Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir, bersama para dirut bank Himbara, dan Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menteri BUMN Erick Thohir, bersama para dirut bank Himbara, dan Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Dana Pemerintah di Perbankan

Investor Daily, Jumat, 26 Juni 2020 | 11:45 WIB

Keputusan pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank BUMN mitra mendapat respons positif. Dana tersebut akan disalurkan keempat bank mitra yang telah ditunjuk pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, untuk membantu sektor riil yang kesulitan arus kas karena terimbas pandemi Covid-19.

Penempatan dana pemerintah sebesar itu sudah bisa dikucurkan kepada sektor riil sejak Kamis (26/6), baik untuk restrukturisasi kredit, tambahan kredit modal kerja, maupun untuk kebutuhan lainnya.

Debitur penerima dana tersebut tidak terbatas pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tapi juga korporasi. Keempat bank BUMN itu diharapkan mampu menyalurkan kredit minimal Rp 90 triliun dalam tiga bulan ke depan dan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Mekanisme penempatan uang Negara di perbankan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/ PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMK ini merupakam turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19.

Ini merupakan revisi terhadap PMK No 3/PMK.05/2014 mengenai Penempatan Uang Negara. P e n e m p a t a n uang negara di bank umum sebenarnya sudah rutin dilakukan sejak 2014. Namun, dengan adanya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19, PMK 3/2014 direvisi untuk mendukung langkah-langkah akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Dalam peraturan itu, dana pemerintah di bank umum tidak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN), transaksi valuta asing (valas), pembebanan biaya pelayanan (biaya administrasi), dan pemotongan atas remunerasi atas penempatan uang negara.

Dana sebesar Rp 30 triliun tersebut berasal dari dana pemerintah yang selama ini disimpan di rekening Bank Indonesia (BI). Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani pun telah menyurati Gubernur BI Perry Warjiyo agar dana pemerintah dipindahkan ke bank umum nasional. Tujuannya agar bank segera mengakselerasi pemberian kredit dan memulihkan sektor riil. Penempatan dana pemerintah menyerupai mekanisme penempatan dana di deposito.

Suku bunga ditetapkan sama dengan penempatan di rekening BI, yaitu 80% dari suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate. Suku bunga yang rendah ini diharapkan mampu mendorong bankbank milik negara (Himbara) melakukan langkah untuk mendorong sektor riil melalui kredit kepada para pengusaha dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah.

Ketentuan penempatan uang Negara di bank mitra dengan imbal hasil menguntungkan perbankan maupun pemerintah.

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah mendapatkan imbal hasil dari penempatan dana, tanpa perlu menahan dananya terlalu lama. Pasalnya, salah satu ketentuan dari penempatan ini yakni batas maksimum penempatan dana selama 6 bulan saja dan Negara akan mendapatkan imbal hasil sesuai ketentuan bank mitra.

Penempatan dana pemerintah di bank mitra akan membantu likuiditas perbankan, yang juga ikut menghadapi dampak negatif dari terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bagi perbankan, likuiditas sama seperti darah pada tubuh manusia. Jika kekurangan likuiditas, bank akan kesulitan menjalankan fungsi intermediasinya menyalurkan kredit ke sektor riil.

Untuk membantu bank yang menjalankan restrukturisasi keredit, pemerintah juga punya program serupa yakni penempatan dana melalui bank jangkar (bank peserta) untuk disalurkan ke bank pelaksana sehingga membantu likuiditas bank yang sedang melakukan restrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai restrukturisasi kredit perbankan (outstanding) per 15 Juni 2020 mencapai Rp 655,84 triliun.

Sedangkan outstanding restrukturisasi pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (multifinance) per 16 Juni 2020 sebesar Rp 121,92 triliun.

Keputusan penempatan dana pemerintah di perbankan diharapkan akan menjawab kekecewaan kalangan dunia usaha yang belum merasakan dampak dari kebijakan stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah.

Dari total anggaran penanangan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi (PEN) yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,20 triliun, sebesar Rp 53,57 triliun di antaranya adalah untuk pembiayaan korporasi terutama relaksasi kredit dan pemberian kredit modal kerja. Namun sayangnya, realisasinya belum ada progres alias masih nol. Pengusaha melihat masih ada hamb a t a n atau bottleneck dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit lantaran perbankan mengkhawatirkan masalah likuiditas.

Tidak hanya restrukturisasi kredit, dunia usaha juga butuh kredit baru untuk modal kerja agar usahanya bisa bergerak kembali setelah terhenti dalam beberapa bulan terakhir akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah dan bekerja di rumah. Kucuran kredit dari perbankan akan memperpanjang napas dunia usaha yang harus bertahan hidup di saat memasuki masa tatanan kehidupan baru atau new normal.

Dalam masa ini, roda perekonomian nasional diyakini belum bisa bergerak kencang seperti sebelum pandemic Covid-19. Dengan adanya kucuran kredit dari perbankan, sektor riil akan lebih cepat melakukan proses pemulihan sejalan dengan dibukanya sektor-sektor usaha yang ditutup selama masa PSBB. Semangat pemerintah dalam mendorong bank-bank untuk dapat aktif menyalurkan kredit ke sektor riil akan membantu pemulihan ekonomi sekaligus sektor- sektor terdampak Covid-19.

Saat ini perbankan memiliki tiga segmen debitur yang dapat dimanfaatkan, yakni debitur yang direstrukturisasi, debitur untuk kebutuhan top up, dan debitur baru. Namun di sisi lain, perbankan yang mendapatkan penempatan dana pemerintah mesti hati-hati dalam pemberian kredit. Bank harus lebih selektif dalam mengucurkan kredit. Keharusan ekspansi kredit bukanlah pekerjaan mudah, apalagi di tengah pandemi dan permintaan kredit juga masih belum tinggi.

Kondisi ekonomi saat ini masih lemah sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyaluran kredit. Kalau penyalurannya gagal, maka risiko yang ditanggung bank pun menjadi lebih berat. Selain meningkatnya risiko kredit macet, bank juga punya beban membayar imbal hasil kepada pemerintah.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN