Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pengendara mobil menggunakan fasilitas Electric Vehicle (EV) Charging Station di Senayan Park, Jakarta. (B-Universe Photo/Ruht Semiono)

Pengendara mobil menggunakan fasilitas Electric Vehicle (EV) Charging Station di Senayan Park, Jakarta. (B-Universe Photo/Ruht Semiono)

Harga Mati, Hilirisasi dan Industrialisasi

Rabu, 11 Jan 2023 | 08:15 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

Indonesia tak boleh mundur selangkah pun untuk memacu hilirisasi dan industrialisasi, meski diadang Barat dan kalah digugat di WTO. Jika pun banding yang diajukan pemerintah ke Organisasi Perdagangan Dunia itu nanti ditolak, maka tekad yang sudah diikrarkan Presiden Joko Widodo harus tetap kita dukung bersama.

Setelah Presiden Jokowi sukses menggeber pembangunan infrastruktur dan menasionalisasi pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dikelola asing, maka PR berikutnya memang membangun hilirisasi dan industrialisasi. Program strategis ini diintegrasikan dalam ekosistem untuk memberi nilai tambah setinggi-tingginya bagi bangsa dan negara.

Pekerjaan besar tersebut harus dituntaskan untuk mewujudkan cita-cita berdikari, yang sejak awal dicanangkan Presiden Pertama RI Soekarno yang juga salah satu Bapak Pendiri Bangsa. Hilirisasi dan industrialisasi ini harga mati.

Semua sumber daya alam harus bisa diolah menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, guna menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama dalam membuka banyak lapangan kerja. Bila sejak tiga tahun lalu Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel, larangan yang sama untuk bauksit yang diberlakukan Juni 2023 harus disambut positif. Demikian pula untuk rencana berikutnya bagi tembaga, timah, hingga minyak sawit mentah (CPO).

Advertisement

Praktik mengekspor bahan mentah yang sudah lebih dari 400 tahun, sejak penjajahan Belanda, memang harus diakhiri. Hilirisasi dan dilanjutkan dengan industrialisasi ini merupakan kunci untuk membawa Indonesia tumbuh menjadi negara maju, dengan rakyat berpendapatan tinggi.

Dimulai dari larangan ekspor bahan mentah tersebut, Indonesia bisa mendapatkan lompatan nilai tambah luar biasa di dalam negeri. Misalnya di nikel, nilai ekspor bahan baku utama baterai mobil listrik ini sebelumnya hanya sekitar Rp 17 triliun, namun setelah dihilirisasi, melambung hingga menembus Rp 360-an triliun pada 2021. Sedangkan pelarangan ekspor bauksit mulai Juni 2023 untuk kemudian diolah di dalam negeri, diproyeksikan meningkatkan nilai tambah dari sekitar Rp 20 triliun menjadi Rp 60 - 70 triliun.

Bahkan, bila nanti ekosistem baterai dan mobil listrik sudah lengkap dibangun, nilai tambahnya menembus ratusan kali lipat. Itulah sebabnya, Freeport Indonesia, Blok Rokan, hingga Blok Mahakam yang sudah berhasil dinasionalisasi terus digeber untuk hilirisasi dan berlanjut ke industrialisasi.

Keberanian dan ketegasan Presiden Jokowi untuk menghentikan larangan ekspor raw material ini harus diteruskan oleh pemimpin berikutnya, siapa pun yang menang pilpres 2024. Apalagi, larangan ekspor mineral mentah sejatinya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Beleid itu menyebutkan bahwa komoditas mineral mentah dilarang diekspor dan wajib dibangun hilirisasinya di dalam negeri, setelah tiga tahun terbitnya UU tersebut. Artinya, jika tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya, jelas melanggar UU.

Itulah sebabnya, rencana pemerintah untuk memberikan subsidi hingga Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik patut diapresiasi, yang tentunya hanya pantas diberikan untuk produksi nasional, setidaknya dengan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 80%. Sebab, subsidi ini akan berputar kembali di Tanah Air plus mendukung kemandirian di bidang energi.

Insentif-insentif untuk memacu hilirisasi dan industrialisasi ini hendaknya diperkuat dengan peraturan turunan Perpu Cipta Kerja yang merupakan pengganti UU Cipta Kerja, yang dalam tiga bulan mendatang akan diputuskan diterima atau ditolak menjadi UU oleh DPR. Pembuatan peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah (PP) hingga ke bawah juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha yang sudah menanamkan modal di sektor ini.

Bila tujuannya baik, tentu para pengusaha existing ini juga akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk hilirisasi dan industrialisasi. Sebaliknya, pemerintah juga jangan sampai membiarkan pengusaha lokal tersisih hanya gara-gara kalah modal dari asing. Para pengusaha tambang kita harus didukung sepenuhnya untuk naik kelas menjadi industriawan, termasuk disediakan kredit program bunga murah untuk membangun industri, sebagaimana dulu pernah dilakukan saat Indonesia membangun industri minyak sawit.

Insentif ini perlu diberikan berjenjang yang makin menarik hingga ke industri produk jadinya. Dengan demikian, industri penyerap hasil hilirisasi bisa tumbuh kuat dan memberikan nilai tambah berlipat-lipat. Pasalnya, jika hanya nanggung, berhenti sampai di smelter, nilai tambahnya hanya sekitar 5-10% padahal investasinya miliaran dolar AS. Jangan sampai produk dari smelter ini justru diekspor ke luar dan diolah negara lain menjadi produk jadi, yang nantinya diimpor kembali oleh Indonesia dengan harga mahal.

Jika pemerintah konsisten memberikan berbagai kemudahan dan kepastian hukum untuk kelangsungan industri ke depan, maka investasi miliaran dolar berpotensi masuk. Kebutuhan investasi pembangunan smelter alumina untuk mengolah bauksit saja ditaksir menyentuh US$ 1,2 miliar, sekitar Rp 17 triliun. Hilirisasi dan industrialisasi ini juga akan mendorong pertumbuhan di daerah, menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.

Hal lain, selain mengatasi ketimpangan pembangunan di daerah, program ini  membantu mengatasi persoalan kepadatan penduduk di Jawa yang luar biasa tinggi, yang sangat tidak sehat. Dengan demikian, hilirisasi dan industrialisasi juga akan membuka jalan mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, selain menopang ekonomi RI tetap tumbuh kuat di tengah sepertiga negara di dunia kini terseret resesi. 

Editor : Ester Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com