Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Bijak Memburu Pajak

Selasa, 20 Agustus 2019 | 12:59 WIB

Banyak yang menyangsikan taktala Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020 dengan menyebut target penerimaan perpajakan tahun depan sebesar Rp 1.861,8 triliun. Mereka ragu dan pesimistis karena kenaikan itu mencapai 13,3% dari prediksi realisasi penerimaan perpajakan tahun ini.

Apalagi kenaikan itu mencapai 2,5 kali lipat dari target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok sebesar 5,3%. Padahal di satu sisi, para ekonom berpendapat bahwa satu-satunya asumsi makro yang tidak realistis adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan logika seperti itu, bagaimana mungkin mengejar target pajak dengan pertumbuhan setinggi itu, sementara kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian akibat tekanan global yang dipicu perang dagang Amerika-Tiongkok.

Ketidakyakinan akan target perpajakan tersebut juga masuk akal, bila mengacu pada realisasi pajak tahun-tahun sebelumnya yang nyaris tak pernah menembus target. Tahun lalu misalnya, realisasi penerimaan pajak hanya 92,4%, tahun 2017 sebesar 89,7%, serta tahun 2016 dan 2015 lebih parah, masing-masing hanya mencapai 81,6% dan 82%.

Amnesti Pajak Berdasarkan SPH
Amnesti Pajak Berdasarkan SPH

Biarpun banyak ekonom dan pengamat yang skeptis, kita berpretensi bahwa pemerintah pasti punya perhitungan sendiri dengan target yang tergolong ambisius tersebut, di tengah kelesuan ekonomi global. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut bahwa secara nominal, target pendapatan nasional sebenarnya naik 8,4% setelah memperhitungkan inflasi 3,1% tahun depan. Dengan kata lain, target kenaikan pajak hanya 1,5 kali, bukan 2,5 kali dari pendapatan nasional.

Jelas amat berat tantangan yang dihadapi pemerintah, khususnya DJP, untuk mewujudkan target perpajakan. Dalam konteks ini, DJP harus bekerja ekstra keras dan menyusun berbagai strategi yang fokus dan terarah.

Strategi pertama adalah perbaikan administrasi perpajakan dan pembenahan sistem teknologi informasi (TI). Perbaikan administrasi dan penyempurnaan IT akan menambah jumlah basis pajak secara signifikan. Saat ini tercatat lebih dari 43 juta wajib pajak (WP) yang terdaftar berkat perbaikan sistem administrasi. Perbaikan administrasi untuk mewujudkan prosedur pembayaran pajak yang lebih sederhana berpotensi menaikkan setoran pajak.

Strategi kedua adalah memburu dan menyisir WP yang tidak patuh. Sejauh ini, kepatuhan WP masih tergolong rendah. Patut diduga banyak WP besar baik badan maupun perorangan yang kurang patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. DJP dapat memeriksa kepatuhan WP pribadi yang kaya dan profesional, seperti pengusaha, anggota DPR, pengacara, dokter, artis, pejabat dan mantan pejabat, serta kelompok elite lain.

Wacana untuk menggulirkan adanya program Amnesti Pajak jilid dua juga menjadi sinyal bahwa masih banyak kaum berduit di negeri ini yang belum melaporkan pajak secara benar.

Dalam konteks itu, upaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak harus menjadi agenda prioritas. DJP perlu fokus pada wajib pajak besar-besar yang mudah ditelusuri datanya. Perbaikan administrasi, IT, database pajak, serta digitalisasi ekonomi diyakini bakal dapat meningkatkan kepatuhan karena menjadi lebih transparan.

Paralel dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, kejujuran dan integritas aparat pajak pun menjadi harga mati. Bukan mustahil saat ini banyak pajak yang belum terjaring lantaran terjadi kongkalikong antara aparat dan wajib pajak.

Strategi ketiga adalah pemberian insentif pajak yang menarik bagi investor. Sejumlah kebijakan pajak, seperti tax holiday dan tax allowance yang diluncurkan tahun lalu terbukti diminati banyak investor kakap, baik dari domestik maupun asing. Insentif perlu diberikan pula kepada WP yang patuh.

Grafik tax ratio 2014-2020
Grafik tax ratio 2014-2020

Pemerintah tak perlu takut penerimaan pajak berkurang akibat pemberian insentif. Itu hanya dampak jangka pendek dan bersifat temporer. Sebab, jika insentif tersebut mampu menarik investasi, dalam jangka menengah-panjang penerimaan pajak berpotensi naik dari investasi-investasi baru tersebut.

Strategi keempat adalah mengintensifkan pajak progresif untuk kepemilikan aset dan properti. Pajak progresif kendaraan selama ini kurang ditangani secara baik. Demikian pula orang-orang yang memiliki banyak properti seperti rumah tapi menganggur sehingga kurang produktif. Sudah selayaknya hal itu dikenai pajak progresif untuk memenuhi asas keadilan.

Dengan strategi yang terfokus dan sistematis, kita berharap target perpajakan tahun depan bisa tercapai. Bukanlah hal yang mustahil untuk mengejar tax ratio 11,5% tahun depan, karena negara tetangga rata-rata sudah mencapai di atas 15%.

Yang terpenting, DJP harus bijak dalam memburu pajak, jangan membuat masyarakat dan dunia usaha resah atau merasa ditakut-takuti. Lenyapkan persepsi negatif bahwa aparat pajak hanya mampu berburu di kebun binatang. Potensi pajak yang belum tergali masih besar, jalan untuk meraih target masih luas terbentang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN