Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Defisit Anggaran 2020

Kamis, 27 Juni 2019 | 09:15 WIB

Ada sejumlah kejutan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang sedang dibahas pemerintah dan DPR. Salah satunya adalah target defisit anggaran sebesar 1,52-1,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari target tahun ini sebesar 1,84%.

Bila target defisit anggaran yang diusulkan pemerintah itu disetujui DPR, defisit APBN 2020 akan menjadi defisit anggaran terendah sejak 2013. Berarti pula, ‘rekor’ defisit paling rendah yang disandang APBN 2019 bakal dipecahkan oleh APBN 2020.

Menariknya, pemerintah akan mengupayakan defisit anggaran yang lebih rendah seraya berupaya mengejar penerimaan negara yang lebih besar, dengan tetap menaikkan porsi belanja negara untuk pembangunan.

Dengan kata lain, penerimaan negara akan digenjot, pertumbuhan utang dijaga, dan belanja negara didorong. Dengan postur anggaran yang demikian, APBN 2020 bakal menjadi APBN yang ekspansif, kendati defisit anggarannya rendah. Postur APBN 2020 bahkan memungkinkan keseimbangan primer yang tahun ini negatif Rp 20,11 triliun berubah menjadi positif. Inilah postur APBN yang kita idam-idamkan.

Tapi dengan postur yang lebih ‘gagah’ dan mandiri, APBN tahun depan bisa mendatangkan sejumlah konsekuensi. Bila tidak diantisipasi, konsekuensi-konsekuensi itu bisa menjadikan APBN 2020 bak macan kertas.

Konsekuensi paling berat adalah di sisi penerimaan negara. Dengan target defisit anggaran yang rendah tapi tetap ekspansif seraya mengerem utang, APBN 2020 harus mengejar penerimaan negara yang lebih besar. Alhasil, rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) harus digenjot ke level 12-14% dari saat ini sekitar 11,5%.

Menggeber penerimaan negara di tengah perekonomian yang belum kondusif adalah tantangan yang tidak mudah. Sampai tahun depan, perekonomian global diperkirakan belum kondusif, baik akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok, maupun akibat kebijakan suku bunga The Fed. Perang dagang AS-Tiongkok yang meletus sejak Juli tahun lalu, belum ada tanda-tanda segera mereda. Kebijakan suku The Fed (Fed funds rate/FFR) juga belum jelas. Meski ada ekspektasi kuat bahwa FFR bakal dipangkas, Federal Open Market Committee (FOMC) pekan lalu memutuskan untuk mempertahankan FFR pada level 2,25-2,50%.

Kondisi ekonomi global yang belum menentu telah mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksinya. Pada Januari lalu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dan tahun depan masing-masing dari 3,7% menjadi 3,5% dan 3,6%. Bahkan, IMF pada April lalu kembali mengoreksi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3%.

Kondisi ekonomi tentu saja bertali- temali langsung dengan kondisi dunia usaha, yang merupakan penyumbang pajak terbesar, baik dari wajib pajak (WP) badan maupun WP pekerja. Dengan kondisi ekonomi yang belum kondusif, dunia usaha sulit bertumbuh.

Lagi pula, target pertumbuhan ekonomi 2020 pun tidak terlampau ‘dramatis’. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Komisi XI DPR, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan dipatok dalam kisaran 5,2-5,5%, dengan rentang inflasi 2-4%, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 5,0-5,5%, dan nilai tukar rupiah Rp 14.000-14.500 per dolar AS.

Di sinilah pemerintah dituntut lebih kreatif, inovatif, dan melakukan banyak improvisasi. Di satu sisi, pemerintah harus mengisi pundi-pundi pajak setambun mungkin, terutama dari WP badan atau perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah harus menjaga iklim bisnis tetap ‘sejuk’ dan ‘bersahabat’.

Jelas, ini bukan pekerjaan yang mudah. Bila tidak hati-hati, pemerintah akan bertindak agresif, bahkan represif, terhadap para WP, terutama WP badan yang kontribusinya mencapai 85% terhadap total penerimaan perpajakan. Alih-alih mendongkrak penerimaan pajak, tindakan yang represif malah bisa mengakibatkan dunia usaha tiarap. Tak bisa dimungkiri, dengan menargetkan penerimaan pajak yang tinggi, pemerintah bisa melaksanakan program-program pembangunan secara lebih masif dan mengurangi angka kemiskinan secara lebih signifikan. Itu karena penerimaan pajak berkontribusi sekitar 80% terhadap pendapatan negara.

Namun, menargetkan penerimaan pajak yang terlampau tinggi ketika dunia usaha sedang morat-marit bisa mengundang bencana. Tahun ini saja, target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun berpotensi meleset (shortfall). Bagi Indonesia yang komposisi pembayar pajaknya didominasi WP badan atau perusahaan, target penerimaan pajak atau tax ratio yang terlalu tinggi adalah kabar buruk bagi dunia usaha.

Pemerintah harus lebih cerdas dan bijak menggunakan instrumen pajak sebagai insentif bagi dunia usaha, bukan disinsentif. Jangan lagi ada istilah ‘berburu di kebun binatang’ atau mengejar WP yang itu-itu saja. Bila dunia usaha bertumbuh, pajak yang disetorkannya pun akan membesar.

Pemerintah harus lebih kreatif melakukan ekstensifikasi pajak, jangan hanya intensifikasi. Ibarat sedang menangkap kawanan ikan di kolam sempit, pemerintah harus bisa mendapatkan banyak ikan, dengan menjaga airnya tetap bening, tidak keruh.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN