Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 Mardani H Maming berfoto bersama para pengurus dan anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 usai acara pelantikan di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP Hipmi periode ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. Foto: SP/Joanito de Saojoao

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 Mardani H Maming berfoto bersama para pengurus dan anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2019-2022 usai acara pelantikan di Jakarta, Rabu (15/1/2020). Pelantikan BPP Hipmi periode ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. Foto: SP/Joanito de Saojoao

Besarkan Pengusaha Muda

Investor Daily, Kamis, 16 Januari 2020 | 19:41 WIB

Pintu yang dibuka Jokowi bagi pengusaha muda untuk menggarap proyek-proyek BUMN merupakan kesempatan emas bagi bangsa ini. Anak-anak bangsa dengan energi puncaknya ini juga diminta menggandeng masuk investor asing, untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang.

Dalam hitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), total nilai proyek di badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp 2.400 triliun setahun, mendekati belanja negara Rp 2.540,4 triliun dalam APBN 2020. Pada APBN ini, anggaran untuk infrastruktur tercatat naik 4,9%, menjadi Rp 419,2 triliun.

Presiden berharap, proyek-proyek besar tersebut dapat memberi peluang untuk menumbuhkan jumlah dan menaikkan kelas pengusaha, dari pengusaha kecil menjadi pengusaha besar. Jokowi pun mengaku sudah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir – yang juga berasal dari kalangan pengusaha muda – untuk melaksanakan amanat luhur itu.

Tampaknya, rencana besar Jokowi ini juga untuk menjawab kritisi dari berbagai kalangan bahwa sekarang tidak ada lagi lahir pengusaha besar di Indonesia. Pengusaha besar ya itu-itu saja sejak jaman Orba, peninggalan era Presiden Soeharto.

Jika dirunut, memang lahirnya pengusaha-pengusaha besar Indonesia tak lepas dari campur tangan program-program maupun bantuan pemerintah era Orba. Para konglomerat papan atas banyak yang terlahir dari kontraktor-kontraktor yang menangani proyek-proyek pemerintah, yang diberi izin jutaan hektare (ha) Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan berikutnya konsesi perkebunan sawit. Tak hanya itu, industri minyak sawit Indonesia yang kini nomor satu di dunia – menggeser Malaysia – juga tumbuh karena didukung kredit program dengan bunga murah bersubsidi, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Jadi, jika kini pemerintah berjanji kembali campur tangan lewat BUMN untuk menaikkan kelas para pengusaha-pengusaha muda kita, tentunya perlu disambut positif semua pihak, baik para pengusaha sendiri, perbankan, maupun pihak BUMN. Apalagi, perusahaan negara itu didirikan bukan semata-mata mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga menjadi agen pembangunan.

Di tengah carut-marutnya pengelolaan sejumlah BUMN – seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mantan dirut dan direktur keuangannya ditahan Kejagung atas kasus yang merugikan negara belasan triliun rupiah dan masyarakat –, tak sedikit pula BUMN yang masih membukukan laba meski mengemban penugasan pemerintah. Sebut saja misalnya PT Pertamina (Persero), yang tahun 2018 masih bisa menyumbang laba terbesar BUMN sekitar Rp 36 triliun, meski menjalankan penugasan BBM Satu Harga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penugasan ini yang berhasil andil besar menurunkan inflasi di daerah.

Di sisi lain, tak sedikit BUMN yang merugi besar karena merekayasa pembentukan anak, cucu, bahkan cicit sehingga menggerogoti induk usaha. Ketidakefisienan ini tidak hanya dalam bentuk direksi BUMN merangkap-rangkap jabatan di puluhan atau bahkan ratusan anak-cicit usaha, namun juga lewat markup perdagangan barang-barang yang sebenarnya diproduksi pihak lain atau swasta.

Oleh karena itu, jika Jokowi di hadapan Hipmi menegaskan pelarangan anak-cucu perusahaan menangani pekerjaan-pekerjaan di BUMN, hal itu tentunya harus dilaksanakan para pembantu presiden. Pekerjaan-pekerjaan ini biar saja dilakukan oleh para pengusaha muda dengan baik, termasuk dengan mengandeng para investor asing, agar mereka tumbuh dan naik kelas.

Upaya menggandeng asing ini juga jangan lantas dibenturkan dengan cap antinasionalisme. Sebab, selain bisa memperoleh transfer teknologi dan knowledge, investasi asing seperti pabrik-pabrik dan jalan tol juga tidak bisa dibawa pulang ke negaranya. Perluasan jejaring internasional juga membuka kesempatan menjadi pemain global, tak hanya besar di kandang.

Di sisi lain, pendanaan proyek-proyek besar juga tidak sepenuhnya bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah maupun BUMN. Jadi, jika bisa menarik lebih banyak dana global pada proyek-proyek yang sudah pasti dan dibutuhkan negeri ini, tentu saja sangat membantu perekonomian kita, termasuk untuk transformasi ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbabasis manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi.

Kalau belajar dari kesuksesan Tiongkok menjadi pemanufaktur dan eksportir terbesar di dunia saat ini, mereka juga berawal dari mengerjakan produk-produk pesanan asing, mulai dari sepatu Nike hingga gadget terbaru iPhone dan Ipad. Belakangan, smarphone merek Tiongkok pun terus merambah dunia dan bahkan di Indonesia sudah mencatatkan penjualan terbanyak, menggeser produk Korsel.

Kembali ke rencana pemerintah melibatkan pengusaha muda dalam proyek BUMN, kebijakan ini juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan prioritas pembangunan di era pemerintahan Jokowi kedua, yakni pembangunan SDM, pembangunan generasi muda. Dilibatkannya para pengusaha muda dalam proyek-proyek BUMN dan kerja sama internasional ini akan menjadi wadah praktik nyata SDM kita untuk bekerja, berinovasi, dan berjejaring internasional.

Oleh karena itu, langkah taktis Jokowi tersebut perlu didukung semua pihak agar segera bisa direalisasikan di lapangan. Pasalnya, inovasi nyata ini akan membawa impact positif multidimensial, tak hanya di bidang ekonomi, namun juga sosial-politik. Inovasi ini tak hanya akan memasukkan dana asing lebih deras dan mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja, namun juga menciptakan generasi muda yang penuh optimisme, yang membawa bangsa ini menjadi besar. Menjadi mesin pertumbuhan menuju negara maju.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN