Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pegawai Treasury Room OCBC NISP, memantau pergerakan SBN di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Pegawai Treasury Room OCBC NISP, memantau pergerakan SBN di Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Banjir SBN

Sabtu, 11 Juli 2020 | 22:25 WIB
Investor Daily

Pembiayaan utang yang harus dikeluarkan pemerintah hingga semester I-2020 mencapai Rp 421,5 triliun. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 181,2 triliun. Mayoritas pembiayaan utang tersebut bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 430,4 triliun.

Beban fiskal pemerintah tahun ini sungguh berat, menyusul tekanan ekonomi luar biasa yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, agar penyebaran Covid-19 bisa segera dikendalikan, serta untuk mencegah terjadinya kebangkrutan dunia usaha dan meminimalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah menggelontorkan stimulus pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 695,2 triliun.

Tingginya pengeluaran darurat tersebut membuat APBN tahun ini menderita defisit hingga Rp 1.039,2 triliun atau setara 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembengkakan ini membuat pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 1.220,5 triliun.

Dari beban itu, mayoritas didanai dari penerbitan SBN netto senilai Rp 1.173,7 triliun. Dalam kondisi ketidakpastian global dan domestik yang ting gi akibat semua negara berjuang mengatasi Covid-19, sungguh tidak mudah menjual surat utang negara dengan jumlah yang gigantis tersebut.

Pasar belum tentu bisa menyerap, meski imbal hasil obligasi Indonesia tergolong sangat tinggi disbanding banyak negara. Apalagi, asing yang selama ini mendominasi   kepemilikan SBN sekitar 38%, sepanjang tahun ini sudah melepas SBN sekitar Rp 148 triliun.

Untuk mengatasi ketidakmampuan daya serap pasar SBN, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengadakan perjanjian dan membuat paying hukum. BI diperbolehkan membeli SBN di pasar perdana, praktik yang sebelumnya dilarang.

Sejauh ini, BI sudah menyerap SBN di pasar perdana sekitar Rp 30 triliun serta pembelian di pasar sekunder sejak awal tahun (year to date) senilai Rp 166 triliun. Kecanduan BI membeli SBN membuat kepemilikannya saat ini telah mencapai Rp 447 triliun.

Hingga akhir tahun, pemerintah masih harus menerbitkan lagi SBN senilai lebih dari Rp 600 triliun. Dari total rencana emisi SBN netto sepanjang tahun ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyerap sekitar Rp 397,56 triliun.

Bukan hanya itu, BI juga sudah berjanji untuk ikut menanggung beban (burden sharing) atas beban bunga SBN yang membengkak untuk membiayai penanganan Covid-19 dan stimulus ekonomi. Dari beban bunga SBN Rp 66,5 triliun, BI menanggung Rp 35,9 triliun.

SBN memang semakin menjadi andalan dalam pembiayaan APBN, khususnya untuk menutup defisit. Utang domestik lewat SBN, meski suku bunganya cenderung lebih tinggi, lebih baik dibanding utang luar negeri, baik yang bilateral maupun multilateral.

Sebab, utang bilateral dan multilateral kerap disertai dengan persyaratan yang sangat mengikat dan cenderung mendikte. Meski demikian, emisi SBN dengan jumlah yang sangat fantastis bukannya tanpa risiko, disamping memiliki juga dampak buruk. Bagaimanapun, kondisi tersebut cukup membahayakan sustainabilitas APBN. Apalagi, SBN bukan semata untuk menutup defisit, melainkan digunakan pula untuk membiayai SBN yang jatuh tempo (refinancing) atau membeli kembali (buyback) SBN.

Banjir SBN tentu akan memicu tingginya kupon bunga yang diminta oleh investor. Hukum permintaan dan penawaran akan bermain di sini. Biar SBN laku, karena suplai berlimpah, investor harus diiming-imingi kupon bunga tinggi. Walaupun, BI tetap bertindak sebagai standby buyer. Di sinilah risiko naiknya cost of fund harus sungguh-sungguh diperhitungkan.

Dampak buruk lainnya adalah tingginya kepemilikan asing di SBN, yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 37-39% dari total SBN. Domina si asing dapat mem bahayakan perekonomian dan mengancam stabilitas sistem keuangan, jika ka rena sebab- sebab tertentu mereka melakukan aksi jual SBN secara tiba-tiba (sudden reversal).

Aksi penjualan asing tersebut juga dapat menghantam nilai tukar rupiah terhadap mata uang kuat dunia.

Memang, kita tahu bahwa pemerintah berusaha menarik asing masuk ke portofolio, termasuk SBN. Derasnya aliran modal asing ke SBN juga merefleksikan tingginya kepercayaan mereka terhadap instrument keuangan dan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Aspek lain dari agresivitas emisi SBN adalah terjadinya kompetisi perebutan dana. Akan banyak dana perbankan yang beralih ke SBN. Kondisi ini dapat memicu kekeringan likuiditas di perbankan dan mendorong ke arah perang suku bunga. Jika ini terjadi, upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong penurunan suku bunga, termasuk bunga kredit, akan sulit terwujud.

Bahkan, bank-bank pun bisa tergiur untuk memborong SBN ketimbang mengucurkan kredit yang penuh risiko dalam ketidakpastian tinggi saat ini. Pemerintah dan Bank Indonesia memang berada dalam posisi dilematis dalam konteks tingginya kebutuhan SBN. Namun demikian, dalam kondisi krisis akibat Covid-19 saat ini, ketika dunia usaha swasta tidak berdaya, maka anggaran belanja pemerintah menjadi dewa penolong.

Dan ketika penerimaan negara turun sementara kebutuhan pendanaan membengkak, SBN menjadi pilihan solusi terbaik.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN