Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.

Presiden Joko Widodo. Foto: SP/Joanito De Saojoao.

Bancakan Anggaran

Investor Daily, Sabtu, 16 November 2019 | 13:08 WIB

Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo mencurahkan kekesalan hatinya kepada para aparat birokrasi. Saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020, Kamis (14/11), Presiden kecewa karena realisasi belanja modal yang cenderung rendah. Pelaksanaan tender proyek acap kali terlambat. Karena itu, dalam pidatonya,

Presiden mengingatkan agar segenap birokrasi di kementerian/lembaga (K/L), juga aparat pemerintah daerah tingkat I dan II, untuk mempercepat realisasi pencairan belanja modal.

Setelah menerima DIPA, semua diimbau segera menggelar tender proyek, agar pada Januari proyek-proyek bisa segera dieksekusi dan pembangunan selesai pada Agustus atau September.

Kerisauan dan kekesalan Presiden amat wajar dan beralasan. Kelambanan dalam merealisasikan belanja modal seperti sudah menjadi ‘ritual’ tahunan. Belanja modal yang menumpuk di ujung tahun dianggap hal lumrah. Penyakit itu berlangsung bertahun-tahun. Seperti tidak ada perbaikan. Tahun ini pun, hingga kuartal III, realisasi belanja modal baru sekitar 60%.

Di mana masalahnya, di mana simpul kemacetannya, siapa yang salah? Bukankah birokrasi sudah berpengalaman bertahun-tahun untuk urusan seperti ini? Bukankah sudah ada prosedur standarnya, mekanisme bakunya? Mengapa fenomena ini seperti tidak terpecahkan? Wajar di benak khalayak awam bertanya seperti itu, karena sungguh aneh para birokrat yang cerdik pandai tak mampu mendobrak persoalan ini.

Lantas mengapa mereka begitu lincah dan gesit kalau menghabiskan anggaran ‘rutin” semacam gaji, belanja barang, atau perjalanan dinas? Lihat saja, sekitar 13,4% dari total anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dihabiskan untuk membiayai perjalanan dinas.

Selain itu, porsi belanja pegawai terbilang sangat tinggi, mencapai 36% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Belanja jasa kantor juga menyedot 17,5% dari total APBD.

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Alhasil, sekitar 70% dari total APBD justru habis digunakan untuk membiayai keperluan pegawai daerah. Rakyat setempat hanya memperoleh sisanya, sekitar 30% dari APBD. Mengapa pula pola belanja seperti itu masih terus dipertahankan? Semakin nyata bahwa memang APBN, anggaran negara, selama ini seperti dipakai sebagai ajang pesta pora, bancakan para punggawa negeri.

Kita lihat berapa banyak pemimpin dan pejabat daerah yang terjerat korupsi APBD. Bagaimana pula wakil-wakil rakyat kerap tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima balas jasa setelah berhasil mengegolkan sebuah proyek atau anggaran besar di suatu kementerian atau daerah. Bukan rahasia lagi bahwa jabatan ketua komisi anggaran di DPR menjadi rebutan dan selalu diduduki oleh partai besar. Demikian pula ketuaketua komisi yang mitra kerjanya adalah kementerian-kementerian yang basah, selalu menjadi incaran.  

Tentu kita prihatin jika semangat aparat birokrasi lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri ketimbang rakyatnya. Tidak mengherankan jika Presiden pun menyentil dengan mengatakan bahwa jangan bangga pemda yang mampu merealisasikan anggaran hampir 100% tapi tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Dalam kondisi krisis dan pelemahan ekonomi global saat ini, ketika harga komoditas ekspor utama kita anjlok, peran anggaran sangat dibutuhkan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Peran belanja pemerintah sangat penting sebagai kebijakan counter cyclical untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika kinerja banyak perusahaan swasta mengendur. Maka, amat disayangkan mengapa pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal III-2019 hanya 0,98%. Padahal pertumbuhan belanja pemerintah cukup tinggi pada kuartal I dan II, masing-masing sebesar 5,21% dan 8,23%.

Tak heran apabila pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019 hanya mencapai 5,02%. Dalam konteks itu, pemerintah harus serius membenahi mekanisme dan serapan belanja, khususnya belanja modal. Memangkas belanja yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, seminar, atau pembelian mobil, jangan hanya menjadi jargon. Pemerintah pusat harus bisa mengarahkan agar belanja konsumtif seperti itu ditekan, dialihkan ke belanja produktif yang dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Untuk itulah, pada kuartal IV-2019 dan tahun 2020, belanja pemerintah harus lebih agresif, tapi tentu mesti dibarengi dengan kualitas belanja yang lebih efektif dan efisien. Kementerian/ lembaga maupun pemda jangan hanya mengejar tingginya realisasi penyerapan anggaran, namun hasilnya tidak efektif dan produktif, dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Menteri keuangan harus memberikan sanksi pada instansi dan pemda yang serapan belanjanya tidak berkualitas.

Dana belanja sebesar Rp 2.540,4 triliun untuk tahun fiskal 2020 bukan jumlah yang sedikit, termasuk di dalamnya transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 856,9 triliun.

Para birokrat harus dapat mempertanggungjawabkan agar anggaran tersebut mampu menjadi instrumen pendorong pertumbuhan yang inklusif, akuntabel, steril dari korupsi, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA