Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Konsumen melihat salah satu maket perumahan di salah satu stan pengembang pada pameran property di Jakarta belum lama ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Konsumen melihat salah satu maket perumahan di salah satu stan pengembang pada pameran property di Jakarta belum lama ini. Foto: Investor Daily/DAVID GITA ROZA

Dilema Sektor Properti

Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:54 WIB

Upaya menjadikan sektor properti sebagai motor perekonomian nasional masih membentur dinding. Hingga detik ini, sektor properti masih tersandera seabrek persoalan, dari mulai rantai perizinan yang panjang, sulit, dan mahal, suku bunga kredit yang tinggi, hingga insentif yang minim.

Beban yang dipikul sektor property kian berat setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis aturan baru bahwa konsumen dapat meminta pengembalian biaya jika pengembang ingkar janji membangun properti. Beleid ini tertuang dalam Permen No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual-Beli Rumah (PPJB).

Permen tentang Sistem PPJB adalah klimaks dari iklim investasi yang tidak kondusif di sektor properti, sekaligus antiklimaks bagi upaya pemerintah memangkas defisit (backlog) rumah yang kini mencapai 11,4 juta unit. Backlog rumah tak akan bisa ditutup bila para pengembang properti terus dipersulit.

Sebelum Permen PUPR tentang Sistem PPJB muncul pun, para pengembang properti sudah ditelikung. Belasan izin pembangunan properti yang harus mereka kantongi, sungguh merepotkan. Apalagi untuk mendapatkan izin-izin itu, para pengembang harus melewati berbagai tahap, yang bukan saja panjang, rumit, dan lama, tapi juga mahal.

Di luar itu, para pengembang masih digelayuti suku bunga kredit yang tinggi. Bunga kredit perbankan yang mahal tak hanya menyulitkan pengembang dalam memperoleh dana untuk membeli material dan lahan, menebus perizinan, atau membayar pekerja. Bunga kredit yang tak terjangkau juga membatasi konsumen yang ingin membeli rumah atau apartemen.

Selain memberatkan, Permen Sistem PPJB membuat para pengembang terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum. Sebab, sistem pemasaran dan PPJB tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Tahun 2011 tentang Perumahan dan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2011 tentang Perumahan. UU Perumahan hanya mengamanatkan pengaturan peraturan menteri mengenai syarat kepastian untuk PPJB, bukan pemasaran. Permen Sistem PPJB bahkan berseberangan dengan UU Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun).

UU ini mewajibkan pengembang menyediakan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 20% dari keterbangunan rusun komersial, tetapi bukan untuk diserahkan ke pemda. Namun, Permen PPJB mewajibkan terpenuhinya syarat ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum lewat surat pernyataan ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan ke pemda.

Dari sejumlah kontradiksi Permen Sistem PPJB, tentu saja yang paling terang-terangan adalah tidak adanya asas resiprokal atau timbal balik jika terjadi wanprestasi. Jika konsumen berhak meminta pengembalian biaya andai pengembang ingkar janji, pengembang tidak bisa menjatuhkan denda bila konsumen telat membayar. Inilah yang kemudian memicu reaksi minor bahwa Permen Sistem PPJB tidak adil.

Kita secara tegas mendukung upaya pemerintah melindungi konsumen. Terlebih di negeri ini, konsumen kerap dirugikan dan tak punya posisi tawar yang kuat saat terjadi sengketa. Namun, bukan berarti pemerintah harus memberikan perlindungan secara membabi buta.

Demi melindungi konsumen, tak berarti pemerintah boleh menabrak kaidah-kaidah yang ada. Adalah kebijakan yang prematur manakala peraturan menteri harus menggugurkan PP dan UU. Juga kebijakan yang cacat hukum ketika satu regulasi saling bertentangan dengan regulasi lainnya. Lalu, bila pemerintah memang ingin menyetarakan posisi konsumen dengan pengembang, mengapa Permen Sistem PPJB menafikan asas resiprokal Sekali lagi, kita menghargai upaya pemerintah melindungi konsumen.

Tetapi, kita prihatin tatkala pemerintah berlaku tidak adil kepada pengembang. Bukan apa-apa, meski pemerintah telah menggulirkan debirokratisasi investasi di berbagai bidang, prosedur perizinan di sektor properti masih panjang, lama, dan mahal. Sulit dibayangkan bila pengembang harus membayar kepada konsumen gara-gara terlambat membangun akibat lamanya proses perizinan, yang bisa diklaim sebagai wanprestasi.

Karena itu, kita mendorong agar pemerintah, khususnya Menteri PUPR, segera merevisi Permen Sistem PPJB. Revisi Permen harus diarahkan pada perlindungan kepada kedua pihak secara adil, baik pengembang maupun konsumen. Lebih dari itu, revisi Permen Sistem PPJB harus mengedepankan semangat memangkas backlog rumah sekaligus menjaga iklim investasi properti tetap kondusif.

Ingat, sektor properti adalah buldoser perekonomian. Sektor properti menyerap 5 juta tenaga kerja dan menjadi gerbong bagi 174 sektor industri turunannya, dari semen, pasir, kayu, batu, batu bata, keramik, besi, baja, kaca, cat, furnitur, hingga perbankan. Bila industri properti tumbuh, sektor-sektor industri ikutannya turut bertumbuh. Baik-buruk sektor properti turut menentukan baik-buruk perekonomian. Kian pesat ekonomi tumbuh, kian mudah pula pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA