Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri manufaktur. Foto ilustrasi: IST

Industri manufaktur. Foto ilustrasi: IST

Deindustrialisasi Dini di Era Bonus Demografi

Senin, 9 September 2019 | 12:01 WIB

Hantu middle income trap membayangi Indonesia saat memasuki era bonus demografi, sebuah era yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif. Jika laju pertumbuhan ekonomi hanya rata-rata 5,03% seperti lima tahun terakhir, Indonesia bakal gagal memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya tahun 2030-2040.

Saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, 2045, bangsa ini belum mencapai level kesejahteraan yang dicita-citakan founding fathers, para pendiri bangsa.

Saat ini, penduduk Indonesia usia produktif, 15 hingga 64 tahun, sudah mencapai 68% dari total penduduk atau sekitar 196 juta. Angka yang sangat besar ini diharapkan menjadi modal untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan mengerek tingkat kesejahteraan bangsa ini ke level yang diharapkan para pendiri bangsa.

Harapan ini hanya mungkin terwujud jika ada lapangan pekerjaan yang kian terbuka dan tersedianya tenaga kerja produktif. Tapi, justru di sini masalahnya, sektor industri manufaktur yang diharapkan menampung tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian justru mengalami deindustrialisasi dini.

Disebut deindustrialisasi dini karena industri manufaktur tidak mampu menjadi penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan industri manufaktur di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya terhadap PDB menurun.

Jika pada 2008, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 27,9%, padat kuartal kedua 2019 tinggal 20%. Kontribusinya tenaga kerja relative lambat, yakni 14% pada kuartal kedua 2019, naik tipis dari 12% pada 2008.

Negara-negara yang menikmati bonus demografi baru mengalami deindustrialisasi saat kontribusi industri terhadap PDB di atas 35-40%. Selanjutnya, kontribusi terbesar tehadap PDB diambil alih sektor jasa. Tapi, kontribusi industri terhadap PDB di Indonesia hanya mencapai 27,9% dan cenderung kian turun. Inilah deindustrialisasi dini yang perlu segera diatasi.

Dalam pada itu, mayoritas tenaga kerja Indonesia usia produktif, ternyata, tidak produktif. Mereka tidak cukup memiliki keterampilan untuk bersaing. Survei Badan Pusat Statistik (BPS), Februari 2019, menunjukkan, angkatan kerja Indonesia mencapai 136,18 juta. Dari jumlah itu, yang bekerja 129 juta. Pengangguran terbuka 6,8 juta atau 5,13%. Mereka yang bekerja penuh, 35 jam seminggu, sekitar 90 juta.

Sebagian penduduk yang bekerja sesungguhnya hanya bekerja beberap jam sehari. Meski angka pengangguran terbuka sudah di bawah 7 juta, jumlah penduduk miskin absolut masih 25,1 juta atau 9,4% dari total penduduk. BPS pada survei Maret 2019 menggunakan garis kemiskinan Rp 425.250 per kapita per bulan atau Rp 2,1 juta per bulan untuk rumah tangga dengan lima anggota.

Masih sangat besar penduduk yang berada dekat garis kemiskinan. Jika ada kenaikan harga pangan, kelompok ini langsung masuk absolute poor. Sekitar 70% pengeluaran untuk menghitung garis kemiskinan digunakan untuk membeli pangan. Mereka yang berada dekat garis kemiskinan atau near poor tidak kurang dari 65 juta.

Dalam kondisi seperti ini, langkah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan pekerjaan. Melihat lahan pertanian, terutama di Jawa, yang kian menyempit, satu petani rata-rata memiliki lahan kurang dari 2.000 meter persegi, sektor usaha yang perlu dikembangkan adalah industri manufaktur. Karena itu, reindustralisasi perlu dijalankan dengan lebih baik dan terencana.

Semua negara maju di dunia mencatat laju pertumbuhan ekonomi di atas 7% ketika mereka menikmati bonus demografi. Jepang dan Korsel malah meraih pertumbuhan ekonomi di atas 10% lebih dari satu dekade. Mengikuti negara maju, laju pertumbuhan ekonomi RRT pernah di atas 7% dalam beberapa dekade dan hampir satu dekade membukukan pertumbuhan dua digit.

Sejak Deng Xiao Ping mereformasi ekonomi Tiongkok akhir dekade 1970-an, negeri itu membangun industri baja di berbagai wilayah. Industri dibangun terintegrasi di dekat pelabuhan. Industri hulu, industri antara, hingga industri hilir dibangun di satu kawasan agar efisien.

Pembangunan sistematik membawa Tiongkok menjadi eksportir terbesar produk manufaktur di dunia. Perang dagang yang ditabuh Presiden Donald Trump dipicu oleh defisit neraca perdagangan AS dengan RRT yang terlalu besar. Sesungguhnya Indonesia juga menyimpan masalah besar dengan Tiongkok. Pada tahun 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan RRT sudah menembus US$ 20 miliar dan tahun ini diperkirakan bakal di atas US$ 30 miliar. Bila tidak ada langkah koreksi, defisit akan terus menganga.

Saat ini, 60% pasar elektronik nasional didominasi produk impor dan terbesar adalah produk asal RRT. Pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga sudah dikuasai produk RRT. Presiden Jokowi pada tahun 2018 mengumumkan lima sektor industri yang hendak dibangun, yakni industri makanan dan minuman (mamin), industry TPT, industri elektronik, industri otomotif, dan industri petrokimia. Kelima sektor ini dipilih Jokowi karena menyerap banyak tenaga kerja, mendorong ekspor, dan mampu menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini perlu didukung oleh semua kementerian.

Tidak cukup hanya Kementerian Perindustrian. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiscal memainkan peranan sangat besar. Banyak industri yang terpaksa ditutup karena kebijakan fiskal yang tidak mendukung. Bea masuk (BM) komponen lebih tinggi dari BM barang jadi. Akibatnya, industri manufaktur nasional tidak mampu bersaing dengan produk impor. Banyak pengusaha menutup pabrik dan memilih menjadi pedagang. Industri pengolahan dalam negeri lebih memilih impor bahan baku daripada membeli bahan baku sejenis dari dalam negeri. Sebab, membeli bahan baku dari dalam negeri dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) lebih mahal.

Sebaliknya, produsen bahan baku lebih memilih ekspor karena pajak ekspor lebih rendah dibanding PPN yang dikenakan bila mereka menjual produk yang sama ke pabrik di dalam negeri. Awal periode kedua, hendaknya menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reindustrialisasi. Pertama, menteri ekonomi sebaiknya figur yang bebas dari kepentingan partai dan bisnis pribadi.

Mengingat posisinya yang sangat strategis, yakni sebagai pemegang otoritas fiskal, Menkeu tidak saja figur yang memahami ekonomi makro, melainkan juga sosok yang mengerti sektor riil dan korporasi.

Kedua, semua menteri ekonomi duduk bersama untuk menghapus semua kebijakan yang tidak memberikan insentif bagi kemajuan industri di dalam negeri. Sebuah tim interdep perlu dibentuk untuk memeriksa semua kebijakan fiskal yang menghambat dunia usaha. Tidak boleh ada lagi bea masuk, PPN, dan pajak ekspor yang merugikan industri manufaktur dalam negery.

Sebaliknya, dengan pemahaman yang lengkap tentang industri di dalam negeri, pemerintah perlu menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang mendorong lahirnya pelaku industri baru di samping membangkitkan kembali pemain lama yang sedang mati suri.

Lima sektor industri manufaktur yang sudah ditentukan Presiden Jokowi harus mampu bertumbuh signifikan.

Ketiga, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun di berbagai provinsi harus dilengkapi dengan infrastruktur dan kebijakan ekonomi pusat dan daerah. Agar tak mengulangi kegagalan masa lalu, KEK harus dikelola dengan lebih profesional.

Untuk menarik investasi, BM komponen dan bahan baku ke KEK dihapus. Untuk mendorong efisiensi, industri hulu dan industri antara perlu dibangun di satu kawasan dengan industri hilir. Industri hulu perlu diberikan tax holiday, sedikitnya lima tahun pertama.

Keempat, iklim investasi perlu diperbaiki dengan lebih sistematis dan serius. Pejabat di birokrasi yang menghambat perlu dikenakan sanksi keras guna memberikan efek jera. Pelayanan satu atap tak boleh lagi sekadar basa-basi. Kepastian hukum harus diberikan kepada setiap investor. Saatnya, para investor diberikan karpet merah.

Dampak positif perang dagang AS-RRT dinikmati Vietnam karena negara ini lebih siap dan iklim investasinya jauh lebih bagus dari Indonesia. Sejak 2015, ekspor Vietnam sudah mengalahkan ekspor Indonesia. Pada 2014, ekspor Indonesia US$ 176 miliar, sedang Vietnam US$ 148 miliar. Namun, pada tahun 2015, ekspor Vietnam sudah mencapai US$ 162 miliar, sedang Indonesia US$ 150 miliar.

Saat ini, dengan PDB per kapita US$ 3.900, Indonesia masuk kelompok lower middle income country. Untuk menjadi negara maju, high income country, PDB per kapita harus mencapai US$ 12.000. PDB per kapita Malaysia dan RRT kini berada di level US$ 11.000 dan US$ 10.000. Kedua negara itu masuk kategori upper middle income country. Jika reindustrialisasi tidak sukses, Indonesia bakal terkena middle income trap dan terancam terdegradasi ke kelompok low income country.

Tanpa ada kemajuan industri manufaktur, bonus demografi hanya akan mengakibatkan bencana demografi. Karena itu, reindustrialisasi harus sukses agar pada tahun 2045, saat merayakan HUT kemerdekaan ke-100, Indonesia sudah masuk negara maju dan sejahtera dengan tingkat keadilan sosial yang merata.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA