Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mobil listrik. Foto ilustrasi: IST

Mobil listrik. Foto ilustrasi: IST

Basis Ekspor Mobil Listrik

Jumat, 9 Agustus 2019 | 12:05 WIB

Peraturan Presiden tentang Mobil Listrik yang baru saja diteken membuka kesempatan negeri ini melesat ke level baru, menjadi basis produksi dan ekspor mobil listrik. Dahsyatnya lagi, sudah tiga pemanufaktur mobil global antre membangun pabrik di sini, sehingga Indonesia dipastikan akan mendahului negara-negara lain di Asean.

Kali ini, mimpi Indonesia memiliki industry mobil yang kuat bisa diwujudkan, bukan sekadar isapan jempol. Mobil listrik ini sudah menjadi tren dunia, seiring kesadaran ramah lingkungan dan rencana dilarangnya mobil dengan bahan bakar fosil (BBM) di berbagai belahan dunia.

Larangan itu mulai diberlakukan di Norwegia pada 2025, kemudian Denmark, Belanda, Irlandia, Israel, dan India melarang mulai tahun 2030. Di Spanyol, Prancis, dan Inggris akan diberlakukan mulai 2040. Demikian pula di Indonesia, akan mulai diberlakukan tahun 2040, satu dekade lebih maju dari Jepang tahun 2050.

Itulah sebabnya, sebenarnya industri otomotif sudah lama menunggu keluarnya peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik (mobil listrik), sekitar 2 tahun. Terbitnya Perpres Mobil Listrik itu akan menjadi landasan untuk pengembangan kendaraan electric vehicle (EV) di Tanah Air.

Sebelum perpres terbit pun, tercatat sudah ada pemanufaktur mobil global papan atas berniat memboyong pabrik kendaraan listriknya ke Indonesia, seperti Toyota dan Nissan. Selain itu, Hyundai dari Korea Selatan. Pasalnya, Indonesia memang sangat ideal untuk membangun industry mobil listrik yang kompetitif. Indonesia menguasai bahan baku baterainya, yang menjadi kunci pengembangan industri mobil yang sangat ramah lingkungan ini. Battery Nickel Metal Hydrate untuk mobil listrik itu sekitar 80% bahan bakunya nikel, sisanya litium dan cobalt.

Berdasarkan data US Geological Survey (USGS) 2019, produksi nikel Indonesia terbesar di dunia sebanyak 560.000 ton pada 2018 atau sekitar 24,35% dari total global 2,3 juta ton. Cadangan nikel kita sekitar 3,1 miliar ton atau terbanyak ke-6 di dunia, sedangkan kobalt sekitar 300 juta ton, urutan ke-13 dunia. Untuk litium memang Indonesia tidak punya, tapi sudah menjalin kerja sama dengan Tiongkok yang banyak menguasai tambangnya.

Tak hanya itu, Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di kawasan Asia Tenggara. Penjualan mobilnya mencapai sekitar 1,1 juta setahun. Sedangkan ekspor mobil RI sekitar 264 ribu.

Potensi pertumbuhan permintaan mobil di Tanah Air juga masih besar, didukung jumlah kelas menengah yang terus bertambah. Selain itu, rasio kepemilikan mobil di Indonesia sebenarnya masih rendah, sekitar 87 kendaraan per 1.000 penduduk. Sedangkan di negara tetangga seperti Thailand rasionya sudah 200 unit per 1.000 penduduk dan Malaysia 400 unit per 1.000 penduduk.

Pemerintah RI juga akan memberikan insentif bagi investor yang mau mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut, nantinya akan ada insentif seperti Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) nol untuk full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol.

Selama ini, mobil listrik kompak untuk 2 penumpang merek Renault misalnya, sebenarnya bisa dibeli dengan harga di bawah Rp 200 juta bila tidak dikenakan bea masuk dan PPnBM. Namun, karena dikenakan bea masuk dan PPnBM, maka harga jual di Tanah Air menjadi di atas Rp 400 juta. Mobil ini dapat di-charge di rumah tanpa peralatan tambahan (4A).

Untuk itu, kita perlu mengingatkan pemerintah agar insentif tersebut benar-benar efektif dan pemanukfaktur mobil dapat memperolehnya secara mudah. Selain itu, semua perizinannya hingga ke daerah harus dibantu, agar cepat, murah, dan tidak berbelit-belit. Pemanufaktur juga perlu dibantu dalam memperoleh lahan yang dibutuhkan dan diberikan jaminan kepastian hukum hingga ke daerah. Pemberian insentif-insentif tersebut harus benar-benar mudah direalisasikan, untuk menurunkan harga mobil listrik yang kini masih mahal, sekitar 40% lebih mahal daripada mobil biasa.

Program mobil listrik ini juga harus dikawal langsung oleh presiden hingga ke lapangan, mengingat keberhasilan industri baru ini tidak hanya menyangkut prestise bangsa, tetapi juga sangat strategis. Industri otomotif ini akan menjadi solusi untuk menurunkan impor minyak dan produk minyak Indonesia yang sangat tinggi, yang membuat defisit neraca perdagangan Indonesia makin lebar. Apalagi, cadangan minyak Indonesia diperkirakan sudah akan habis dalam 10 tahun mendatang.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo harus juga memastikan tersedianya pasokan tambahan listrik yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik. Selain itu, jangan sampai terulang lagi kejadian memprihatinkan listrik padam secara luas, berhari-hari.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA