Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Foto ilustrasi: bkpm.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Foto ilustrasi: bkpm.go.id

Belenggu Birokrasi

Rabu, 29 Juli 2020 | 09:12 WIB
Investor Daily

Bukan sekali-dua kali Presiden Joko Widodo melontarkan kata-kata pedas di berbagai forum, mengungkapkan kekesalan kepada jajaran bawahannya. Apakah itu kepada para menteri, gubernur, bupati- walikota, dan juga seluruh aparat birokrasi.

Presiden kecewa terhadap kinerja aparat birokrasi. Kecewa atas lambannya mencairkan anggaran, terutama yang terkait dengan belanja modal atau belanja pembangunan yang bermanfaat bagi orang banyak. Birokrasi, entah di kementerian/ lembaga atau di pemerintah daerah hanya pandai menghabiskan belanja yang sifatnya rutin, terutama belanja pegawai.

Yang paling membuat Presiden pusing adalah menyangkut perizinan. Dia begitu terkejut ketika mengetahui bahwa untuk mengurus perizinan migas, investor harus melewati ratusan meja.

Dalam pidato saat akan memimpin pemerintahan periode kedua tahun lalu, dia mengancam untuk menyikat siapa pun yang mempersulit perizinan.

Bukan hanya Presiden yang kesal menghadapi persoalan perizinan, atau berbagai hal yang menghambat investasi. Menteri BUMN Erick Thohir yang seorang pengusaha, sangat merasakan bagaimana rumitnya mengurus perizinan dan ruwetnya birokrasi, akhirnya membuat berbagai gebrakan di BUMN.

Mengganti direksi dan komisaris. Erick ingin BUMN bergerak lebih lincah agar memiliki kinerja optimal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia termasuk orang yang berulang kali meneriakkan masalah perizinan yang rumit. Bahlil bahkan dipilih di posisi ini karena untuk mengalihkan wewenang perizinan dari kementerian/lembaga atau pemda ke BKPM, agar perizinan berada dalam satu kendali.

Saat mengumumkan realisasi investasi kuartal II-2020 pekan lalu, Bahlil bahkan dengan lantang menyatakan rasa muak terhadap perilaku birokrasi. Dia muak karena kuatnya arogansi sektoral di level kementerian, peraturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah maupun antardaerah, dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit. Kalau pejabat setingkat presiden dan menteri saja dibuat pusing oleh ulah birokrasi, apalagi para pengusaha yang berurusan langsung dengan birokrasi.

Di negeri ini, berapa kali presiden berganti, sepertinya perubahan perilaku birokrasi nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Betapapun pemerintah baru mencoba untuk menggencarkan reformasi birokrasi atau menempuh debirokratisasi, hasilnya nihil.

Kalimat-kalimat satire seperti “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah” rupanya masih dipegang oleh oknum-oknum birokrasi yang menghambat pembangunan, menghambat investasi.

Ancaman-ancaman Kepala Negara seolah dianggap angin lalu. Tidak mengherankan jika peringkat kemudahan bisnis (Ease of Doing Business) maupun peringkat daya saing (World Competitiveness Report) Indonesia sulit melonjak. Kita malah disalip negara-negara pesaing, termasuk negara tetangga, yang bersungguh-sungguh membenahi iklim investasi dan sistem birokrasinya.

Itulah sebabnya, kita tidak dilirik ketika gelombang relokasi industri dari Tiongkok marak. Mereka memilih Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Kini ketika dunia dihantam pandemic Covid-19, termasuk Indonesia, sebenarnya momentum bagi Indonesia untuk berbenah dalam segala hal, termasuk jajaran birokrasinya.

Lambannya pencairan stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha sebenarnya juga mencerminkan penyakit birokrasi kita yang lamban. Menurut istilah Presiden, tidak ada aura krisis. Mereka berpikir dan bertindak secara biasa, padahal situasi yang dihadapi sangat luar biasa.

Kualitas birokrasi semacam itu akhirnya melahirkan berbagai peraturan yang justru menjadi penghambat. Sistem pemerintahan di negeri ini kemudian terjerat oleh ruwetnya peraturan dan birokrasi.

Belenggu tersebut membuat Indonesia tidak bisa bergerak cepat, sementara Negara lain terus memacu daya saing.

Sudah saatnya semua pihak yang berkepentingan menyadari bahaya sistem birokrasi yang demikian. Saat ini kita tengah menghadapi ancaman resesi. Ketika dunia usaha tengah tidak berdaya karena dihantam oleh pandemi Covid-10 berikut rentetan kebijakan yang menyertai, belanja pemerintah diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi.

Tapi karena belenggu yang diciptakan oleh birokrasi, maka pencairan belanja pun lamban sehingga harapan pemulihan ekonomi yang lebih cepat mungkin hanya sebatas ilusi. Birokrasi menjadi sumber kepusingan seperti sekarang bukan datang tiba-tiba. Mereka menjadi produk kultur korup yang sudah berakar dan menahun.

Birokrasi yang rumit barangkali sengaja didesain demi keuntungan-keuntungan tertentu. Mungkin ini desain produk dari sistem otonomi dan desentralisasi yang tak terkendali. Atau juga buah dari sistem politik oligarki yang mampu mengebiri kekuatan pemerintah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN