaran utang. Anggaran harus lebih banyak tercurah untuk belanja yang langsung berdampak pada pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artinya, anggaran harus didesain untuk menciptakan kegiatan atau program yang produktif sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat. Misi lain dari APBN yang juga tak boleh dilupakan adalah bagaimana dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Lifestyle 32 detik yang lalu

Ini Tips Memilih Koper yang Tepat untuk Travelling

Ini ada tips dalam memilih koper yang tepat untuk travelling, apa saja tipsnya?
Market 6 menit yang lalu

IHSG Turun Imbas Profit Taking, Namun 5 Saham Berikut justru Auto Reject Atas

IHSG ditutup melemah akibat aksi ambil untung . Sedangkan lima saham ini ditutup ARA, yaitu SICO, FIRE, GTRA, BAPA, dan WINE
Business 18 menit yang lalu

Bertemu di Kantor Google, Sejumlah CEO Bahas Transformasi Digital Bagi Bisnis

Penggunaan teknologi digital menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan bisnis.
Finance 33 menit yang lalu

AAJI Perluas Target Edukasi dan Literasi Asuransi Jiwa lewat Podcast

AAJI meresmikan studio podcast untuk mendukung peningkatan program edukasi dan literasi melalui kanal digital.
Market 40 menit yang lalu

Perbaikan Berlanjut, Sekuritas Ini Pasang Target Saham Bukalapak (BUKA) Rp 400

Sekuritas ini memasang target harga saham BUKA ke Rp 400 didukung perbaikan kinerja keuangan tinggi tahun ini
Copyright © 2023 Investor.id