Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketum DPP APPBI dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI

Ketum DPP APPBI dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI

Cabut Perda Perpasaran DKI

Investor Daily, Kamis, 7 November 2019 | 14:24 WIB

Perda Perpasaran No 2 Tahun 2018 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta memang wajib digugat. Selain merugikan dunia usaha dan kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan investasi dan lapangan kerja, perda yang ditetapkan 28 Mei tahun lalu itu cacat hukum.

Itulah sebabnya, sudah tepat jika Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) berencana mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Peraturan yang mulai berlaku 31 Mei 2018 tersebut dinilai sangat memberatkan di tengah kian bejibunnya tekanan terhadap bisnis ritel, mulai dari kompetisi yang makin ketat, lesunya daya beli, hingga berkembangnya pola belanja online dan aplikasi pesan-antar makanan yang tidak butuh toko atau gerai secara fisik.

Jika ditelusuri, aturan perda tersebut juga cacat hukum, bertentangan dengan tujuan penerbitannya. Dalam Pasal 2 disebut, tujuannya antara lain adalah menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perpasaran. Selain itu, menumbuhkembangkan kerja sama serta kemitraan yang positif dan saling menguntungkan dalam penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha.

Tujuan tersebut sangat berlawanan dengan aturan perda Pasal 42, yang justru menciptakan ketidakadilan, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak saling menguntungkan, dan tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha. Pasal tersebut menyebut, pengelola pusat perbelanjaan wajib melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)/industri kecil dan menengah (IKM), dengan wajib menyediakan lokasi usaha berupa ruang usaha sebesar 20% dari luas total efektif lantai usaha. Sedangkan pola lain yang sifatnya bisa dipilih adalah penyediaan pasokan dan/atau penyediaan fasilitas.

Dalam pola kemitraan berupa penyediaan pasokan, pengelola pusat perbelanjaan memberi kesempatan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memasok barang produk usahanya, yang diperlukan bagi aktivitas pusat perbelanjaan. Untuk pola kemitraan penyediaan fasilitas, pengelola pusat perbelanjaan memberikan dukungan fasilitas bagi pengembangan kapasitas pedagang pasar rakyat, yang dapat berupa pelatihan, konsultasi, pasokan barang, bantuan permodalan, atau bentuk bantuan lainnya.

Perda DKI No 2/2018 tentang Perpasaran
Perda DKI No 2/2018 tentang Perpasaran

Dalam Pasal 60 dinyatakan, pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melanggar ketentuan Pasal 42 tersebut dikenakan sanksi administratif. Sanksi diberikan bertahap, berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penutupan lokasi usaha.

Disebutkan pula, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan usaha tersebut diatur dengan peraturan gubernur. Dalam pelaksanaannya, pengelola pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang usaha sebesar 20% bagi UMKM/IKM secara gratis.

Ketentuan tersebut jelas merugikan dan tidak adil, tidak hanya bagi pengusaha pusat perbelanjaan, namun juga bagi UMKM. Pasalnya, tenant atau penyewa pusat perbelanjaan banyak yang juga UMKM. Mereka ini tentu saja kalah bersaing dengan UMKM lain yang mendapatkan fasilitas gratis ruang sewa.

Sementara itu, lesunya ekonomi dan munculnya pola baru belanja online sudah memukul bisnis pusat perbelanjaan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya banyak toko atau gerai yang tutup, tetapi beberapa mal juga sudah tutup dan ada pula yang hidupnya setengah mati.

Itulah sebabnya, pusat perbelanjaan kini membutuhkan waktu semakin lama untuk mencetak untung, sekitar 12-15 tahun. Hal ini berbeda dengan dulu yang hanya membutuhkan 4 tahun untuk membukukan laba.

Dengan kondisi berat tersebut, bila ditambah keharusan penyediaan 20% area untuk UMKM secara gratis, maka dipastikan mal-mal akan mati dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Hal ini tentu juga merugikan citra maupun pendapatan pemerintah daerah, selain memukul ekonomi secara nasional.

Selain itu, perda tersebut juga merugikan UMKM karena tidak semua pusat perbelanjaan cocok bagi UMKM, karena sifat bisnis dan konsumennya yang berbeda. Banyak masyarakat yang punya kebutuhan misalnya dalam sekali seminggu berbelanja atau makan-makan di restoran yang bagus untuk rekreasi, atau agar bisa upload foto keren ke media sosial. Pekerja dengan gaji pas-pasan pun ada yang sengaja menabung untuk bisa makan-makan di restoran mahal seminggu sekali.

Kondisi itu bisa membuat UMKM salah tempat dan mati, sepi pembeli. Apalagi, mereka akan kalah bersaing dengan restoran-restoran besar yang tak segan mengeluarkan modal banyak untuk terus berinovasi, menghadirkan kemewahan dan tren terbaru yang diinginkan konsumen.

Di sisi lain, upaya untuk membangkitkan bisnis UMKM juga tidak harus dengan memberikan 20% lahan dari pusat perbelanjaan, tetapi bisa juga cara lain. Apalagi, toko swalayan misalnya, sudah diwajibkan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Toko swalayan dalam memasarkan barang dengan merek sendiri (private label/house brand) juga wajib mengutamakan barang hasil produksi UMKM/IKM paling sedikit 5%.

Upaya membantu UMKM misalnya, bisa dilakukan dengan mengadakan pameran UMKM secara berkala di pusat perbelanjaan, sehingga UMKM makin dikenal dan bertambah konsumen barunya. Apalagi, di era belanja online dan banyaknya aplikasi pesan-antar makanan sekarang, UMKM juga tetap dapat berbisnis di rumahnya, yang bahkan lebih praktis dan efisien. Mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi dan menghemat banyak waktu.

Perda bermasalah tersebut juga harus segera dicabut, agar tidak ditiru pemda lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak minat berinvestasi. Jadi, langkah ini untuk menyelamatkan semuanya, baik pelaku ritel, UMKM, pemerintah, pekerja, maupun ekonomi Indonesia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA