Kesuksesan Indonesia menggolkan kesepakatan kerja sama membangun ekosistem mobil listrik tidak semata-mata lantaran ada momentum Keketuaan Indonesia di Asean 2023. Sinergi perserikatan sepuluh negara ini memang keniscayaan untuk mengantisipasi bergulirnya era electric vehicle (EV) yang tak terbendung. Apalagi, banyak negara mempercepat jadwal penghentian penjualan kendaraan berbahan bakar fosil.

Pada Februari lalu, Parlemen Eropa tercatat sudah menyetujui undang-undang larangan penjualan mobil baru berbahan bakar bensin dan solar mulai 2035 di Uni Eropa. Beleid anyar itu sejalan dengan upaya lebih besar blok 27 negara tersebut untuk memerangi perubahan iklim di kawasannya, demi mencapai net-zero greenhouse gas emissions (NZE) pada 2050. Target NZE ini lebih cepat dari negara berkembang seperti Indonesia di 2060.

Inggris bahkan lebih maju, larangan akan diberlakukan mulai 2030. Sementara itu, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sudah membuat komitmen menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil pada 2035.

Tak heran, pertumbuhan permintaan mobil listrik sangat spektakuler di tengah perekonomian global yang suram. Merujuk data Global Electric Vehicle Outlook versi International Energy Agency (IEA), lebih dari 10 juta mobil listrik terjual di seluruh dunia tahun 2022. Penjualan tahun ini diproyeksikan melambung 35% hingga mencapai 14 juta.

Oleh karena itu, kendati mematik pro-kontra, kebijakan subsidi untuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air patut diteruskan. Untuk mendorong adopsi teknologi baru harus ada insentif yang menarik, dan subsidi semacam ini lazim dilakukan di negara-negara maju maupun yang mau bergerak maju.

Justru, subsidi saat ini yang masih banyak kekurangan harus diperbaiki. Insentif mobil listrik tentu saja jangan mengabaikan kepentingan orang miskin. Artinya, selama mobil listrik disubsidi, maka harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kepentingan rakyat miskin jangan dinaikkan.

Di sisi lain, perlu sosialisasi dan edukasi serius untuk menetralisasi narasi negatif ‘kok subsidi orang kaya’. Pasalnya, yang kita subsidi jelas-jelas adalah pengembangan hilirisasi sumber daya alam dan industrialisasi bernilai tambah tinggi. Yang kita subsidi adalah transfer teknologi baru dan ramah lingkungan. Yang kita subsidi adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ahli mobil listrik, dan bertambahnya penyerapan tenaga kerja dengan tingkat gaji berlipat-lipat dari UMR.

Skema subsidi saat ini tertulis memberikan insentif pemangkasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pembeli mobil listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Bila PPN secara umum diberlakukan 11% di Indonesia, maka pembeli mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) hanya perlu membayar PPN 1% per 1 April 2023.

Dengan kebijakan itu, harga mobil listrik diharapkan terpangkas cukup lumayan. Harga Wuling Air ev, misalnya, terpotong sekitar Rp 21-26 juta, sehingga harga on the road (OTR) Jakarta berkisar Rp 222-273 juta. Sedangkan harga Hyundai Ioniq 5 berkurang Rp 60-70 juta, menjadi OTR sekitar Rp 500 juta. Kuota subsidi mobil listrik tahun ini ditetapkan 35.900 unit.

Namun demikian, insentif ini tidak berjalan mulus. Para pengusaha sektor otomotif mengeluh, khawatir harus menalangi dulu pembayaran selisih pajaknya yang bisa saja hingga setahun. Apalagi, banyak kejadian insentif dari pemerintah ujung-ujungnya kisruh dengan berbagai alasan, belum lagi ‘harus’ menyediakan pelicin agar urusan lancar. Artinya, skema sekarang harus diubah, di mana pembeli bisa mengajukan insentif PPN hanya membayar 1% ke kantor pajak dan kemudian membeli BEV di dealer.

Tak hanya itu, insentif saja jelas takkan cukup mendongkrak pasar mobil listrik kita. Sejumlah masalah yang membayangi juga harus menjadi perhatian, untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, kita berpotensi menjadi pusat produksi dan ekspor mobil unggulan masa depan ini, mengingat cadangan bahan baku utamanya banyak di Bumi Pertiwi, terutama nikel.

Pemerintah perlu menyadari, berapa pun banyak subsidi digelontorkan, masyarakat tak akan mau membeli jika merasa tidak ada jaminan keamanan, jika susah melakukan charging baterai mobil listrik, jika tidak ada jaminan after-sales. Sejumlah persoalan itu harus bersama-sama dicarikan solusinya untuk mempercepat pencapaian keekonomian industri mobil listrik di Tanah Air, agar harga yang kini masih mahal bisa dipangkas. Selain didukung pemerintah, tentunya kalangan industri perlu menggandeng para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga riset, dan berbagai pihak terkait untuk menjamin sisi keamanan dan keselamatan, misalnya.

Dari sisi kemudahan charging, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemda perlu mewajibkan setiap SPBU, kantor PT PLN (Persero), dan perusahaan pengelola tempat parkir untuk menyediakan fasilitas charging kendaraan listrik. Sedangkan untuk pengembangan pasar mobil bekasnya, bisa dengan menggandeng pihak leasing hingga perbankan untuk bekerja sama, dengan didukung subsidi bunga kredit pembeliannya oleh pemerintah.

Artinya, dengan adanya jaminan keamanan dan purnajual serta harga yang lebih terjangkau, berarti semakin banyak masyarakat bisa membeli mobil listrik. Selain mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah menjadi komitmen RI, hal ini juga mencegah Indonesia hanya menjadi penonton di era kejayaan mobil listrik. 

Editor: Ester Nuky (esther@investor.co.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS