Menu
Sign in
@ Contact
Search

Musim Semi Investasi Jangan Sampai Berakhir

Kamis, 8 November 2012 | 08:03 WIB
Antara (redaksi@investor.id)

Musim semi investasi sepertinya bakal segera usai. Aksi unjuk rasa buruh yang anarkis telah menggugurkan harapan kita tentang datangnya masa gilang-gemilang itu, masa di mana investor berbondong-bondong masuk ke negeri ini, menanamkan investasinya di berbagai sektor. Masa di mana angka pengangguran terus menurun, jumlah penduduk miskin semakin minim, dan roda perekonomian nasional berputar lebih kencang.Masa di mana bangsa Indonesia maju dan sejahtera.

Kita tampaknya harus mulai menanggalkan harapan itu satu per satu. Tuntutan buruh agar pengusaha menaikkan upah, menghapus sistem alih daya (outsourcing), dan meniadakan pekerja kontrak telah memicu reaksi dari kalangan pengusaha. Para pengusaha mengancam akan melancarkan aksi mogok produksi. Ratusan perusahaan bersiap menghentikan kegiatan produksi secara serentak di berbagai daerah.

Ancaman mogok produksi yang dilontarkan kalangan pengusaha sejatinya sah-sah saja, logis, dan wajar. Soalnya, aksi buruh memang sudah kebablasan. Dalam menyampaikan aspirasinya, para buruh bertindak sewenang-wenang. Mereka memaksa buruh lain untuk ikut mogok, melakukan perusakan, mengancam pengusaha, dan mengganggu ketertiban umum.

Tindakan para buruh itu tidak bisa ditoleransi. Para buruh bukan saja telah melanggar hukum, tapi juga mengabaikan saluran yang ada, yaitu forum bipartit dan forum tripartit. Mereka bahkan tidak menggunakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap perselisihan perburuhan jika musyawarah mufakat tidak tercapai dalam forum bipartit (pengusaha-buruh) dan forum tripartit (pengusaha-buruh-pemerintah).

Sulit membayangkan apa yang terjadi jika para pengusaha benar-benar merealisasikan ancamannya. Bukan apa-apa, dari empat komponen pertumbuhan ekonomi nasional —konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan eksporimpor— investasi kini menjadi motornya.
\
Kita tak bisa lagi mengandalkan ekspor karena permintaan negara-negara tujuan ekspor terus turun akibat pelemahan ekonomi global. Kita juga tak bisa terus-menerus mengandalkan konsumsi rumahtangga karena bisa memicu overheating jika tak diimbangi faktor produksi. Mengandalkan konsumsi pemerintah pun sulit mengingat buruknya kualitas penyerapan anggaran selama ini.

Besarnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional dari sisi pengeluaran bukan isapan jempol. Pada kuartal III-2012, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) alias investasi tumbuh paling tinggi, baik secara kuartalan (2,94%), secara tahunan (10,02%), maupun tahun kalender (10,77%).

Komponen lainnya turun atau tumbuh jauh di bawah PMTB. PDB nasional pada periode itu tumbuh 3,21%, 6,17%, dan 6,29% masing-masing secara kuartalan, tahunan, dan kumulatif tahun kalender. Masuk akal jika tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 turun menjadi 6,14% disbanding Februari tahun ini sebesar 6,32%, atau dibanding Agustus 2011 yang mencapai 6,56%.

Sejujurnya, kita sungguh terpesona saat menyaksikan pergerakan angka-angka investasi langsung yang tetap cemerlang dari kuartal ke kuartal, sekalipun perekenomian global sedang dirundung ketidakpastian. Realisasi investasi selama Januari-September 2012 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai Rp 229,9 triliun, terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 65,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 164,2 triliun.

Dibanding periode sama tahun silam, realisasi investasi hingga kuartal III tahun ini tumbuh 27%. Tentu saja kita tidak akan membiarkan musim semi investasi berubah menjadi musim pancaroba yang menyeramkan. Di sinilah perlunya pemerintah bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan. Benar, aksi anarki buruh tak akan terjadi jika pemerintah bersikap tegas, konsisten, dan adil dalam menangani kasuskasus perburuhan.

Tuntutan penghapusan sistem kontrak dan alih daya tidak akan mencuat jika pemerintah konsisten menindak perusahaanperusahaan yang melanggar. Tuntutan penaikan upah minimum tak akan marak bila pemerintah konsekuen menegakkan aturan.

Perselisihan antara buruh dan pengusaha saat ini hanya bisa ditengahi jika pemerintah berhasil meyakinkan para buruh dan pengusaha serta mencarikan jalan tengah yang komprehensif dan bersifat winwin solution bagi kedua pihak. Kita juga mendorong Polri bertindak lebih sigap lagi dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran hukum di lapangan, dengan tetap mendahulukan tindakan persuasif. Buruh berani bertindak anarkis akibat longgarnya penegakan hukum.

Di luar itu, kita perlu mewaspadai berbagai aksi yang menjual atau mengatasnamakan buruh. Sudah bukan rahasia lagi jika di kalangan buruh banyak muncul aktivis oportunis yang bertindak demi keuntungan pribadi atau golongan, dengan motif macam-macam, dari politik sampai ekonomi. Aksi-aksi mereka kerapkali menodai gerakan buruh yang murni memperjuangkan aspirasinya. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com