Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Divestasi Freeport

Gora Kunjana, Jumat, 22 Juni 2018 | 11:01 WIB

Renegosiasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika serikat, PT Freeport Indonesia, yang telah berjalan sejak awal tahun lalu belum menemukan titik temu. renegosiasi sudah dimulai sejak 10 Februari 2017 dan pada akhir Agustus 2017 kedua pihak mencapai kesepakatan empat poin renegosiasi yang juga sudah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.


Keempat poin renegosiasi itu yakni, pertama, Freeport wajib melepaskan saham sebesar 51%. Detail divestasi ini masih dirundingkan kedua pihak. Kedua, Freeport harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smeltersetelah diterbitkannya Izin usaha Pertambangan Khusus (IuPK). Freeport harus membangun smeltersampai lima tahun, atau selesai Januari 2022.


Ketiga, terkait dengan penerimaan negara, Freeport telah bersedia men-jamin penerimaan negara akan lebih besar ketika sudah berstatus IUPK dibandingkan ketika berstatus Kontrak Kar ya (KK). Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara lebih baik dibandingkan ketika di bawah perjanjian Kontrak Kar ya.


Poin keempat adalah terkait perpanjangan masa operasi. Disepakati bahwa perpanjangan operasi diberikan maksimal 2 kali 10 tahun berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mineral dan Batu Bara (uu Minerba). Masa kontrak Freeport akan berakhir pada 2021.


Artinya, perpanjangan pertama diberikan hingga tahun 2031 dan yang kedua hingga 2041. Perpanjangan ini tentunya dengan syarat dan akan ditulis dalam IuPK. Dari empat poin yang telah dirundingkan itu, poin divestasi saham Freeport sebesar 51% terbilang paling rumit. Hal ini lantaran keberadaan hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. untuk bisa mengakuisisi 51% saham Freeport, muncul skema pemerintah Indonesia –melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum-- harus membeli 40% saham PI rio Tinto. saat ini pemerintah baru memiliki 9,36% saham di PT Freeport hasil dari proses divestasi tahun 1967.


Tambang Grasberg adalah tambang andalan Freeport Indonesiauntuk memproduksi emas dan perak selama ini. Baru belakangan diketahui bahwa untuk mengembangkan Tambang Grasberg, Freeport Indonesia menggandeng rio Tinto, sehingga Rio Tinto memiliki hak partisipasi hingga 40% di tambang tersebut.


Pihak Rio Tinto telah mengumumkan nilai pembelian hak partisipasi miliknya di Tambang Grasberg oleh PT Inalum dapat mencapai us$ 3,5 miliar atau setara rp 49 triliun. Valuasi ini ditaksir tak jauh beda dengan hitungan yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, yakni senilai us$ 3,3 miliar atau setara dengan rp 44,5 triliun. Penghitungan valuasi tersebut sempat dilakukan oleh HsBC, Credit swiss, Morgan stanley, dan yang paling terbaru adalah Deutsche Bank.


Proses mengambil alih 40% PI Rio Tinto di Tambang Grasberg sedang ditempuh pemerintah melalui PT Inalum sebagai bagian dari proses divestasi Freeport. Proses negosiasi Inalum dengan Rio Tinto sendiri telah berlangsung sejak awal tahun ini. setelah mendapat PI Rio Tinto, rencananya akan dilakukan konversi menjadi saham Freeport Indonesia.


Lalu sisa porsi saham untuk menuju 51%, akan didapat dari saham Freeport itu sendiri. Pemerintah memperkirakan tambahan saham yang harus dibeli pemerintah adalah sekitar 5,6% atau 5,7%.skema divestasi awalnya memang direncanakan berlangsung dua tahap, yakni membeli saham Rio Tinto yang ada di tambang Grasberg dan kemudian pemerintah membeli kembali saham Freeport untuk menuju 51%. Namun belakangan juga muncul wacana proses divestasi melalui satu tahap sekaligus. Namun, divestasi satu tahap ini dikhawatirkan prosesnya akan lebih rumit dan valuasi saham tambang emas dan tembaga itu bisa menjadi lebih tinggi.


Kita mendorong pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan proses renegosiasi agar ada kepastian bagi kedua pihak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan bahwa proses negosiasi pemerintah soal saham partisipasi Rio Tinto di tambang PT Freeport Indonesia sudah mencapai tahap final.


Dia pun berharap akuisisi ini dapat selesai pada bulan Juni ini sebagai syarat bagi PT Freeport Indonesia untuk mengajukan permintaan perpanjangan kontrak.untuk memastikan proses divestasi agar tidak molor, Menteri ESDM pun telah mengeluarkan Peraturan Menteri EDM Nomor 25 Tahun 2018 yang diundangkan pada 3 Mei 2018.


Dalam Permen itu ditegaskan, pemegang IUPK Operasi Produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari KK yang telah ber-produksi paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham sebesar 51% dalam jangka waktu paling lambat pada tahun 2019 sesuai dengan IUPK Operasi. Freeport Indonesia telah beroperasi lebih dari lima tahun dan karena itu wajib melalukan divestasi 51% paling lambat pada 2019.


Kita juga mengingatkan pemerintah agar tidak tunduk pada kemauan Freeport Indonesia. Pemerintah harus benar-benar tegas dalam proses perundingan sesuai poin-poin renegosiasi yang sudah disepakati sebelumnya. Pemerintah jangan sampai terbawa oleh skenario PT Freeport Indonesia yang terkesan masih tidak rela untuk melepas 51% sahamnya kepada pihak Indonesia. Jika ini terjadi tentu bisa merugikan Indonesia.


Pemerintah juga harus lebih hati-hati jika proses divestasi yang dilakukan lewat pembelian 40% hak partisipasi Rio Tinto. Hal ini karena Rio Tinto bukan pemegang KK dengan pemerintah Indonesia. sementara yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang KK, dalam hal ini Freeport Indonesia.


Dengan kontrak yang akan habis pada tahun 2021, atau hanya tinggal tiga tahun lagi, dapat menjadi ‘senjata’ bagi pemerintah untuk menekan Freeport Indonesia mau menyetujui hasil renegosiasi. Tapi jika renegosiasi ini semakin ribet dan berbelit-berlit, atau hasilnya hanya akan merugikan Indonesia, pemerintah dapat menempuh opsi tidak melanjutkan proses divestasi dan sekaligus tidak memperpanjang izin tambang Freeport Indonesia. (*)


BAGIKAN