Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

Pidato Presiden tentang RAPBN 2021 dan Nota keuangan, Jumat (14/8/2020). Sumber: BSTV

APBN 2021 Percepat Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:32 WIB
Investor Daily

Pada pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI tahun sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Joko Widodo menjelaskan tema Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (RAPBN) tahun 2021 adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Tema tersebut diambil karena adanya ketidakpastian global maupun domestic masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang.

Sedangkan kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.

Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk, pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Dan keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. RAPBN 2021 telah mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Postur RAPBN 2021
Postur RAPBN 2021

Pelaksanaan reformasi fundamental meliputi reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.

Adapun sejumlah asumsi indikator ekonomi makro pada RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi yakni, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5-5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

Selanjutnya, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 14.600 per satu dolar AS.

Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$ 45 per barel. Produksi atau lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing- masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Untuk mendanai kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun yang utamanya dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 293,5 triliun. Sementara belanja negara dianggarkan Rp 2.747,5 triliun, sehingga defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan di tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% dari PDB.

Berbagai kebijakan belanja Negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021. Sasaran-sasaran tersebut yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.

Kebijakan anggaran dalam RAPBN 2021 masih berbasiskan kondisi tahun 2020, ketika tekanan pandemi Covid-19 membayangi Indonesia. Karena itu, pada RAPBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Anggaran Rp 356,5 triliun itu termasuk untuk bidang kesehatan yang akan dialokasikan sebesar Rp 25,4 triliun atau lebih rendah dibandingkan 2020 yaitu Rp 87,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, imunisasi, sarana prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

Kemudian, untuk bidang perlin dungan sosial disiapkan anggaran Rp 110,2 triliun atau lebih rendah diban ding kan 2020 yang mencapai Rp 203,9 triliun karena dampak pada tahun ini sangat luar biasa.

Perlindungan sosial diberikan melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta bansos tunai.

Untuk pembiayaan korporasi disiapkan anggaran Rp 14,9 triliun atau lebih rendah dari tahun ini yaitu Rp 53,37 triliun, yang meliputi pe nyertaan modal negara (PMN) kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan, serta penjaminan backstop loss limit.

Stimulus pemulihan ekonomi nasional
Stimulus pemulihan ekonomi nasional

Selanjutnya, bantuan pembiayaan sektoral dan pemda akan lebih ditingkatkan yakni dari Rp 106,11 triliun pada 2020 menjadi Rp 136,7 triliun untuk tahun depan, karena akan menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi. Alokasi Rp 136,7 triliun itu meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT), pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Sementara, untuk insentif usaha akan dialokasikan Rp 20,4 triliun atau jauh lebih rendah dibandingkan 2020 yaitu Rp 120,61 triliun. Insentif usaha pada tahun depan meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pengembalian PPh 22 Impor, serta pengembalian pendahuluan PPN. Lalu, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Efek pandemi ini tidak saja mengancam kesehatan, tapi juga telah menghancurkan perekonomian dan menurunkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia, yang ditandai dengan bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran serta penurunan daya beli masyarakat yang sangat signifikan.

Pelemahan kondisi ekonomi Indonesia tercermin pada kuartal II-2020 yang terkontraksi 5,32% secara tahunan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19. Kebijakan PSBB ini berdampak pada berbagai sektor ekonomi tidak bergerak.

Kita berharap kebijakan APBN 2021 dapat memulihkan kehidupan sosial dan perekonomian nasional dari pandemic Covid-19. Untuk itu, kita berharap pemerintah dapat bertindak lebih sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program pemulihan kehidupan sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Pemerintah harus dapat memastikan efektivitas bauran program kebijakan PEN dan penanganan masalah kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19.

Penerimaan perpajakan
Penerimaan perpajakan

Tantangan yang dihadapi pemerintah di tahun depan tidak ringan. Selain harus mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan pelayanan umum tetap berjalan.

Di sisi lain, penerimaan negara tergerus akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini berimplikasi pada semakin besarnya ketergantungan pemerintah terhadap instrumen pembiayaan utang sebagai sumber pendanaan APBN untuk menutupi defisit anggaran.

Kita berharap pemerintah dapat menggunakan utang tersebut untuk belanja negara yang benar-benar berdampak mengangkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga harus berhitung secara cermat berbagai kemungkinan dan mengantisipasi ketidakpastian di masa mendatang, agar APBN 2021 dapat berjalan efektif dan mampu menjadi lokomotif pemulihan ekonomi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN