Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Penyelewengan BBM

Kamis, 18 April 2013 | 08:47 WIB
Antara (redaksi@investor.id)

Setelah berbulan-bulan diombangambingkan dalam ketikdakpastian dan ketidakjelasan soal kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, saat ini sudah ada sedikit titik terang. Pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem dua harga untuk BBM bersubsidi jenis premium dan solar.

Premium dan solar dengan harga Rp 4.500 per liter, seperti yang berlaku sekarang, hanya boleh dikonsumsi oleh sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan kendaraan pribadi harus membeli BBM bersubsidi dengan harga berbeda, atau membeli BBM nonsubsidi. BBM bersubsidi harga baru bagi kendaraan pribadi rencananya dipatok antara Rp 6.500 - Rp 7.000 per liter.

Sedianya kebijakan BBM bersubsidi dua harga ini diberlakukan mulai Mei. Kelak akan ada dua jenis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jenis pertama hanya menjual BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi harga Rp 4.500/liter untuk sepeda motor dan angkutan umum. Jenis SPBU kedua hanya menjual BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi harga baru bagi kendaraan pribadi. Namun, di daerah yang jarang SPBU atau hanya memiliki satu SPBU per kecamatan, pom bensinnya bakal menyediakan tiga jenis BBM, yakni BBM bersubsidi dua harga dan BBM nonsubsidi.

Dengan dalih melindungi kaum miskin dan ingin mencabut subsidi bagi golongan menengah-atas, pemerintah akhirnya lebih memilih kebijakan ini ketimbang menaikkan harga. Pemerintah beranggapan sistem dua harga lebih adil. Padahal, banyak kalangan mengkhawatirkan implemenyasi kebijakan ini. Selain nilai penghematan subsidi BBM-nya tidak signifikan, system dua harga berpotensi menimbulkan banyak ekses negatif.

Pertama, ketika hiruk pikuk soal kebijakan BBM bersubsidi ramai diberitakan dalam dua bulan terakhir, kelangkaan BBM sudah terjadi di banyak daerah. Harga BBM bersubsidi yang harus dibayar masyarakat pun jauh melampaui harga banderol Rp 4.500/liter. Kelangkaan terjadi karena ada beberaa daerah yang kuotanya sudah melebihi batas, namun yang ditakutkan adalah kian maraknya penyelundupan dan pembelian oleh para spekulan.

Kedua, kesiapan Pertamina dan Hiswana Migas selaku pengusaha SPBU. Kita meragukan kesiapan mereka dalam menyiapkan infrastruktur di setiap SPBU berikut dukungan aparat keamanan. Sebab, sistem dua harga ini berpotensi menimbulkan kekacauan, terutama bila stok BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum habis. Potensi kelangkaan premium dan solar yang harga Rp 4.500 sangat besar, karena disparitas yang cukup tinggi dengan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, selisihnya sekitar Rp 2.000-2.500 per liter. Ada potensi penyelundupan dan penyelewengan.

Juga sangat patut diduga bahwa sepeda motor dan angkutan umum kelak lebih suka berdagang BBM bersubsidi, dengan mengisi BBM berulang-ulang di SPBU. Itulah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang rumit tapi kurang persiapan. Apa boleh buat, pemerintah tidak berani menaikkan secara merata harga BBM bersubsidi. Selain takut didemo dan takut dikhianati oleh parpol yang semula mendukung, pemerintah pesimistis mendapat restu DPR untuk memberikan kompensasi bagi si miskin. Sebab, Presiden SBY sudah berkomitmen bahwa bila harga BBM naik, kompensasi bagi kaum miskin adalah harga mati.

Sistem dua harga untuk BBM bersubsidi hanya akan efektif apabila didukung oleh infrastruktur yang bagus dan sistem kontrol yang ketat. Selama infrastruktur dan sistem pengawasan lemah, sistem dua harga dan disparitas harga yang tinggi justru mendorong orang untuk berbuat curang dan menyelewengkan BBM bersubsidi.

Dalam konteks itu, pengawasan harus benar-benar dilakukan tidak hanya di SPBU, namun juga pada jalur distribusi di tingkat hulu, baik di jalur distribusi melalui laut maupun di depo Pertamina. Tingkat kebocoran dan penyelundupan di level itu selama ini cukup tinggi. Pemerintah dan Pertamina harus memberi sanksi berat kepada penyelundup BBM bersubsidi.

Guna memperkuat pengawasan, sistem monitoring dengan menggunakan teknologi radio frequency identification device (RFID) harus segera diberlakukan. Sistem ini diharapkan mampu mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi secara menyeluruh. Bola kini berada di tangan pemerintah.

Pemerintah harus segera mengeksekusi kebijakan yang diambil guna memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Semakin diundur, spekulasi bisa makin menggila, dan kelangkaan BBM bisa meluas. Yang lebih penting, kebijakan baru ini harus disosialisasikan dengan baik dan didukung dengan persiapan matang. Pemerintah mesti mampu memberikan garansi bahwa kebijakan yang diambil dapat meminimalisasi penyelundupan dan penyelewengan BBM bersubsidi. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN