Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
kawasan Ekonomi Khusus Cikarang. Foto: IST

kawasan Ekonomi Khusus Cikarang. Foto: IST

Deindustrialisasi

Kamis, 5 September 2019 | 14:00 WIB

Dari sekian banyak ‘bahaya laten’ ekonomi yang paling mengkhawatirkan bangsa ini, deindustrialisasi adalah salah satunya. Deindustrialisasi, dalam skala estrem, bisa menimbulkan kerusakan yang amat dahsyat. Sebuah negara yang sedang tinggal landas bisa terjerembab dan sulit bangkit kembali jika sudah terpapar deindustrialisasi.

Begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan deindustrialisasi atau penurunan porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Salah satunya, lapangan pekerjaan bakal menyempit akibat menurunnya skala industri. Lapangan kerja yang menyusut akan melipatgandakan angka pengangguran dan kemiskinan. Dampak buruk lainnya, penerimaan pajak bakal terpangkas karena industri manufaktur menyumbang 30-40% terhadap penerimaan pajak.

Turunnya penerimaan pajak akan menyebabkan APBN tidak bisa membiayai proyek-proyek pembangunan, mengingat penerimaan perpajakan menyumbang 85% terhadap penerimaan negara. Karena angka pengangguran meningkat dan proyek-proyek pembangunan terhenti, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah praktis melambat saat terjadi deindustrialisasi. Perlambatan konsumsi domestik akan membuat sektor riil sulit berputar karena produknya tidak terserap pasar. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi tergerus.

Indonesia, tak diragukan lagi, sedang mengalami deindustrialisasi. Ironisnya, deindustrialisasi yang melanda Indonesia hampir dua kali lipat lebih cepat dari negara-negara tetangga di Asean. Jika Malaysia dan Thailand dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB-nya sekitar 4% maka Indonesia sudah 7%.

Tanda-tanda deindustrialisasi sangat terasa dalam lima tahun terakhir. Pada 2014, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB masih 21,34%. Namun, pada 2015, 2016, 2017, dan 2018 turun secara konsisten masing-masing menjadi 20,99%, 20,52%, 20,16%, dan 19,6%.

Melihat gelagatnya, deindustrialisasi masih akan terus membayangbayangi perekonomian Indonesia. Hal itu setidaknya tampak pada minimnya upaya pemerintah mendorong reindustrialisasi (industrialisasi kembali) dan lemahnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/ FDI) yang masuk ke sektor industri sekunder.

Harus diakui, strategi pemerintah dalam melakukan reindustrialisasi masih ‘samar-samar’. Alih-alih menggenjot industri manufaktur, pemerintah justru fokus ke ekonomi digital, terutama di bidang perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan sektor jasa berbasis digital. Program hilirisasi mineral yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, kini terdengar sayup-sayup lembut. Program pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sejatinya merupakan pintu gerbang menuju reindustrialisasi, malah terkatung-katung.

Pemerintah juga belum punya strategi yang rinci, jelas, dan komprehensif guna merespons revolusi industri 4.0, terutama di sektor industri manufaktur padat karya. Buktinya, belum ada panduan yang sifatnya lintas sektor di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L). Juga belum ada rancana jangka pendek, menengah, dan panjang berikut tahapan-tahapannya secara terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Lebih memprihatinkan lagi, tren FDI kini tak lagi mengarah ke sektor primer (sumber daya alam) dan sekunder (pengolahan) yang merupakan sektor padat karya, melainkan ke sektor tersier (jasa) yang dikenal sebagai sektor padat modal. FDI selama delapan kuartal terakhir atau sejak kuartal III-2017 secara konsisten didominasi sektor tersier. Padahal, sebelumnya, sektor tersier selalu di bawah atau hanya sesekali saja di atas sektor primer dan sekunder.

Atas dasar itu, kita mengingatkan pemerintah agar fokus kembali ke program reindustrialisasi, dengan mendorong investasi di sektor sekunder, di antaranya dengan merealisasikan KEK di berbagai daerah. Jika pengelolaan KEK secara kelembagaan dianggap tidak efektif atau insentif yang diberikan belum memuaskan, pemerintah bisa merevitalisasi atau merevisinya.

Agar efektif, pembangunan dan pengembangan KEK di bidang industri manufaktur harus diintegrasikan dengan program hilirisasi sumber daya alam, baik di sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, kelautan dan perikanan, maupun sektor-sektor lainnya di masing-masing daerah. Ke depan, pemerintah mesti konsisten melakukan hilirisasi.

Jangan lagi penurunan harga komoditas, minimnya ketersediaan pabrik pemurnian (smelter), dan anjloknya penerimaan negara dijadikan alasan. Bila terus berkutat dengan alasan-alasan tersebut, sampai kapan pun program hilirisasi tak akan jalan.

Reindustrialisasi yang diikuti dominasi FDI di sektor jasa juga bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah. Jangan-jangan pemerintah selama ini salah strategi dalam membangun industri manufaktur nasional. Apalagi jika dikaitkan dengan kinerja ekspor nonmigas yang makin mengkhawatirkan, defisit neraca perdagangan yang terus mengancam, dan banjir produk impor yang kian mencemaskan.

Terlebih Indonesia belum punya industri dasar dan industri barang modal (permesinan) yang kuat. Reindustrialisasi, suka atau tidak suka, harus pula dijadikan bahan kontemplasi. Pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan sebagai bukti terlaksananya debirokratisasi investasi dan deregulasi ekonomi. Siapa tahu ke-16 paket itu ternyata tak menyentuh substansi, tidak sesuai kebutuhan, masih di awang-awang, cuma ‘pepesan kosong'.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA