Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pesona Raja Ampat. Foto: IST

Pesona Raja Ampat. Foto: IST

Arogansi Daerah

Investor Daily, Minggu, 23 Februari 2020 | 09:13 WIB

Beberapa operator tour dan pemilik kapal wisata belakangan mengeluhkan surat edaran Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat yang dinilai terlalu ketat. Surat edaran tersebut tertanggal 10 Januari 2020, namun baru diedarkan pada 20 Februari 2020. Dalam surat edaran juga tidak ada tanggal mulai berlakunya peraturan baru tersebut.

Beberapa substansi yang disoroti adalah kewajiban setiap kapal wisata untuk memiliki Surat Tanda Masuk Kapal dan wajib membayar retribusi. Setiap kapal pun diwajibkan membayar deposit dan disetor ke rekening resmi Pemda Raja Ampat, dengan nilai yang lumayan besar. Mulai dari Rp 100 juta untuk kapal yacht atau super yatch hingga Rp 1 miliar untuk kapal cruise.

Beberapa kalangan menyebut syarat-syarat dalam surat edaran tersebut cukup memberatkan. Mereka khawatir teknis pengembalian uang deposit bakal sulit. Itulah sebabnya, banyak wisatawan asing yang kemudian membatalkan perjalanan ke Raja Ampat yang eksotis tersebut.

Surat edaran Dinas Pariwisata tersebut adalah sekadar contoh betapa peraturan daerah dapat menghambat industri pariwisata. Padahal, pariwisata menjadi salah satu andalan perolehan devisa kita, ketika kondisi perekonomian diliputi ketidakpastian. Tahun ini, Indonesia menargetkan devisa pariwisata sebesar US$ 20 miliar.

Kapal wisatawan merapat di kawasan Pianemo (Painemu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Investor Daily/DEFRIZAL
Kapal wisatawan merapat di kawasan Pianemo (Painemu) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Investor Daily/DEFRIZAL

Selama ini banyak pemerintah daerah yang tanpa sadar membuat peraturan yang tidak ramah terhadap dunia usaha. Sering terjadi daerah berambisi mengejar pendapatan, baik bersumber dari pajak maupun retribusi, sehingga menetapkan besaran tarif yang tidak wajar. Hal itu akhirnya justru menjadi bumerang karena investor enggan masuk.

Bukan hanya investor yang selama ini mengeluhkan banyaknya peraturan daerah yang merugikan, tapi juga pemerintah pusat. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri berulang kali mengecam daerahdaerah yang menerbitkan peraturan aneh-aneh. Itulah yang membuat Presiden akhirnya mencabut puluhan ribu peraturan daerah yang tidak selaras dengan peraturan pemerintah pusat.

Obesitas regulasi itu pula yang menjadi salah satu latar belakang pemerintah menerbitkan omnibus law yang belakangan disebut RUU Cipta Kerja. Bayangkan saja, saat ini terdapat 43.511 peraturan di Indonesia, yang terdiri atas 8.470 peraturan pemerintah pusat, 14.758 peraturan menteri, 4.317 peraturan lembaga nonkementerian, serta 15.966 peraturan daerah. Keluhan dunia usaha selama ini bukan cuma menyangkut jumlah peraturan yang banyak dan kompleks, tapi juga masalah perizinan acap kali membuat pengusaha frustrasi.

Izin pendirian rumah sakit harus melewati lebih dari 130 meja sehingga membutuhkan waktu minimal dua tahun. Izin usaha sektor migas lebih kacau lagi, terdapat lebih dari 300 perizinan. Pemerintah sudah berusaha mensimplifikasi masalah perizinan dengan mengintroduksi konsep online single submission (OSS). Tapi ternyata implementasinya tetap banyak hambatan, tidak seideal di tataran konsep. Pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang menghambat kelancaran penerapan OSS.

Raja Ampat, Papua. Foto: IST
Raja Ampat, Papua. Foto: IST

Di situlah kelemahan OSS, karena tidak diatur tentang sanksi yang bisa dijatuhkan oleh pusat kepada daerah yang menghambat proses perizinan. Sistem itu relatif tidak berjalan karena tidak ada legally binding atau mengikat secara hukum.

Alhasil, pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk memaksa atau melakukan penegakan hukum (law enforcement) terhadap daerah yang terbukti mempersulit perizinan Atas dasar itulah pemerintah merancang Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). RUU Ciptaker memiliki ketentuan hokum yang mengikat bahwa daerah harus tunduk mengikuti NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, RUU Ciptaker juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melarang, mencabut, atau membatalkan peraturan kepala daerah (perkada) dan peraturan daerah (perda) yang mempersulit perizinan investasi dan ber tentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Kepala daerah dan anggota DPRD yang tetap membandel bakal dijatuhi sanksi penghapusan gaji selama tiga bulan.

Kemudian, pemerintah pusat akan menunda atau memotong dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) milik pemda yang masih memberlakukan perda pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dicabut presiden. Meski demikian, tidak ada kewenangan daerah yang ditarik ke pusat.

Meski tidak ada kewenangan daerah yang diambilalih pusat, setidaknya UU Ciptaker dapat mematahkan hegemoni dan arogansi daerah yang membuat investor patah arang. Hiper regulasi maupun peraturan yang terlampau ketat, sebagaimana ditunjukkan Dinas Pariwisata Raja Ampat, sebaiknya dihindari. Setiap daerah semestinya justru berlomba menciptakan suasana bisnis yang nyaman.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN