Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN dan Perluasan Krisis

Rabu, 28 Agustus 2019 | 12:07 WIB

Dunia seolah putus asa menyaksikan perang dagang Amerika Serikat versus Tiongkok yang seperti tak berujung dan semakin menimbulkan ketidakpastian. Tanpa kita sadari pula bahwa saat ini terdapat pusat-pusat krisis baru yang menambah runyamnya situasi global.

Pusat krisis baru yang muncul antara lain akibat naiknya tensi politik di Jepang-Korea, Argentina, dan Hong Kong, pembalikan kurva imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), serta perang dagang AS-Tiongkok yang berkembang menjadi perang mata uang. Kondisi tersebut merupakan pertanda bahwa sumber risiko global makin meluas dan meningkat.

Perluasan krisis global itulah yang menjadi kerisauan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Atmosfer kelabu tersebut tentu saja akan membayangi berbagai target yang dicanangkan pemerintah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pertumbuhan ekonomi.

Menyimak realisasi APBN 2019 per Juli yang diumumkan Kementerian Keuangan, ada pencapaian yang membesarkan hati, namun ada pula yang mengkhawatirkan. Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah telah mencapai 48,63% dari target APBN 2019, atau tumbuh 5,88% disbanding periode sama tahun lalu (yoy).

Realisasi penerimaan pajak mencapai 44,73% target atau meningkat 2,68% (yoy). Realisasi penerimaan pajak utamanya ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas. Sedangkan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) tertekan, karena dampak kemudahan restitusi yang dipercepat dan tren penurunan aktivitas impor Indonesia.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 50,36% dari target, tumbuh 13,22% (yoy). Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir.

Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 63,78% dari target atau tumbuh 14,21%.

Sementara itu dari sisi belanja negara, realisasinya telah mencapai 50,2% dari pagu APBN, meningkat 7,93% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat meningkat 9,24%, terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai 73,6% dari pagu atau meningkat 33,5%.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 57,46% dari pagu APBN. Dengan struktur realisasi penerimaan dan belanja seperti itu, realisasi defisit APBN tercatat sebesar Rp 183,71 triliun atau 1,14% dari PDB. Posisi keseimbangan primer negative Rp 25,08 triliun, namun lebih baik dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Rasio utang terhadap PDB terjaga pada kisaran 29,5%.

Dari gambaran pencapaian APBN tersebut, kita memang patut mengkhawatirkan penerimaan pajak, yang selama tujuh bulan baru tercapai 44,7% dari target. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah melampaui target APBN. Perluasan krisis baru yang diingatkan oleh Menkeu tentu saja akan semakin menekan target penerimaan pajak tahun ini. Namun karena faktor eksternal tersebut umumnya di luar control Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mesti mengantisipasi dengan berbagai strategi untuk mencapai target.

Di antaranya adalah perbaikan administrasi perpajakan, pembenahan sistem teknologi informasi (TI), peningkatan kepatuhan wajib pajak, intensifikasi, serta mengoptimalkan pajak progresif properti dan kendaraan. Sementara itu, dalam kondisi perekonomian yang cenderung stagnan dan melemah saat ini, pemerintah harus memastikan terlindunginya masyarakat kelas bawah dan katagori miskin.

Dalam konteks itu, kita mengapresiasi realisasi belanja bantuan sosial yang sangat bagus. Hal itu merefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program bantuan sosial juga telah terbukti memberi andil dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,41% pada Maret 2019, menurun 0,25 poin dibandingkan September 2018. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio Gini juga turun menjadi 0,382.

Di lain sisi, realisasi defisit APBN yang hanya 1,14% dari PDB memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperlebarnya, sebagai upaya untuk memberikan stimulus bagi perekonomian. Artinya, pemerintah masih bisa mengakselerasi belanjabelanja yang produktif, baik di sektor infrastruktur atau yang sifatnya mendorong konsumsi masyarakat. Dengan risiko global yang meningkat dan krisis yang berpotensi meluas, pemerintah memang harus berupaya keras dan berkomitmen penuh untuk mengamankan berbagai target yang dicanangkan. Baik itu pertumbuhan ekonomi, target-target APBN, maupun sasaran strategis lainnya. Target APBN harus harus diamankan untuk menjaga kredibilitas pemerintah.

Yang jelas, situasi global saat ini pun tidak sepenuhnya menakutkan. Setidaknya, sinyal Bank Sentral Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga dan kebijakan pemberian stimulus ekonomi Bank Sentral Eropa bakal mendorong aliran modal ke emerging market, termasuk Indonesia. Fenomena ini tentu memberikan sentimen positif bagi pasar modal dan berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN