Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Penggunaan layanan perbankan digital selama Covid-19

Penggunaan layanan perbankan digital selama Covid-19

Demam Bank Digital

Kamis, 22 Juli 2021 | 12:00 WIB
Investor Daily

Demam bank digital sedang melanda Tanah Air. Para pemilik bank ramai-ramai mengajukan izin  bank digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik bank baru yang menerapkan sistem digital secara penuh (fully digital), maupun bank lama (existing) yang bertransformasi menjadi bank digital.

Saat ini terdapat lima bank fully digital, yaitu Jenius (PT Bank BTPN Tbk), Wokee (PT Bank KB Bukopin Tbk), Digibank (Bank DBS), TMRW (Bank UOB), dan Jago (PT Bank Jago Tbk). Di luar itu masih ada tujuh bank yang segera menjadi bank digital, yakni Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana.

Demam bank digital tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, demam bank digital sudah lama berlangsung. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat di sektor jasa keuangan adalah alasan utamanya. Perbankan harus beradaptasi dengan perilaku nasabah yang kadung dimanjakan layanan digital. Apalagi pandemi Covid-19 telah membatasi aktivitas masyarakat, termasuk untuk melakukan transaksi fisik di perbankan.

Gaya hidup digital memang sedang merasuki masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial (lahir 1981-1996) dan generasi Z (lahir 1997-2012). Kedua generasi inilah yang tengah disasar industri perbankan, khususnya bank-bank yang tengah bersiap atau telah menobatkan diri sebagai bank digital. Mereka berlomba-lomba menjadikan milenial dan generasi Z sebagai nasabah loyal.

Merespons demam bank digital, OJK tengah menyiapkan aturan perbankan digital guna melengkapi Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Jika POJK 12/2018 fokus mengatur layanan digital perbankan maka regulasi baru akan mengatur segala aspek bank digital, dari izin pendirian, permodalan, teknologi, hingga layanan.

OJK bakal mengelompokkan bank digital dalam dua jenis. Pertama, bank fully digital. Kedua, bank yang bertransformasi menjadi bank digital. Pada bank fully digital, nasabah bisa menikmati fasilitas layanan secara mandiri, dari membuka rekening, menyimpan dana, mendapatkan pinjaman, sampai menikmati layanan keuangan lainnya.

OJK, dalam regulasi barunya nanti, akan mewajibkan bank baru digital memiliki modal disetor tunai minimal Rp 10 triliun. OJK juga mengharuskan bank digital melindungi data nasabah dan memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai untuk mengantisipasi risiko digital, terutama kejahatan siber (cybercrime).

Bank digital, lazimnya perbankan secara umum, harus mengelola bisnis secara hati-hati (prudent) dan berkesinambungan. Selain itu, bank digital harus memiliki model bisnis yang realistis, implementatif, berkontribusi terhadap inklusi keuangan, serta menggunakan teknologi yang aman. Direksi bank digital harus memiliki kompetensi di bidang TIK.

Pertanyaan besarnya, apakah itu berarti bank-bank 'nondigital' atau bank konvensional bakal ditinggalkan nasabahnya? Tentu saja tidak. Semua bank kini berlomba-lomba melakukan transformasi digital. Bank yang tidak mendeklarasikan sebagai bank digital, bisa jadi, malah lebih digital dibanding bank yang menasbihkan diri sebagai bank digital.

Pada era TIK saat ini, digitalisasi adalah tuntutan dan keniscayaan. Tak hanya menawarkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan fleksibilitas, digitalisasi juga menjadikan segalanya serba murah, efektif, dan efisien, baik bagi pelanggan maupun bagi perbankan. Bank yang tidak melakukan digitalisasi, cepat atau lambat, bakal kehilangan nasabahnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) adalah salah satu contoh bank yang sedang memenuhi tuntutan zaman. Bank pelat merah yang melantai di bursa dengan sandi saham BBNI ini tengah melakukan transformasi digital di seluruh layanannya. BNI merupakan 'bank konvensional rasa digital'. Untuk melengkapi 'cita rasa digital'-nya, BNI bahkan berencana mengembangkan bisnis anorganik dengan memiliki bank digital.

Untuk mempertebal permodalan dan mendukung ekspansi bisnisnya, BNI menyiapkan sejumlah aksi korporasi, seperti menerbitkan obligasi subordinasi berdenominasi dolar AS senilai US$ 500-800 juta pada September 2021. BNI juga menyiapkan skenario kedua berupa penerbitan saham baru untuk menambah modal (rights issue) pada 2022. Rencana aksi korporasi itu di luar penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7 triliun yang telah disetujui DPR.

Tentu saja BNI hanya satu dari sekian banyak bank yang melakukan transformasi digital. Bank-bank tersebut tidak 100% berubah menjadi bank digital --antara lain tidak memiliki kantor cabang-- namun bertransformasi dari sisi layanan, proses bisnis, dan produk. Dengan kata lain, dari sisi layanan, proses bisnis, dan produk, perbedaan antara bank digital penuh dan semi digital atau bank yang melakukan transformasi digital tidak jauh berbeda.

Keputusan BNI untuk memiliki bank digital sudah tepat, mengingat BUMN ini sedang difokuskan menjadi international bank atau global bank. Sebagai bank yang disiapkan menjadi bank gobal, BNI akan semakin kuat dan tangguh jika punya bank digital. Dengan memiliki 62-63 juta nasabah --9,3 juta di antaranya pengguna mobile banking-- BNI masih punya ruang yang besar untuk terus bertumbuh.

Kita berharap bank-bank lain mengikuti jejak BNI. Meski tidak menjadi perbankan digital penuh, bank harus melakukan transformasi digital agar efisien. Dengan bertranformasi digital, perbankan akan berada di garis terdepan dalam membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Perlu diingat, 92 juta penduduk Indonesia belum terlayani bank. Kecuali itu, menurut data Google, Temasek, dan Bain & Company (2019), baru 12% dari 59 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa mengakses layanan perbankan. Indeks inklusi keuangan di Indonesia pun baru mencapai 76,2%. Padahal, ketercakupan atau inklusi keuangan adalah salah satu kunci untuk mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan.

Digitalisasi bukan saja akan menguntungkan perbankan, tapi juga masyarakat. Efisiensi yang dihasilkan digitalisasi akan menjadikan biaya bank lebih murah. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat mengakses layanan perbankan. Sebagian masyarakat saat ini enggan datang ke bank karena selain 'birokratis', perbankan juga menawarkan biaya yang mahal.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN