Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Benahi Tata Kelola Program JKN

Investor Daily, Jumat, 11 Oktober 2019 | 11:55 WIB

Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak pernah keluar dari persoalan. Meski sudah berjalan lima tahun, sistem ini masih saja dibelit masalah defisit anggaran.

Tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami defisit sebesar Rp 28 triliun. Di tengah ancaman defisit tersebut, BPJS Kesehatan masih harus menanggung denda tunggakan dari rumah sakit yang nilainya puluhan miliar rupiah.

Sejumlah pihak telah mengungkap banyak masalah yang menjadi penyebab defisit BPJS. Defisit terjadi karena adanya kecurangan (fraud) kelebihan klaim atau tagihan (over claim) dalam keseluruhan sistem pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari data kepesertaan, sistem rujukan, dan tagihan. Fraud terjadi di beberapa rumah sakit dengan mengklaim tagihan untuk kategori kelas yang lebih tinggi dari seharusnya. Akibatnya, tagihan rumah sakit tersebut ke BPJS menjadi lebih mahal atau over claim. Tagihan rumah sakit kepada BPJS yang melebihi seharusnya inilah yang membuat pengeluaran BPJS membengkak.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno (empat dari kanan) berfoto bersama pembicara seminar (kiri-kanan) Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Dosen Senior Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Dr. Meiwita Budaiharsana, MPA, PhD, Deputi Kebijakan Strategis BEM UI Asaad Mahdi, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (kanan) usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI, berjudul Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019). Foto: Investor Daily/UTHAN A Rachim
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno (empat dari kanan) berfoto bersama pembicara seminar (kiri-kanan) Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Dosen Senior Departemen Biostatistik dan Kependudukan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Dr. Meiwita Budaiharsana, MPA, PhD, Deputi Kebijakan Strategis BEM UI Asaad Mahdi, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak (kanan) usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI, berjudul Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019). Foto: Investor Daily/UTHAN A Rachim

Selain itu, fraud juga bisa terjadi di banyak perusahaan yang mengakali iuran BPJS Kesehatan. Misalnya, ada perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tetapi melaporkan gaji karyawan lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya yakni untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai.

Landasan program BPJS Kesehatan. Sumber: BPJS Kesehatan
Landasan program BPJS Kesehatan. Sumber: BPJS Kesehatan

Penyebab lainnya yang membuat keuangan BPJS Kesehatan berdarah-darah adalah mereka yang masuk kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai kelompok mandiri. Mereka memberikan sumbangan defisit yang besar pada keuangan BPJS Kesehatan. Mereka mendaftar pada saat sakit, tapi setelah mendapat layanan kesehatan kemudian berhenti membayar iuran.

Jumlah peserta kelompok ini yang rutin membayar iuran setiap bulannya disinyalir hanya sekitar separuhnya. Hingga 30 September 2019, total peserta BPJS Kesehatan mencapai 221,20 juta. Jumlah peserta itu terdiri atas penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN sebanyak 94,15 juta atau 43% dan peserta PBI dari APBD sebanyak 37,18 juta (17%). Kemudian, peserta yang merupakan pegawai penerima upah pemerintah (PPU) pemerintah seperti PNS/TNI/Polri ada 15,63 juta (7%), PPU pejabat negara 36.901 orang, dan PPU PPNPN 1,83 juta (1%). Sedangkan PPU badan usaha dari swasta maupun BUMN sebanyak 34,70 juta (16%), PBPU sebanyak 32,60 juta (15%), dan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja (pensiunan) sebanyak 5,0 juta orang (2%).

Peserta JKN-KIS. Sumber: BPJS Kesehatan
Peserta JKN-KIS. Sumber: BPJS Kesehatan

Untuk mengatasi masalah defisit, salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menyesuaikan iuran yang dimulai awal tahun 2020. Rencananya, kenaikan ini akan terjadi di seluruh peserta. Namun realisasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut hitungan pemerintah, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, sementara jumlah peserta dan proyeksi manfaat maupun rawat inap/jalan sama, maka defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 32,8 triliun dari perkiraan sebelumnya Rp 28,3 triliun. Perhitungan defisit tersebut sudah memperhitungan besaran defisit tahun lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun. Pemerintah sebelumnya mengusulkan besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100%.

Jumlah layanan kesehatan JKN. Sumber: BPJS Kesehatan
Jumlah layanan kesehatan JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Dengan demikian, peserta mandiri kelas I yang saat ini membayar Rp 80.000 harus membayar Rp 160.000 per bulan. Kemudian, untuk peserta mandiri kelas II yang tadinya membayar Rp 51.000 harus membayar Rp 110.000. Sedangkan peserta peserta mandiri kelas III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000 per peserta.

Sementara itu, pemerintah menganggarkan Rp 48,8 triliun untuk membiayai iuran penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan golongan peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat miskin sehingga dibiayai pemerintah. Anggaran ini naik sebesar 82% jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp 26,7 triliun. Peningkatan anggaran PBI bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan. SUmber: BPJS Kesehatan
Pemanfaatan pelayanan kesehatan. SUmber: BPJS Kesehatan

Opsi lain untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan adalah dengan menyuntikkan dana segar. Namun opsi ini sepertinya tidak dipilih karena dampaknya tidak akan berkelanjutan.

Jika dana yang dikoleksi dari peserta tetap lebih kecil dari biaya yang ditanggung BPJS, pemerintah akan terus menyuntikkan dana segar tiap tahun.

Selain itu, masih ada persoalan lemahnya akuntabilitas dari penggunaan dana terseb Menaikkan nilai iuran peserta memang akan mengurangi defisit BPJS, tapi belum tentu menjadi solusi jitu. Dengan iuran dinaikkan, peserta justru bakal kian malas membayar. Akibatnya, jumlah peserta yang menunggak pembayaran iuran bakal meningkat. Masalah ini mesti diantisipasi dan perlu ada mitigasinya.

Seminar dan Bedah Buku BPJS Kesehatan Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Gedung Faculty Club Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat yang di moderator Pemimpin Redaksi Harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani
Seminar dan Bedah Buku BPJS Kesehatan Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di Gedung Faculty Club Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat yang di moderator Pemimpin Redaksi Harian Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Kamis, 10 Oktober 2019. Foto: Suara Pembaruan/Bhakti Hariani

Untuk menghindari makin banyaknya peser ta yang menunggak setelah iuran dinaikkan, solusi yang mesti diambil BPJS adalah memperbaiki secara menyeluruh tata kelola dan pelayanannya.

Tanpa perbaikan tata kelola maka jumlah peserta yang menunggak dikhawatirkan makin banyak karena mereka akan memilih asuransi swasta yang pelayanannya jauh lebih baik.

Perbaikan tersebut bisa meliputi kepesertaan, tagihan, rujukan, aturan mengenai manfaat, dan registrasi terutama untuk kelompok masyarakat yang bukan penerima upah tetap. Manajemen BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan pengelolaan sistem jaminan kesehatan di daerah berjalan baik. Sebab, hingga kini persoalan pelayanan JKN banyak ditemui di rumah sakit yang dikelola pemda.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA