Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Beli Untung Saham Freeport

Gora Kunjana, Rabu, 18 Juli 2018 | 11:05 WIB

Head of agreement (HoA) Freeport McMoRan dengan BUMN PT Inalum (Persero) memang masih jauh dari kemenangan, namun pasti lebih baik ketimbang selama 51 tahun ini perusahaan Amerika Serikat itu mengeruk kekayaan alam kita tanpa perjanjian yang pasti. Setidaknya, perjanjian payung tersebut sudah mengatur hal-hal prinsip, yang berikutnya memang harus ditindaklanjuti secara hati-hati dengan perjanjian detail seperti sales purchase agreement (SPA), shareholder agreement (SHA), dan exchange agreement.


Mengingat kunci kemenangan Indonesia ada pada sejumlah perjanjian lebih detail, maka tentu saja perlu pula mendengarkan masukan dari para ahli dan semua stakeholder Indonesia. Apalagi, selama ini, kita banyak dirugikan dalam perjanjianperjanjian internasional yang multitafsir, misalnya dalam Kontrak Karya yang bisa diinterpretasikan PT Freeport Indonesia berhak mengajukan perpanjangan 2X10 tahun pascakontrak sekarang berakhir 2021, serta pemerintah RI tidak akan menahan dan menunda persetujuan perpanjangan secara tidak wajar.


Seandainya pemerintah RI menafsirkan berbeda dan tidak memperpanjang kontrak, besar kemungkinan perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa ke arbitrase internasional. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat, bahwa di dunia hukum ada adagium ‘the devil is on the detail’. Artinya, diskusi publik secara transparan jangan ditabukan, untuk memastikan tidak ada perjanjian yang bisa merugikan RI.


Harus dipastikan pula, setiap dolar yang kita bayar untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (FI) hingga menjadi minimal 51% nasional menghasilkan return maksimal, bagi bangsa dan negara Indonesia.


Merujuk HoA yang diteken Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson di kantor Kementerian Keuangan RI pada 12 Juli 2018, perjanjian payung tersebut merupakan dasar kesepakatan butir keempat yang dinegosiasikan perusahaan tambang AS itu dan pemerintah RI, yakni mengenai divestasi saham FI menjadi minimal sebesar 51%. Ini berisi tentang dua hal, yakni struktur transaksi divestasi dan nilai transaksi divestasi.


Kesepakatan terkait struktur transaksi dan nilai transaksi ini adalah milestone yang sangat signifikan dan kritikal dalam tahapan penyelesaian seluruh kesepakatan terkait FI. Pemerintah juga tidak akan melakukan pembelian saham sebelum semua dokumentasi dan perjanjian sudah clear and clean.


Pemerintah menargetkan dua bulan untuk membahas rincian perjanjian dan terselesaikannya kesepakatan lainnya, seperti diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) FI, keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai kewajiban pembangunan smelter FI, serta disepakatinya bentuk stabilitas penerimaan negara oleh Kementerian Keuangan dengan penerimaan RI lebih banyak dari sekarang.


HoA ini tercapai setelah 3,5 tahun negosiasi yang dilakukan Pemerintah RI yang baru memiliki 9,36% saham FI, dengan Freeport McMoRan yang memegang 90,64% saham FI baik secara langsung maupun 9,36%-nya secara tidak langsung, melalui PT Indocopper Investama. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pemerintah dengan Freeport McMoRan (FCX) pada 29 Agustus 2017, penyelesaian masalah FI yang harus melakukan kewajiban divestasi menjadi total 51% saham milik RI dilakukan dengan menyelesaikan secara bersamaan empat poin.


Poin itu, pertama, perubahan landasan hukum dari Kontrak Karya (KK) FI ke IUPK, yang diikuti perpanjangan operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041 setelah izin operasi sekarang berakhir pada 2021.


Kedua, kewajiban pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral selama lima tahun atau selambat-lambatnya tahun 2022.


Ketiga, stabilitas penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum. Keempat, divestasi saham FI minimal sebesar 51%, dari saat ini yang dimiliki pemerintah RI baru 9,36%.


Dalam tahapan untuk menguasai 51,38% saham FI berdasarkan HoA, saham 9,36% milik pemerintah yang kini diserahkan ke Inalum akan terdilusi menjadi 5,6% dan holding BUMN tambang tersebut akan membayar US$ 3,85 miliar (Rp 54 triliun) untuk menguasai tambahan saham FI 45,78%. Caranya, dengan membeli dari PT Indocopper Investama yang sahamnya akan terdilusi dari 9,36% menjadi sekitar 5,6%, dan sisanya setara saham sekitar 40,18% dibeli dari Rio Tinto, yang memiliki 40% hak partisipasi (participating interest/PI) di FI.


Meski cadangan emas, perak dan tembaga dimasukkan dalam perhitungan harga saham FI sebagaimana best practice internasional, pembelian saham itu bisa balik modal 4-5 tahun dari hasil pembagian dividen.


Menilik prognosa FI, terlihat pada 2019-2020 menjelang kontrak sekarang berakhir memang terjadi penurunan ratarata laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA), dari US$ 4 miliar tahun ini ke masing-masing US$ 1,3 miliar dan US$ 1,8 miliar. Namun, dengan mulai naiknya produksi tambang bawah tanah Grasberg, EBITDA naik menjadi sekitar US$ 2,6 miliar pada 2021, US$ 3,6 miliar 2022, dan US$ 4,5 miliar 2023. Tahun berikutnya, ratarata berkisar US$ 3,5-4 miliar hingga 2041.


Artinya, dengan pemerintah memperjuangkan dividen yang dibayarkan ke pemegang saham sekitar 50% dari laba, maka dalam 4-5 tahun ke depan, uang US$ 3,85 miliar beserta bunga yang dipinjam Inalum dari konsorsium bank nasional dan asing itu sudah balik.


Selanjutnya, dividen sekitar US$ 1,73-2 miliar per tahun hingga 2041 dikantongi pihak Indonesia Dengan Inalum nantinya menguasai mayoritas saham FI dan pekerjanya tidak diganti-ganti, maka operasional tambang bawah tanah terbesar di dunia ini juga tidak akan terganggu.


Dengan demikian, dapat dihindari anjloknya produksi seperti kejadian blok migas Mahakam setelah BUMN Pertamina mengambil alih seluruh operasinya, dari Total E&P Indonesie yang konsesinya berakhir pada 2017.


Ini tentunya dengan catatan keras, pemerintah RI harus memperjuangkan dan memastikan dijaminnya kepentingan nasional dalam perjanjian selanjutnya yang lebih detail dan menguntungkan Indonesia, sebagai pemilik sumber daya mineral. Pasal-pasal yang harus diperjuangkan antara lain, pengaturan pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), yakni ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51%, bukan 51+1 atau bahkan lebih. Hal ini untuk menghindari pengendalian perusahaan masih ada di tangan Freeport McMoRan, meski pemerintah mayoritas.


Jangan pula ada klausul perjanjian yang menyebutkan bahwa saham yang dimiliki Freeport McMoRan adalah saham istimewa, yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Pastikan pula tidak ada klausul bahwa penunjukan direksi dan komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoRan.


Yang tak kalah penting, pemerintah harus memastikan bahwa kepemilikan saham pemerintah – lewat Inalum – tidak akan terdilusi sehingga besaran 51% itu akan turun. Konversi utang menjadi saham harus dicegah agar saham 51% tidak terdilusi, misalnya karena FI tidak mampu melunasi kewajibannya kepada kreditur secara tunai sehingga menerbitkan saham baru kepada kreditur sebagai pembayaran kewajiban.


Pasalnya, konversi utang menjadi saham ini membuat kepemilikan pemegang saham yang ada menjadi terdilusi, seiring pihak kreditur berubah menjadi pemegang saham serta utang perusahaan berkurang menjadi penambahan modal disetor perusahaan. Saham pemerintah ini juga wajib dipastikan tidak akan terdilusi kurang dari 51% karena aksi lain, misalnya akibat ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan pemerintah atau Inalum tidak dapat melakukan penyetoran modal. (*)


BAGIKAN